Pemerintah Depok seenaknya memberikan izin mendirikan perumahan di daerah yang kontur tanahnya rendah.
“Kalau rendah pasti diuruk dan menganggu yang lain. Karena kalau diuruk, airnya tidak lari karena larinya pasti ke Jakarta lebih kenceng,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/11/13) seperti dikutip okezone.com.
Ahok mengungkapkan, pihaknya tak melarang pemerintah daerah lain untuk tidak memberikan izin bangunan di daerah yang kontur tanahnya rendah seperti di sisi Sungai Ciliwung.
“Makanya sekarang kita lagi cari masih ada enggak lahan-lahan pemilik yang mau jual untuk perumahan di Depok, kami mau beli. Kita berharap Depok itu memberikan izin perumahan jangan kasih di daerah yang konturnya rendah,” jelas Ahok.
“Otonomi daerah kan terserah maunya wali kota, maunya bupati. Makanya tadi saya bilang ke Wapres (Boediono), kalau ada bupati atau wali kota enggak mau nurut, periksa saja pajaknya, hartanya, biaya hidupnya,” pungkasnya.
Seperti kita tahu, banjir dan macet adalah masalah klasik di Jakarta. Dan beberapa waktu lalu Ahok pun menyalahkan pemerintahan pusat karena tak mampu atasi macet.
Janji Jokowi-Ahok atasi banjir dan macet ternyata kandas juga. Jika dulu Jokowi-Ahok membuat janji kampanye yang sombong mengatakan bahwa mudah atasi macet dan banjir di DKI Jakarta. Akhirnya, janji mereka ingkari sendiri.
Mungkin karena bingung dan stress janjinya tidak kesampaian akhirnya Jokowi-Ahok mulai tuding sana-sini.
Sumber :
=================================================================Wow, Jokowi Habis Rp 22 Miliar untuk Blusukan
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, sangat terkenal dengan metode blusukannya. Jokowi, sapaan akrabnya, kerap diberitakan keluar masuk perkampungan di Jakarta.
Namun, berapa sebenarnya biaya yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk blusukan Jokowi dan Wakilnya Basuki T. Purnama ?
"Anggaran blusukan Jokowi rata-rata Rp 22 miliar per tahun. Itu dari anggaran penunjang operasional APBD 2013," ujar Direktur Invenstigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, saat Diskusi Publik dengan tema 'Memberantas Korupsi di Daerah, Tantangan dan Hambatan' di Warung Bumbu Desa, Jakarta, Jumat (19/7/2013).
Jika dikonversi dalam bulanan, Jokowi-Basuki menghabiskan anggaran Rp 2,2 miliar dan Rp 74 juta perhari atau Rp 37 juta setiap orang.
"Satu hari Jokowi-Ahok habiskan Rp 34 juta. Enak kan?" kata Uchok.
Uchok pun menilai pemerintahan Jokowi-Basuki tidak fokus dalam pemberantasan korupsi. Jokowi gemar blusukan, menghabiskan anggaran, namun hasilnya belum terlihat.
"Jokowi kelihatannya bukan untuk memberantas korupsi. Dia fokus pada diri sendiri. Blusukan kemana-mana. Hanya nampang. Harusnya pemberantasan korupsi," sindir Uchok.
Berdasarkan data FITRA yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012 (periode 2008-2012) terbitan Badan Pemeriksa Keuangan, Provinsi DKI Jakarta menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 191.122.690 dengan 967 kasus. Wanprestasi DKI tersebut menduduki peringkat ke empat provinsi terkorup di Indonesia.
