PKS Jabar Gelar Sekolah Kepemimpinan

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera (DPW PKS) Jawa Barat menggelar Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP). 

Kegiatan ini digelar di Mason Pine Hotel Kabupaten Bandung Barat tanggal 25 sampai dengan 27 November 2016.

“SKP ini dibuka bertepatan dengan hari Guru Nasional tanggal 25 November, kami mengucapkan selamat dan terimakasih kepada bapak dan ibu guru. 

Bimbingan para guru sebagai pondasi bagi para pemimpin di negeri ini. Terkait SKP ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan integritas para kader, pengurus dan tokoh PKS sehingga mereka mampu melaksanakan amanahnya dengan baik” kata Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Profesi DPW PKS Jawa Barat Encep Sugiana, Jumat (23/11).

Pemerintah Diminta Percepat Penyelesaian Sertifikasi Guru

REPUBLIKA.CO.ID, TEGAL -- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih menilai, tantangan utama pemerintah di Hari Guru Nasional adalah memercepat penyelesaian program Sertifikasi Guru. 

Sebab, salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru adalah dengan adanya sertifikasi.

''Dengan adanya sertifikasi tersebut, berarti secara kualitas, tenaga pengajar kita memiliki perbaikan. 

Kebhinnekaan Terusik, Negara Menjadi Gaduh

Banjar (28/11) – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi menilai saat ini Negara Indonesia sedang gaduh karena sedang terusik kebhinnekaan-nya.

Oleh karena itu, Aboe mengingatkan agar masyarakat terus menjaga kebhinekaan, karena itu adalah modal dasar persatuan.

“Negara kita ini puluhan ribu pulau, ratusan suku dan bahasa, karenanya tanpa adanya persatuan republik ini akan hancur. 

Persatuan akan tumbuh ketika kita bisa menjaga kebhinekaan di antara kita. 

Jadikan Kasus Wafatnya Balita Aditya sebagai Antisipasi Kekerasan terhadap Anak

Jakarta (24/11) – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Iskan Qolba Lubis, angkat bicara mengenai kasus meninggalnya almarhum balita Aditya Fadilah yang berusia 4 tahun.

Menurut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Palembang, Kompol Maruly Pardede, almarhum meninggal karena mengalami penyiksaan oleh ibu kandungnya sendiri yang berinisial S.

Atas dasar ini, Iskan meminta penegakan hukum seadil-adilnya terhadap pelaku kekerasan hingga menyebabkan meninggalnya balita tersebut.

Pemahaman Pancasila, Sarana untuk Koreksi Diri

Salatiga (25/11) – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemahaman terkait ajaran Pancasila dapat dijadikan sarana untuk mengoreksi diri, serta siap untuk menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan bangsa.

Hal itu disampaikan Hidayat saat memberikan keynote speech dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Hati, di Gedung Pertemuan Daerah (GPD) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (24/11/2016).

Kehangatan Mas Ari dan Guru SD nya Setelah 30 Tahun Tidak Bertemu

Ketua DPD PKS Kota Semarang Ari Purbono atau akrab di panggil Mas Ari, berkunjung di kediaman Guru SD nya ibu Asri Budiarti di Kedungmundu Tembalang setelah 30 tahun ini tidak bertemu (24/11). 

Kehangatan bercampur haru pecah setelah keduanya saling berbincang dan mengingat masa-sama dulu waktu di sekolah. 

Silaturahmi ini dilaksanakan dalam rangka mengucapkan terima kasih kepada guru-guru beliau yang telah memberikan banyak ilmu kepadanya.

Pernyataan Sikap DPP PKS Soal Kekerasan terhadap Etnis Rohingya

PERNYATAAN SIKAP

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 

No.01/K/PYT/DPP-PKS/1438

TENTANG

KEKERASAN, PEMBUNUHAN MASSAL, PERAMPASAN DAN PENGUSIRAN TERHADAP ETNIS ROHINGYA DI RAKHINE STATE (ARAKAN), MYANMAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Ketua Komisi I DPR: Akhiri Konflik Rohingya!

Jakarta (23/11) – Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah Indonesia untuk menegur pemerintah Myanmar dan mendorong negara-negara ASEAN untuk mengakhiri konflik Muslim Rohingya yang tak kunjung usai.

Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari yang menyayangkan tindakan aparat Myanmar karena telah melakukan penggusuran dan pembakaran perkampungan Muslim terhadap etnis Rohingya di utara Rakhine.

