Jakarta – Anggota DPRD DKI dari Fraksi PKS, Achmad Yani mengganggap perluasan daratan kawasan rekreasi Ancol seluas 155 hektar (ha) yang dilakukan Gubernur DKI Anies Baswedan bukan merupakan proyek reklamasi Ancol.
Daripada menyebutnya sebagai reklamasi Ancol, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta ini menyebut, perluasan daratan tersebut sebagai upaya revitalisasi kawasan wisata tersebut.
“Saya enggak mengganggap ini reklamasi, tapi lebih tepat dibilang ini revitalisasi,” ucapnya, Rabu (8/7/2020).
Secara terang-terangan, politisi senior ini pun mendukung rencana perluasan kawasan rekreasi di utara Jakarta ini.
Bahkan ia berharap, kawasan Ancol bisa menjadi ikon wisata kebanggaan Indonesia dengan wacana pembangunan Masjid Apung dan Museum Nabi di atas lahan reklamasi tersebut.
“Ini mimpi kita semua kalau ada Masjid Apung dan Museum Nabi, ini bukan hanya kebanggaan warga Jakarta saja, bahkan Indonesia,” ucap Yani dalam rapat Komisi B DPRD DKI bersama PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Rabu (8/7/2020).
Senada dengan Achmad Yani, koleganya di Fraksi PKS yaitu Taufik Zoelkifli pun berharap wacana pembangunan masjid dan museum itu bisa menjadi daya pikat untuk menarik wisatawan, baik dari dalam maupun mancanagera.
“Kalau di Jeddah kan ada Masjid Agung itu yang menarik orang berekreasi. Mudah-mudahan (Masjid Apung dan Museum Nabi) menarik (wisatawan) mancanegara yang muslim yang segmenmya adalah segmen rekreasi religi keagamaan,” ujarnya.
Adapun pemberian izin reklamasi kawasan rekreasi Ancol yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belakangan menuai kontroversi.
Aturan itu pun hanya mengacu pada UU No 29/2007 tentang Keistimewaan DKI, UU No 23/2014 tentang Pemda, serta UU No 30/2014 tentang administrasi pemerimtahan.
Padahal, bila mengeluarkan Kepgub, Anies juga harus mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang belum dibahas oleh DPRD DKI.
Sumber :
tribunnews.com
