Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah disorot karena sejumlah rencana pos anggaran 2020. Gubernur DKI Anies Baswedan pun menjadi pusat perhatian dalam polemik ini.
Terkait ini, Fraksi PKS di DPRD DKI pun punya pandangan proporsional terhadap Pemprov DKI yang dipimpin Anies.
Anggota Fraksi PKS, Dedi Supriyadi, menilai sejumlah mata anggaran masih dalam tahap pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS)
“Ini kan masih pembahasan KUA-PPAS, seluruh mata anggaran disisir bersama dewan, dalam hal ini komisi-komisi. Sebagian mata anggaran itu memang masih belum detail. Tidak berpikir untuk mempublikasikan mata anggaran yang dibahas aja belum,” kata Dedi kepada VIVAnews, Senin malam, 4 November 2019.
Dedi menekankan jika sejauh ini kerjasama Pemprov DKI dengan DPRD dalam budgeting masih on the track dan sesuai alur pembahasan. Kata dia, merujuk pengalaman selama dua periode sebelumnya, APBD DKI Jakarta meraih penilaian WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Dewan periode ini bertekad membantu pemprov mempertahankan prestasi tersebut. Jadi, jika pun ketemu anggaran aneh, insya Allah enggak akan lolos,” tutur Dedi.
Lagipula, ia menekankan sebelum menjadi heboh, Gubernur Anies sudah meminta jajarannya untuk cermat dalam alokasi anggaran. Pesan Anies ke jajarannya memfokuskan anggaran yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Kemudian, Dedi pun meminta agar anggota DPRD bisa bijak dalam mengoreksi rencana KUA-PPAS 2020. Dibandingkan bicara di media sosial dan publik lebih baik menyampaikan sesuai cara serta allur kerja di dewan.
“Mungkin cara untuk memperbaiki human error atau apapun itu bisa dengan cara yang lebih sesuai dengan cara dan alur kerja di dewan,” tuturnya.
Sebelumnya, sejumlah rencana pos anggaran untuk APBD 2020 disorot. Salah satunya seperti pengadaan lem aibon di Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp82 miliar.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD DKI Fraksi PSI, William Aditya Sarana. Dalam cuitannya di Twitter, ia menyertakan tangkapan layar yang sempat terpublikasi di situs apbd.jakarta.go.id. Dalam tangkapan layar itu, tercantum komponen lem aibon dengan koefisien 37500 orang untuk jangka 12 bulan serta harga Rp184 ribu.
Namun, saat dicek, sudah menghilang soal komponen lem aibon dari situs tersebut. “Ditemukan anggaran aneh pembelian lem aibon 82 miliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?” demikian cuitan William dikutip Rabu, 30 Oktober 2019.
William pun kembali mencuit karena heran dengan komponen anggaran lem aibon itu menghilang dari situs apbd.jakarta.go.id. Ia pun mengklaim siap mengungkap kejanggalan anggaran ini. Dia berharap komponen anggaran tetap bisa diakses karena publik juga perlu tahu..
