Jakarta (18/08) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati memberi catatan atas Pidato Presiden Republik Indonesia Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna DPR/MPR RI.
Menurut Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini kebijakan reformasi fiskal di sisi penerimaan belum sepenuhnya terlihat hasilnya, penerimaan pajak tahun 2022 lebih banyak ditopang oleh tingginya harga komoditas di pasar Internasional.
“Begitupula UU HPP yang diharapkan akan dapat melakukan optimalisasi pendapatan melalui, penggalian potensi, perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan, belum teruji hasilnya.
Sehingga dikhawatirkan rasio perpajakan belum dapat meningkat signifikan dalam rangka untuk memperkuat ruang fiskal,” sambungnya.
Begitupula dari sisi belanja, menurut anggota Fraksi PKS ini Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.230,0 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp811,7 triliun, perlu ada skala prioritas dalam pengalokasiannya.
“Kebijakan spending better yang dijalankan belum sepenuhnya terlihat dalam belanja K/L selama ini. Bahkan belanja non-Prioritas Pemerintah jauh lebih besar dari belanja prioritas,” katanya.
Wakil Ketua BAKN DPR RI ini juga menyebut kualitas belanja Pemerintah belum terlalu signifikan perubahannya, bahkan produktivitas belanja dalam menghasilkan _multiplier effects_ yang kuat terhadap perekonomian, belum terlalu terasa.
“Oleh sebab itu, Pemerintah perlu konsisten dalam menjalankan program-program pembangunan prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Anis memberi catatan atas defisit anggaran tahun 2023 direncanakan sebesar 2,85% terhadap PDB atau Rp598,2 triliun. Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kembali ke defisit maksimal 3% terhadap PDB.
“Kembalinya angka defisit ke angka maksimal 3%, tentunya akan mempersempit ruang fiskal Pemerintah pada tahun 2023.
Oleh sebab itu, untuk menjaga pencapaian target 3 persen tersebut, Pemerintah harus ketat menjaga kualitas belanja (spending better), terutama belanja-belanja yang selama ini tidak termasuk prioritas. Termasuk membuat skala prioritas belanja untuk proyek-proyek strategis nasional untuk ditunda pelaksanaanya,” katanya.
Berkaitan dengan Keberadaan Lembaga Pengelola Investasi (LPI), atau disebut sebagai Indonesia Sovereign Wealth Fund (SWF) yang dibentuk tahun 2020, Anis menyebut belum terlalu terdengar gaungnya. Inovasi yang dilakukan dari sisi pembiayaan untuk mendorong pembiayaan yang fleksibel belum terlihat kiprahnya.
“Pemerintah perlu hati-hati dalam merealisasikan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembiayaan infrastruktur, karena masih banyak kendala yang dihadapi dilapangan,” tutupnya
Sumber :
