Perempuan PKS Jateng Komitmen Selamatkan Bumi

Peserta Pelatihan Perempuan PKS 

melewati hutan Mangrove 

di Pantai Laguna Kebumen 

(Foto: Relawan Foto PKS Jateng Hardi)

Semarang, PKS Jateng Online - Bertajuk “Save Our Earth”, 1722 Perempuan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengadakan Apel Penyelamatan Bumi di Pantai Laguna, Lembupurwo, Kebumen, Minggu (24/11). 

Apel tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah, DR. Abdul Fikri Faqih, betujuan untuk mengokohkan semangat mencintai bumi.

“Beberapa kader perempuan PKS telah aktif dalam semangat mencintai bumi. Ada yang telah membuat Bank Sampah, mengolah sampah plastik menjadi berbagai barang bernilai guna, hinga memaksimalkan konsep rumah pangan lestari. 

Saatnya, ini menjadi gerakan kepartaian.” Ungkap Fikri yang juga alumni Doktor Ilmu Lingkungan UNDIP tersebut.

Cegah Fraud, Legislator Ingatkan BNI Lakukan Pengendalian Internal

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati. 

Foto : Mentari/mr

Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati menyoroti potensi dilakukannya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen Bank Negara Indonesia (BNI). 

Ia mencontohkan kasus pembobolan dana nasabah Bank BNI senilai Rp 58,9 triliun yang terjadi di Ambon, Maluku pada Oktober lalu.

“Pada bulan Oktober lalu, terjadi skandal pembobolan dana nasabah senilai Rp 58,9 miliar yang kemudian diketahui tersangka pelakunya adalah 3 Kepala Cabang BNI di Tual dan Masohi. 

Ini dilakukan oleh petinggi BNI sendiri, dan ini menjadi catatan saya,” kata Politisi Partai PKS ini dalam rilis pers yang diterima Parlementaria, Rabu (27/11/2019).

Presiden PKS: Jangan Libatkan Guru untuk Kepentingan Politik

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman 

(Humas Fraksi PKS DPR RI)

Jakarta -- Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman memberikan catatan dan kritik terkait kondisi guru Indonesia saat ini yang penuh masalah dalam acara diskusi publik dengan tema “Derita Guru dalam Sistem Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Fraksi PKS DPR RI pada hari Selasa (26/11/2019) di Jakarta.

Sohibul Iman mengatakan bahwa tugas para guru itu sangat mulia mencerdaskan kehidupan bangsa, “Salah satu tujuan didirikan Republik ini adalah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Dan guru-guru kita adalah figur sentral yang mengemban tugas mulia tersebut,” ungkapnya.

Siaran Pers DPP PKS Tentang Wacana Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman
memberikan keterangan
ke media usai pertemuan antara Pimpinan MPR RI
dengan DPP PKS di kantor DPP PKS,
Jakarta, Selasa (26/11) (PKSFoto)

Jakarta-Pada hari ini, Selasa, 26 November 2019, Presiden PKS beserta jajaran pimpinan DPP PKS menerima kunjungan pimpinan MPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo.

Kami menerima dengan baik kunjungan pimpinan MPR RI dalam rangkaian safari silaturahmi kebangsaan. 

Semoga hal ini terus menjadi tradisi yang baik bagi upaya melestarikan demokrasi Indonesia yang penuh dengan semangat kekeluargaan yang didasari oleh nilai-nilai Pancasila.

Dengan mempertimbangkan aspirasi rakyat serta kepentingan bangsa dan negara, DPP PKS menyikapi wacana Amandemen UUD NRI 1945 sebagai berikut;

Tegas! Politisi PKS Ke Kapolri: Yang Hina Presiden Diciduk, Hina Rasul Kok Diem?

Faktakini.net, Jakarta - Anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Habib Aboe Bakar Al-Habsy menyinggung soal ramainya isu penistaan agama di Indonesia. Habib Aboe Bakar menyayangkan penegakan hukum yang seolah kurang tegas terkait kasus penistaan agama.

Hal itu disampaikan Aboe Bakar saat sesi tanya jawab dalam rapat kerja bersama Kapolri Jenderal Idham Azis di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Habib Aboe Bakar mulanya mengaku kerap 'panas' ketika ditanya masyarakat perihal penegakan hukum dalam kasus penistaan agama yang tak berimbang.

