Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyoroti sulitnya sinkronisasi serta koordinasi Badan Otoritas Borobudur (BOB), dan Badan Pengelola yang belum terbentuk berakibat pada kurangnya keterlibatan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mengelola Kawasan Pariwisata Borobudur.
Fikri menilai sinkronisasi dan koordinasi antara pihak terkait merupakan hal penting untuk mengembangkan wisata Borobudur.
Hal itu diungkapkan Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Kawasan Pariwisata Borobudur, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Jumat (22/11/2019).
Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan data-data faktual dan penjelasan dari Pemda, BOB, serta seluruh stakeholder terkait pengembangan pariwisata di Jawa Tengah khususnya Kawasan Pariwisata Borobudur.
Dengan adanya sinkronisasi dan koordinasi, diharapkan Kawasan Borobudur dapat memberi kemanfaatan dari sisi ekonomi bagi masyarakat sekitar. “Khusus di Borobudur ini ternyata koordinasi dan sinkronisasi real ini agak susah.
Ada Badan Otorita Borobudur, kemudian ada badan pengelola yang belum terbentuk juga sampai sekarang. Sehingga Pemerintah Daerah dan masyarakat belum merasa terlibat,” ungkap Fikri.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini turut memaparkan mengenai persoalan konservasi Borobudur, dimana selain sebagai objek wisata, Kawasan Borobudur juga merupakan kawasan cagar budaya.
Fikri menjelaskan, seluruh pihak terkait, baik Pemerintah maupun para stakeholder harus memikirkan adanya solusi konkret terkait dampak kerusakan situs Candi Borobudur sebagai akibat banyaknya wisatawan yang datang berkunjung.
Terkait hal itu, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX tersebut mendorong agar pengembangan destinasi wisata Borobudur periode saat ini dapat lebih baik dari periode sebelumnya, baik dari sisi pengelolaan maupun konservasi.
Mengingat Candi Borobudur merupakan salah satu destinasi pariwisata nasional dan mancanegara yang memiliki potensi sebagai destinasi wisata budaya berkelanjutan. (srw/sf)
Sumber :
