Jakarta - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta agar sesama lembaga pemerintahan menjaga komunikasi.
Hal ini terkait Pansus Hak Angket KPK yang memanggil tersangka pemberi keterangan palsu di sidang korupsi e-KTP Miryam S Haryani, namun ditolak oleh lembaga antirasuah tersebut.
Bahkan, Pansus Hak Angket KPK berencana meminta bantuan Polri apabila Miryam tak memenuhi panggilan sampai 3 kali. Namun belakangan muncul wacana pembekuan anggaran KPK dan Polri.
"Penting untuk komunikasi yang lebih akrab antar pansus, dengan KPK, polisi, sehingga ditemukan titik tengah yang kemudian semua bisa melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa harus tersandera karena masalah anggaran maupun yang lainnya," ujar Hidayat di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis 22 Juni 2017.
Ia meminta, Pansus Angket di DPR, KPK dan Polri menanggapi segala sesuatu dengan sikap proporsional. Sementara soal wacana pembukaan anggaran KPK dan Polri, ia menilai, hal tersebut merupakan masalah yang serius.
"Saya kira forum-forum itu diperlukan sehingga bisa dicarikan jalan tengah, semua bisa melaksanakan tugas masing-masing dan saling menghormati tugas masing-masing," imbuh Hidayat.
Meski begitu, politikus PKS ini menyebut wacana pembekuan anggaran KPK dan Polri baru dikatakan salah satu anggota pansus saja. Sehingga menurutnya, itu tidak bisa mewakili pansus secara keseluruhan.
"Itu pernyataan baru 1 anggota pansus dan bukan merupakan bukan sikap pansus itu sendiri. Kita tunggu saja sikap pansus, tapi lebih bagus dikomunikasikan secara lebih konstruktif antara tiga pihak sehingga ditemukan jalan tengah yang semuanya bisa melaksanakan tugas masing-masing tanpa harus melahirkan ancam-mengancam," jelas Hidayat.
Sumber :