Komisi I Pantau Kesiapkan Alutsista Kodam Diponegoro

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memantau kesiapan Kodam IV/Diponegoro dalam memenuhi kebutuhan perbekalan TNI dengan dukungan alat utama sistem senjata (alutsista), serta sarana dan prasarana yang dimiliki.

Kharis menuturkan, bahwa kunjungan ke Kodam IV/Diponegoro ini merupakan salah satu fungsi Komisi I DPR RI untuk melaksanakan pengawasan kepada Kementerian Pertahanan dan TNI. 

Tim Komisi I DPR RI juga berkesempatan mengecek kesiapan alutsista yang dimiliki Kodam IV/Diponegoro.

“Ini merupakan bagian dari rapat kerja Komisi I yang dilaksanakan bersama Kodam IV/Diponegoro. Kami datang untuk memberikan pengawasan kepada mitra kami,” ujar Kharis saat pertemuan dengan Pangdam IV/Diponegoro Mochamad Effendi beserta jajarannya di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (22/11/2019).

Fraksi PKS DPR Sumbangkan Gaji Pertama Untuk Korban Gempa Maluku

Fraksi PKS DPR RI terbang ke Maluku 

untuk mengunjungi beberapa lokasi 

terdampak Gempa, Senin (18/11).

Lokasi yang dikunjungi yaitu tempat pengungsian di Puncak Bumbun Neg. Liang, Kabupaten Maluku Tengah, rumah sakit darurat, serta gereja yang digunakan menampung pengungsi.

Selain itu, mereka juga mengunjungi beberapa sekolah darurat. Kedatangan ke sekolah untuk menemui Kadis Pendidikan dan para kepala sekolah yang sekolahnya roboh akibat gempa.

"Kedatangan Fraksi PKS DPR untuk menunjukkan empati dan kepedulian kami, karena Fraksi PKS cinta kepada warga Maluku yang saat ini terkena musibah dan sebagian masih tinggal di pengungsian," kata ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/11).

Jazuli tak sendirian, kedatangannya ke Maluku didampingi oleh anggota Fraksi PKS DPR, Saaidah Uluputty, Nasir Jamil, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Abdul Aziz serta ketua dan anggota Fraksi PKS DPRD Maluku.

Komisi X Dorong Koordinasi Pengembangan Wisata Borobudur

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur (BOB), dan Badan Pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola Kawasan Pariwisata Borobudur. 

Fikri menilai sinkronisasi dan koordinasi antara pihak terkait merupakan hal penting untuk mengembangkan wisata Borobudur.

Hal itu diungkapkan Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Kawasan Pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/11/2019). 

Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data faktual dan penjelasan dari Pemda, BOB, serta seluruh stakeholder terkait pengembangan pariwisata di Jawa Tengah khususnya Kawasan Pariwisata Borobudur.

Pembukaan Pelatihan Perempuan Siaga DPW PKS 2019

Sambutan Ketua DPW PKS Jateng Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M 

pada kegiatan Latansa (Foto : Arsip Humas PKS)

Kebumen, PKS Jateng Online - Ketua DPW PKS Jateng Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M dalam pembukaan Pelatihan Perempuan Siaga (Latansa) PKS Jateng (Ahad, 24/11/2019) mengingatkan bahwa Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran umat Islam. 

Bahkan kakek dari Ketua Majelis Syuro saat ini yaitu Habib Idrus bin Salim Al Jufri juga turut terlibat dalam kemerdekaan Indonesia.

"Berarti sejatinya kemerdekaan negara kita tak lepas dari peran umat Islam. Dalam perjalanan untuk menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tak lepas dari peran umat Islam. 

Misalnya saja M. Nasir yang turut berjasa dalam merubah sistem Republik Indonesia Serikat menjadi Negara Kesatuan. Namun sayangnya, fakta tersebut diputarbalikkan sehingga umat Islam saat ini dicap sebagai kelompok yang tidak sepakat dengan NKRI", ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI.

Aturan Standar Sarana Prasana Pendidikan Harus Ditegakkan

Robohnya sekolah adalah kabar buruk bagi dunia pendidikan. Bagaimana kalau dua sekolah roboh dalam waktu berdekatan?

