Senin, 04 November 2019

Menteri BUMN Diminta Fokus Sehatkan Perusahaan ‘Plat Merah’


Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti tentang sepuluh perusahaan ‘plat merah’ yang memiliki utang terbesar. 

Nevi mendorong agar Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju bisa fokus untuk lebih menyehatkan kondisi yang ada dalam waktu satu tahun ke depan. 

Menurutnya, perusahaan dengan utang terbesar itu, merupakan perusahan-perusahaan besar menjadi andalan negara.

Adapun perusahaan pemilik utang terbesar yang dimaksud legislator Fraksi PKS itu adalah 
PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), 
PT. Bank Mandiri Tbk, 
PT. Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), 
PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), 
Pertamina, 
PT. Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), 
Taspen, 
PT. Waskita Karya Tbk, 
PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dan 
PT. Pupuk Indonesia.
“Perusahaan Perbankan, Energi, Telekomunikasi dan Infrastruktur, semua adalah andalan negara sebagai perwajahan kekuatan bangsa dalam mengelola sumber daya.
Ini perlu penyehatan yang kuat agar lebih mandiri, merdeka dari hutang sehingga mampu memberikan sebesar-besarnya kontribusi dan manfaat untuk mayoritas rakyat Indonesia,” ucap Nevi dalam berita rilisnya, Senin (4/11/2019).
Nevi mengatakan, Kementerian BUMN agar terus waspada terhadap utang BUMN ini. Tercatat lima tahun terakhir, utang BUMN telah melonjak sangat besar. Pada Juli 2019, Utang Luar Negeri (ULN) BUMN Indonesia mencapai 52,8 milyar dollar Amerika Serikat (AS). 

Meski hutang-hutang BUMN ini masih belum mengganggu arus kas, namun keadaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan berdampak pada adanya risiko kontijensi atau ketidakpastian untuk RI.

Utang luar negeri BUMN RI telah mengalami peningkatan sehingga tergambar sebagai tren. Kenaikan lebih dari 6,3 miliar dollar AS atau sekitar 13,8 persen hanya dalam waktu 6 bulan saja di periode Januari sampai Juli 2019. 

Angka ini memiliki proporsi sebesar 26,7 persen bila dibandingkan dengan total utang luar negeri swasta pada Juli 2019, tambahnya.

Ia menyampaikan, hingga saat ini hutang dan Kinerja buruk BUMN itu yang menjadi salah satu faktor mengapa hanya 2 BUMN Indonesia yang berhasil menembus deretan 500 perusahaan terbesar di dunia versi majalah Fortune. 

Padahal, Indonesia memiliki size ekonomi di peringkat 16 besar dunia dalam kategori Negara dengan perekonomian terbesar. Indonesia pun masuk anggota G20.
“Dengan Produk Domestik Bruto (PDB) senilai 862 miliar dollar AS (tahun 2016), diperkirakan tahun 2030 nanti ekonomi Indonesia akan menduduki ranking 7 besar dunia, sejajar dengan Amerika Serikat dan China,” katanya.
Sayangnya, sambung Nevi, size korporat (BUMN) tak merefleksikan size ekonomi Nasional yang besar itu. Dari ratusan BUMN, hanya Pertamina dan PLN yang masuk majalah Fortune 500. 

Sayangnya, BUMN harusnya cerminan aset yang dibanggakan sebuah Negara. Kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat disebuah Negara, ditandai dengan performa BUMN nya sebagai The True Player In The World.
“Untuk mengurus BUMN ini, Menteri BUMN perlu dukungan banyak pihak, karena ini sebagai salah satu penyebab, apakah negara akan maju atau akan hancur tergantung cara mengelolanya. Utang memang tidak salah, tapi harus tetap waspada. Bukan saja masalah harga diri bangsa, namun ini menyangkut masa depan seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya. (dep/es)