Menurutnya, keduanya memiliki korelasi yang erat, politik memberikan dampak yang begitu besar dalam setiap aspek kehidupan.
Sisi lain, andil perempuan sangat dibutuhkan dalam melahirkan kebijakan publik yang representatif bagi kaumnya.
Netty mengatakan, sampai hari ini stereotype seperti 'dapur, kasur dan sumur' tak jarang disematkan kepada perempuan, dan masih kuat melekat di masyarakat.
Bahkan, tidak sedikit orang yang mengaitkannya dengan doktrin agama, sehingga melabelkan perempuan yang keluar dari tiga tempat tersebut sebagai perempuan yang salah arah.
Kendati demikian, ia berpendapat peranan perempuan tidak sesederhana itu. Sebab stereotype yang ada saat ini amat dipengaruhi kebijakan negara. "Sebut saja harga bahan kebutuhan pokok, air bersih, listrik, kesehatan anak, kecerdasan anak dan risiko kematian ibu dalam proses persalinan.
Semua itu tidak dapat dilepaskan dari kebijakan yang dihasilkan proses politik," jelas Netty dalam rilisnya kepada Parlementaria, Rabu (16/10/2019).
Karenanya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mempertanyakan bagaimana mungkin perempuan tidak terlibat dalam ruang publik dan politik. Negara membutuhkan andil dan karya perempuan untuk melahirkan kebijakan yang ramah bagi perempuan, anak, keluarga dan seluruh elemen bangsa.
Menurutnya, partisipasi perempuan adalah sebuah keniscayaan untuk kehidupan yang lebih baik dan berkeadilan, bukan sekedar menuntut persamaan hak.
Sisi lain, lanjut Netty, sampai hari ini angka kematian bayi maupun ibu dan rerata lama sekolah perempuan masih rendah. Sementara, jumlah keluarga pra sejahtera, tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta kasus perdagangan perempuan dan jumlah pekerja anak di Indonesia juga masih tergolong tinggi.
Dengan demikian, sambungnya, kehadiran perempuan di parlemen, baik di tingkat kota/kabupaten, provinsi dan nasional diharapkan dapat memberikan kontribusi penyelesaian persoalan-persoalan krusial menyangkut perempuan, anak dan keluarga.
“Kiprah perempuan di Parlemen harus memastikan hadirnya kebijakan publik pro rakyat,” terangnya.
Dengan tuntutan seperti itu, kata Netty yang pernah menjadi Ketua P2TP2A Jawa Barat, perempuan di Parlemen harus terus meningkatkan kualitas, kapasitas dan kompetensi, agar perannya dapat memberi manfaat bagi banyak orang.
“Saat ini baru 119 perempuan dari total 575 Anggota DPR. Perlu upaya serius dari pemerintah, partai politik, dan elemen masyarakat guna meningkatkan jumlah perempuan anggota legislatif di DPR,” harapnya.
Terakhir, Netty mengingatkan agar perempuan Indonesia terus berkarya dan berprestasi dalam bidang yang digelutinya. "Jangan terjebak dengan stereotype yang ada. Tapi jadikan 'dapur, kasur dan sumur' sebagai pijakan untuk melakukan lompatan dan perluasan peran," tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (ann/sf)
Sumber :