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun. Ini sungguh kabar, buruk, bahkan sangat buruk bagi dunia pendidikan kita, terlebih sampai menyebabkan korban luka dan meninggal dunia,” kata Ledia Hanifa Amaliah, aleg Komisi X DPR RI

SDN Gentong di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur roboh pada Selasa 5 November 2019 kemarin dan menyebabkan dua orang meninggal dunia serta 11 siswa lainnya mengalami luka-luka. 

Serius Jadi Partai Besar, PKS Tetapkan Tahun 2020 sebagai Tahun Rekrutmen

Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS,
Ahmad Heryawan di sela-sela agenda
Rakornas PKS, Kamis (14/11/2019) di Jakarta (PKSFoto)

Jakarta (14/11) -- Serius menjadi partai besar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetapkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen. 

Hal ini disampaikan oleh Ketua Bidang Kaderisasi DPP PKS, Ahmad Heryawan di sela-sela agenda Rakornas PKS, Kamis (14/11/2019) di Jakarta.

"Kita akan menetapkan tahun 2020 sebagai tahun rekrutmen. Sebagai keseriusan kami untuk menjadikan PKS sebagai partai papan atas dua digit, atas kerja keras kita dan secara hakiki atas izin Allah SWT hingga menempatkan kita sebagai partai besar," ungkap lelaki yang akrab disapa Kang Aher ini.

Tiga Pesan Utama Ketua Majelis Syuro PKS di Rakornas 2019

(ki-ka) Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur
Wahid, Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman,
Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri,
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
dalam Rakornas PKS 2019 (PKSFoto)

Jakarta -- Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri memesankan tiga hal penting dalam Rakornas PKS 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Pertama, agar seluruh kader PKS meningkatkan silaturahim kepada segenap masyarakat. Ia bahkan menekankan khusus agar silaturahim ini menjadi pintu pembuka komunikasi PKS dengan semua pihak.

"Berkunjung dan silaturahim antarpartai, antartokoh, antarmasyarakat buka kerjasama. Kepada para gubernur, bupati dan walikota harus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat," papar Habib Salim Segaf.

Kedua, agar seluruh kader memperbanyak amal saleh dan keikhlasan. Sebab nilai sebuah keikhlasan itu penting dalam sebuah amal kepada masyarakat.

Foto Pertama dengan Pak Zain

Saya tak menduga.

Di kala rehat senja untuk Shalat Ashar, kami berjabat tangan dan berpelukan dengan banyak rekan terutama dengan yang cukup lama kami tak bersua.

Nostalgiapun bersemi kembali. Ada sahabat yang sering saya sambangi di flatnya di Sydney. Ketika itu, tahun 1993, saya “ngepos” di Ilawara, Wollongong. 

Ada sahabat yang banyak membantu saya ketika di Berlin. Saat itu, tahun 1996, saya “ngepos” di Braunchweig. Dan, banyak lagi ...

Saya lanjut berjalan ke suatu ruang. Rupanya ada beberapa undangan yang tengah “coffee break” disitu. Yang paling sangat tidak diduga, juga bertemu dengan Bapak Zain Badjeber, SH.

Pada 1999, ketika Sidang Paripurna MPR, kami di antara utusan masing-masing fraksi yang menegaskan penyebutan nama Undang-Undang Dasar kita untuk diputuskan dalam Sidang Paripurna tersebut:

“Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selain itu, kami turut serta membentuk Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, tahun 2000, dengan Bapak Zain Badjeber sebagai ketua. Sebelum saya menjadi Anggota DPR RI, saya sudah mengenal namanya bahwa beliau adalah Anggota DPR RI sejak hasil Pemilu 1971.

Pemerintah Diminta Serius Tangani Peningkatan Jumlah Pengangguran

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam meminta pemerintah serius tangani peningkatan angka pengangguran. Menurutnya, saat ini tekanan terhadap sektor ketenagakerjaan cukup tinggi. 

Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terbaru tentang perkembangan sektor ketenagakerjaan menunjukkan jumlah pengangguran yang meningkat menjadi 7,05 juta pada Agustus 2019 dari Februari 2019 yang di angka 6,8 juta.

