Anggota DPR RI dapil Sulawesi Selatan II Andi Akmal Pasluddin mengatakan, kemarau berkepanjangan di tahun 2019 ini telah menimbulkan kekeringan di hampir menyeluruh wilayah Tanah Air.
Bahkan di beberapa wilayah, kekeringan ini memicu kebakaran lahan, kesulitan air bersih, kebakaran hutan, hingga juga ada beberapa wilayah yang kekeringan ini mengakibatkan gagalnya panen atau puso.
Anggota Komisi IV DPR RI pada periode 2014-2019 ini meminta kepada pemerintah agar melakukan antisipasi manajemen stok pangan yang baik akibat gagal panen yang saat ini menimpa sejumlah daerah dalam waktu 1 bulan ke depan khususnya di wilayah Sulsel, seperti di Bone, Bulukumba, Wajo, Pangkep, dan Maros.
“Musim kekeringan yang berkepanjangan ini membuat lahan padi yang gagal panen atau puso melonjak tajam tahun ini. Pemerintah perlu menyiapkan langkah-langkah taktis untuk mengendalikan harga beras pada bulan depan yang diduga akan bergejolak,” imbau Akmal dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (10/10/2019).
Legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menjelaskan, data yang ia terima dari beberapa sumber mengatakan, telah terjadi kekeringan pada luasan lahan pertanian yang meningkat hingga dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Lahan pertanian yang terpapar puso mencapai hingga 70 ribu hektare (ha).
“Angka ini meningkat tajam bila dibandingkan tahun lalu yang mencapai 30 ribu hektar. Selain kegagalan panen yang mengurangi jumlah stok pangan nasional, juga telah memicu para petani menanam komoditas non beras, sehingga pasokan beras di gudangnya kosong. Akibatnya, petani beras menjadi konsumen beras,” paparnya.
Ia menambahkan, data Kementerian Pertanian pun menunjukkan bahwa, lahan padi yang puso akibat kekeringan mencapai 31 ribu ha hingga Juli 2019. Begitu luasnya lahan yang puso tersebut, menunjukkan bahwa area gagalnya paling luas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dimana tahun lalu sekitar 26-28 ribu ha.
“Meski saat ini sudah mulai terlihat akan segera masuk musim penghujan, namun akibat kekeringan ini saya berharap kepada pemerintah tidak melakukan impor beras secara besar-besaran. Kita akan melihat kinerja pemerintah satu bulan ke depan apakah mampu mengatasi manajemen stok pangan, atau malah melakukan impor beras,” tutup Akmal. (dep/sf)
Sumber :
http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26123/t/Pemerintah+Perlu+Antisipasi+Dampak+Gagal+Panen
