 |
Hadi Santoso, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Foto: Arsip Sekretariat DPRD Jawa Tengah |
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah Hadi Santoso mendesak Pemerintah provinsi untuk memprioritaskan penanganan rob di pantura. Hal ini berkaitan dengan banjir rob yang terjadi di wilayah sekitaran pelabuhan tanjung mas Kota Semarang. Banjir rob tersebut adalah akibat tanggul di kawasan berikat Lamicitra Pelabuhan Tanjung Emas,Senin (24/05/2020).
Menurutnya hal ini Sudah tidak bisa ditunda lagi, sabuk pantai semarang-demak sudah mendesak. Jika terlalu lama berdiskusi tentang administrasi status tanah serta regulasi lainnya, maka akan membahayakan ekonomi masyarakat.
"Jangan terlalu lama berdiskusi tentang administrasi status tanah dan lain sebagainya, ini sudah membahayakan masyarakat lokal dan ekonomi nasional karena mengganggu sarana prasarana vital," Tegasnya.
Anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Tengah ini menyebutkan bahwa Saat ini proses pembangunan sabuk pantai Semarang-Demak sedang terhambat akibat status tanah musnah.
"Sebagian besar di sesi I tanahnya bersertifikat tapi sudah tidak terlihat karena tergenang, secara regulasi itu harus dimusnahkan dan menjadi tanah negara, dan proses tersebut membutuhkan waktu lama," Jelasnya.
Namun saat ini Hadi memaklumi pemerintah yang sedang konsentrasi menangani situasi kedaruratan akibat banjir rob di Kota Semarang, namun setelah itu pemerintah harus kembali bertanggung jawab untuk penanganan rob di pantura.
"Saat ini pemerintah sedang konsentrasi kedaruratan. Mari semua elemen bergerak untuk membantu, setelah ini kembali menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk segera atasi rob ini," Pungkasnya.
Menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes M Iqbal Alqudussy , banjir rob mengakibatkan delapan ribu kepala keluarga terdampak. Serta membanjiri 8 titik di sekitar wilayah Pelabuhan dengan tinggi permukaan air antara 80-150cm.
Sumber :
http://jateng.pks.id/home/detail/4315/Alarm-Bahaya-Dewan-Desak-Pemprov-Prioritaskan-Penanganan-Rob-di-Pantura