“Dari sisi persentase, tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus mencapai 5,28 persen, naik dari 5,01 persen pada Februari 2019.

Jika memerhatikan berbagai indikator, dapat dikatakan sektor ketenagakerjaan tertekan cukup nyata," ujar Ecky dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Kamis (14/11/2019).

Pegang Teguh Kearifan Lokal, Mahasiswa Aktualisasikan Diri Jadi Agen Perubahan

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil mengatakan, mahasiswa yang memegang teguh kearifan lokal dalam mengaktualisasikan dirinya di masyarakat dapat menjadi agen bagi perubahan sosial, paradigma, ekonomi dan politik masyarakat secara luas. 

Kepentingan masyarakat menjadi barometer utama bagi keberhasilan suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh mahasiswa. 

"Mahasiswa dituntut tidak hanya berhasil membawa ijazah, tetapi juga diharuskan membawa perubahan dari ilmu dan pengalamannya selama berada dalam laboratorium kampus.

PKS Sambut Kunjungan Ketua Dewan Imam Nasional Australia

JAKARTA – Fraksi PKS DPR RI mendapat kunjungan silaturahim dari Ketua Dewan Imam Nasional Australia (Australia National Imam Council -ANIC) Syekh Syadzy Al Sulaeman dan Sekjennya Syekh Mustafa yang disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini didampingi Bendahara Fraksi Habib Aboe Bakar Alhabsyi serta Anggota Fraksi Iskan Qolba Lubis, Buchori Yusuf, dan Dimyati Natakusumah.

Dalam kunjungannya, Syekh Syadzy Al Sulaeman menyampaikan salam dari dewan imam dan masyarakat muslim Australia untuk Fraksi PKS dan saudara-saudara muslim di Indonesia dan keinginan bekerjasama lebih erat dan dekat utamanya bagaimana menghadirkan Islam yang rahmat bagi dunia yang bisa ditampilkan oleh umat Islam Indonesia maupun Australia.

Demi Kondusifitas Papua, Anggaran Aparat Keamanan Perlu Ditambah

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyatakan akan mendorong penambahan anggaran kepada aparat keamanan di Provinsi Papua, baik Komando Daerah Militer (Kodam) maupun Kepolisian Daerah (Polda). 

Menurutnya, TNI dan Kepolisian memiliki peran sangat penting dalam upaya mereka menjaga kondusifitas keamanan bagi seluruh rakyat yang berada di Pulau Papua.

Hal tersebut ia sampaikan usai mengikuti rapat antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI dengan Kasdam VII/Cendrawasih beserta jajarannya dan Kapolda Papua di Markas Kodam (Makodam) VII/Cendrawasih, Jayapura, Papua, Jumat (8/11/2019). 

Menurutnya, harus ada rapat gabungan antara Komisi I, II, dan III DPR RI secara khusus untuk membahas secara teknis permasalahan Papua.

Legislator Ajak Semua Pihak Kurangi Angka Kemiskinan

Dalam momentum peringatan Hari Pahlawan yang jatuh setiap tanggal 10 November, Anggota Komisi IV DPR RI Nevi Zuairina mengajak semua pihak, terutama pemerintah, untuk bertekad mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, hingga jumlahnya bisa sampai di bawah 10 juta orang. 

Hingga Maret 2019, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk.

Dikatakannya, pengkategorian penduduk miskin di Indonesia masih di bawah standar dunia. BPS membuat standar untuk tahun ini bahwa garis kemiskinan pada Maret 2019 tercatat sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 313.232 (73,66 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp 112.018 (26,34 persen). Ini artinya tiap hari orang miskin Indonesia berpendapatan Rp 14.175 atau sekitar 1,00 dollar Amerika Serikat (AS).

Pembenahan Pariwisata Indonesia Harus Terintegrasi

Ditetapkannya Wishnutama sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif disambut Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS. 

“Selamat bekerja kepada Menteri Wishnutama. Sebagai sosok yang tergolong muda dan telah lama berkecimpung di dunia industri kreatif saya berharap banyak terobosan baru bisa digulirkan untuk mensinergikan dua tantangan proyek besar negeri ini, berupa penataan dan pengembangan dunia pariwisata serta industri kreatif di Indonesia.”