Fraksi PKS Minta Kapolri Hati-Hati Kaitkan Unjuk Rasa dengan Makar

Rabu (23/11) – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini meminta Kapolri Jend Pol Tito Karnavian untuk berhati-hati dan tidak gegabah menyikapi rencana aksi unjuk rasa 2 Desember mendatang, apalagi jika dikaitkan dengan tuduhan perbuatan makar.

Menurut Jazuli, jika Kapolri salah mengambil keputusan bisa fatal akibatnya bagi stabilitas politik dan keamanan bahkan perjalanan bangsa ke depan.

“Kapolri tidak boleh gegabah mengaitkan unjuk rasa yang akan digelar dengan tuduhan makar. Ini tuduhan serius. Pengaitan tersebut hendaknya berdasarkan informasi intelejen yang akurat dan objektif,” tegas Jazuli di Jakarta, Rabu (23/11).

Pesan Hidayat Nur Wahid untuk Demonstran 2 Desember

Jakarta – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid tidak menolak rencana demo besar-besaran pada 2 Desember 2016 mendatang. 

Namun, mantan Presiden PKS ini meminta para pengunjuk rasa memperhatikan aturan yang ada serta imbauan yang disampaikan TNI-Polri.

“Adanya prinsip TNI dan Polri harus ditegakkan, diperhatikan. Jangan ada biarkan provokasi. Panglima sudah tegas menyampaikan jangan tembak, Kapolri Tito juga bilang jangan tembak, tapi kok ada yang menembak mobil komando? Ini juga tidak boleh terjadi (lagi) di demo 2 Desember,” kata dia usai mengisi ceramah bulanan di Masjid Panglima Sudirman Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (23/11/2016).

Kemlu Didesak Panggil Dubes Myanmar Jelaskan Insiden Kekerasan Muslim Rohingya

Jakarta (21/11) – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera panggil Duta Besar Myanmar untuk menjelaskan informasi terkait insiden kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang bermukim di Myanmar.

Hal itu ditegaskan Sukamta karena menurut informasi yang beredar pembantaian yang terjadi di Negara Bagian Rakhine itu, semakin memburuk. 

Menyusul, puluhan ribu orang diperkirakan mengungsi seiring operasi keamanan yang dilakukan junta militer Myanmar.

Relawan PKSFOTO Semarang Gelar Pameran Karya 2016

Bersamaan dengan pelatihan fotografi, Relawan PKS Foto Semarang menggelar pameran karya foto sepanjang tahun 2016. 

Pameran ini diadakan di Markas Dakwah (Kantor) DPD PKS Kota Semarang di Pusponjolo Timur Semarang Barat. 

Pameran yang diadakan tanggal 19-20 November ini menampilkan 40 karya terbaik dari relawan foto yang selama ini mengabadikan kegiatan-kegiatan PKS selama tahun 2016.

Warga Berbondong Ke Kantor PKS, Baca Ikrar Gabung Anggota

Semarang, semarang.pks.id – Sejumlah warga masyarakat dari berbagai kecamatan di Kota Semarang mendatangi kantor DPD PKS Kota Semarang di Pusponjolo Timur Semarang Barat untuk menyatakan bergabung sebagai anggota PKS (21/11). 

Setelah warga mendengarkan penjelasan tentang platform dan jadi diri partai melalui Training Orientasi Partai, warga mantap bergabung dengan membaca ikrar komitmen sebagai anggota partai.

Sohibul Iman: Khidmat Harus Jadi Jati Diri Kader

Presiden PKS Sohibul Iman Memberikan Arahan dalam Dialog dengan Kader PKS Jateng di Kebumen

Kebumen (21/11) - Dalam konstelasi politik yang akan terus meningkat hingga tahun 2019, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mendorong kader PKS Jawa Tengah untuk terus menjadikan khidmat sebagai jati diri. 

Dengan menjadikan khidmat sebagai jati diri setiap kader, kata Sohibul Iman, PKS tidak akan perlu tenaga besar untuk bergerak bersama mensukseskan agenda-agenda PKS kedepan sebagai pelayan masyarakat. 

Ahok Tersangka, Fraksi PKS Ajak Semua Pihak Hormati Proses Hukum

Jakarta (16/11) - Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, mengapresiasi penetapan tersangka terhadap Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok oleh Kepolisian (Polri). Jazuli juga mengajak masyarakat mengapresiasi keputusan objektif Polri ini.

Jazuli berharap penetapan tersangka ini benar-benar dalam rangka menjunjung tinggi supremasi hukum dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

DPR: Penggugah Video Kapolda Aksi 4 November Seharusnya Tidak Ditahan

Jakarta (17/11) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan kepolisian agar tidak mudah menahan seseorang dengan menggunakan landasan hukum UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Pasalnya, meskipun belum dimasukkan dalam lembaran negara, UU tersebut telah direvisi dan disahkan. 