PKS Anggap Manuver Gerindra soal Cawagub DKI Cederai Kesepakatan

Jakarta – Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Partai Gerindra DKI Jakarta menghormati kesepakatan mengenai calon wakil gubernur (cawagub) DKI Jakarta. 

PKS mengingatkan partai besutan Prabowo Subianto untuk tidak merusak kesepakatan untuk jatah cawagub DKI sebelumnya.

“Ini yang bikin mandek siapa? Kita ingin Gerindra menyepakati yang telah dibuat sama PKS agar itu dihormati dan tidak dicederai,” kata Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Mohammad Arifin kepada wartawan, Jumat (8/11/2019).

HNW Dukung Gelaran Indonesia Islamic Young Leader Summit 2019

Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung gelaran Indonesia Islamic Young Leader Summit 2019 pada 22-26 November 2019 yang akan datang. 

Hal ini disampaikan Hidayat saat bertemu dengan rombongan Organizational Islamic Cooperation (OIC) Youth Indonesia yang diketuai Syafii Efendi, Kamis (7/11/2019), di komplek parlemen Senayan, Jakarta.

Hidayat yang juga Wakil Ketua Majelis Syuro PKS mengatakan, dirinya mendukung kegiatan organisasi yang memiliki jaringan nasional dan internasional, apalagi yang dibahas untuk memberikan kebaikan kemaslahatan umat Islam, dan bersedia menjadi keynote speaker di acara tersebut.

Bela Anies, PKS: Jika Ketemu Anggaran Aneh, Insya Allah Tak Akan Lolos

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah disorot karena sejumlah rencana pos anggaran 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan pun menjadi pusat perhatian dalam polemik ini.

Terkait ini, Fraksi PKS di DPRD DKI pun punya pandangan proporsional terhadap Pemprov DKI yang dipimpin Anies. 

Anggota Fraksi PKS, Dedi Supriyadi, menilai sejumlah mata anggaran masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)

“Ini kan masih pembahasan KUA-PPAS, seluruh mata anggaran disisir bersama dewan, dalam hal ini komisi-komisi. Sebagian mata anggaran itu memang masih belum detail. Tidak berpikir untuk mempublikasikan mata anggaran yang dibahas aja belum,” kata Dedi kepada VIVAnews, Senin malam, 4 November 2019.

Menteri BUMN Diminta Fokus Sehatkan Perusahaan ‘Plat Merah’

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti tentang sepuluh perusahaan ‘plat merah’ yang memiliki utang terbesar. 

Nevi mendorong agar Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju bisa fokus untuk lebih menyehatkan kondisi yang ada dalam waktu satu tahun ke depan. 

Menurutnya, perusahaan dengan utang terbesar itu, merupakan perusahan-perusahaan besar menjadi andalan negara.

Adapun perusahaan pemilik utang terbesar yang dimaksud legislator Fraksi PKS itu adalah 

PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), 

PT. Bank Mandiri Tbk, 

PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), 

PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), 

Pertamina, 

PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), 

Taspen, 

PT. Waskita Karya Tbk, 

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan 

PT. Pupuk Indonesia.

Fadli Zon Jabat Ketua BKSAP

Komposisi pimpinan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Periode 2019-2024 telah disepakati. 

Dalam rapat penetapan pimpinan BKSAP yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin, disepakati Pimpinan BKSAP terdiri dari 1 Ketua dan 4 Wakil Ketua.

Dalam rapat penetapan yang dilaksanakan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019), Anggota DPR RI dari F-Gerindra Fadli Zon terpilih sebagai Ketua BKSAP. 

Sementara empat wakil ketua yang disepakati adalah : 

Charles Honoris (F-PDI Perjuangan), 

Putu Supadma Rudana (F-Demokrat), 

Mardani (F-PKS), dan 

Achmad Hafisz Tohir (F-PAN).

Setelah disepakati secara aklamasi, Azis menyerahkan palu sidang secara simbolis kepada 5 pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang merupakan ujung tombak dalam menjalankan diplomasi Parlemen ini. Usai pelantikan, Ketua BKSAP Fadli Zon memimpin rapat pleno untuk menyusun agenda kerja BKSAP.