Sehingga, negara seharusnya tidak mudah menahan seseorang hanya karena berbeda secara pendapat.

Hidayat Nur Wahid Ajak Umat Mencintai Alquran

Di tengah ribuan Komunitas One Day One Juz yang berkumpul di Stadion Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat, Ahad (13/11), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, dirinya bersyukur bisa berkumpul di tengah ribuan anggota Komunitas One Day One Juz.

Dia mengungkapkan, di tengah berbagai masalah yang ada, umat Islam tetap bisa berkreasi dalam meningkatkan perannya di Indonesia. Umat Islam tak pernah kehilangan perannya di Indonesia.

Hingga Mei 2017, Jabar Siaga Darurat Bencana Banjir dan Longsor

Bandung (15/11) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menyatakan Provinsi Jawa Barat dalam keadaan siaga darurat bencana banjr dan tanah longsor. Pernyataan ini tertuang pada surat penetapan bernomor 360/284-BPBD dan ditandatangani tanggal 1 November 2016. 

“Provinsi Jawa Barat dalam keadaan siaga darurat bencana alam banjir dan tanah longsor, terhitung mulai tanggal 1 november 2016 sampai dengan 29 Mei 2017,” jelasnya di Gedung Sate, Senin (14/11/16). 

Ini Program Kerja Anies-Sandi untuk Pembangunan Kepulauan Seribu

Warga Kabupaten Kepulauan Seribu peringati hari jadinya yang ‎ke-15 yang jatuh pada hari ini, Rabu (9/11) di Markas Pemenangan Anies-Sandi, Jalan Cicurug, Menteng, Jakarta Pusat. ‎

Dalam kesempatan ini, perwakilan dari kelompok nelayan dan mahasiswa Kepulauan Seribu merayakan bersama-sama dengan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.‎

“Tentu, pertama-tama saya sampaikan‎ selamat ulang tahun kepada warga Kabupaten Kepulauan Seribu yang ke-15,” ucap Anies mengawali sambutannya.

DPR Berharap Organisasi Guru Urun Pendapat Usulkan Grand Design Pendidikan Nasional

Tegal (8/11) –Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fikri Faqih mengajak organisasi guru apapun untuk urun pendapat kepada pemerintah dalam mengusulkan pengelolaan secara umum (grand design) tentang Pendidikan Nasional.

Pasalnya, Fikri menilai saat ini pemerintah seperti mengalami kesulitan dalam merumuskan model yang tepat bagi pendidikan di tanah air.
Hal itu dibuktikan dengan tidak konsistennya kurikulum yang silih berganti sesuai dengan pergantian menteri.

Blokir Sebelas Situs, Kominfo Jangan Perkeruh Suasana

Jakarta (4/11) – Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) jangan memperkeruh suasana atas tindakannya memblokir sebelas situs yang diduga bermuatan pelecehan terhadap Suku, Agama, Rasa, dan Antargolongan (SARA).

Seharusnya, tegas Sukamta, pemerintah belajar dari kejadian pemblokiran 19 (sembilan belas) situs yang dianggap bermuatan radikalisme yang terjadi tahun lalu.

PKS Larang Anggotanya Gunakan Atribut Partai

Kamis (3/11) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal dapat memahami jika ada anggota PKS yang turut berpartisipasi dalam aksi 4 November 2016. 

PKS meyakini bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin penuh oleh konstitusi. 

Namun demikian, PKS melarang dengan tegas penggunaan atribut partai dalam aksi tersebut.

FPKS: Kenaikan "Parlementary Treshold" harus Gradual

Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini menilai kenaikan ambang batas parlemen atau parlementary treshold harus dilakukan secara gradual, sehingga esensi penyederhanaan partai politik dan hak politik masyarakat tidak terpasung.

"Penyederhanaan partai dengan meningkatkan ambang batas parlemen bisa dilakukan secara berkala sehingga hak politik masyarakat tidak terpasung," katanya di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu.

Pernyataan Presiden PKS tentang Rencana Penyampaian Pendapat di Muka Umum 4 November 2016

PERNYATAAN 

PRESIDEN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

TENTANG

RENCANA PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM 

OLEH GERAKAN NASIONAL PENDUKUNG FATWA MUI, 

4 NOVEMBER 2016 DI JAKARTA

1. Konstitusi Negara Republik Indonesia memberikan jaminan dan kebebasan kepada setiap warga negara memperjuangkan hak-haknya. Sudah semestinya seluruh pihak menghormati apa yang menjadi keyakinan Umat Islam dengan memberikan keleluasaan untuk menunaikan hak-hak konstitusionalnya.