 |
drg. Susi Sulastri |
Saat ini Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat TK, SD, dan SMP di Kota Bandung sedang berlangsung. Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Bandung, drg. Susi Sulastri, ada permasalahan yang kerap ditemui di masyarakat saat PPDB tiba. Yakni pemikiran negeri minded atau masyarakat terfokus ingin menyekolahkan anaknya di sekolah negeri.
“Sebetulnya masalah ini terulang lagi setiap tahun karena memang masalahnya masyarakat kita masih negeri minded, terutama untuk SD dan SMP,” ungkap Susi.
Sebetulnya, lanjut Susi, jumlah anak yang masuk sekolah baik SD maupun SMP dengan jumlah sekolah negeri dan swasta yang ada di Kota Bandung sudah sebanding.
Namun karena masyarakat sekarang melihat sekolah negeri kualitasnya lebih bagus dan juga bebas biaya alias gratis, maka hal ini yang menjadikan mereka negeri minded.
Ditambah lagi saat ini untuk masuk sekolah pun ditentukan oleh zonasi. Masyarakat tentunya harus memilih sekolah terutama sekolah negeri yang jaraknya berdekatan dengan rumah tinggal mereka. Sehingga desakan dari masyarakat untuk membuat sekolah negeri baru juga tinggi.
“Kemarin ada beberapa orang perwakilan dari salah satu wilayah di Kota Bandung yang datang ke Komisi D untuk beraudiensi. Mereka menyampaikan bahwa tidak ada sekolah di daerahnya. Itulah tantangan di bidang pendidikan di Kota Bandung,” ujar politisi PKS ini.
Melihat kondisi ini, kata Susi, pihaknya akan mendorong eksekutif dalam hal ini jajaran Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung untuk menambah kualitas sekolah-sekolah swasta. Sehingga pemikiran negeri minded di kalangan masyarakat bisa terkikis.
“Sekolah-sekolah swasta harus diupgrade, harus ditingkatkan kualitasnya sehingga kepercayaan masyarakat kepada sekolah swasta juga terbangun dengan baik,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Susi, eksekutif atau Dikdik Kota Bandung juga harus memantau tentang standar tarif atau biaya masuk ke sekolah swasta. Karena tidak sedikit sekolah swasta dengan kualitas yang dianggap lebih baik biayanya cukup mahal.
“Ini harus dipantau, karena bagaimana pun juga masyarakat tentu memikirkan biaya pendidikan yang terjangkau,” ungkapnya.
Dikatakannya, Disdik harus kembali mendata jumlah sekolah baik sekolah negeri maupun swasta. Apabila sudah setara antara jumlah sekolah baik sekolah negeri maupun swasta dengan anak usia sekolah, maka perlu dipertimbangkan kembali terkait penambahan sekolah negeri, apakah diperlukan atau tidak.
“Untuk penambahan sekolah negeri, saya kira dengan system zonasi ini masih diperlukan, mengingat masih banyak tempat atau wilayah di Kota Bandung yang jauh dari sekolah negeri atau sama sekali tidak ada sekolah negeri di wilayahnya atau biasanya kita sebut sebagai wilayah blankspot,” ujarnya.
“Nah disinilah peran pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan solusi atas tantangan yang ada. Diantaranya membuat fasilitas sekolah yang memadai bagi masyarakat, di tempat-tempat kosong atau blank spot,” sambungnya.
Salah satunya di daerah Cinambo, masih ada blank spot. Hal ini diketahui saat warga Paguyuban Cinambo melakukan audiensi beberapa waktu yang lalu, yang menginginkan adanya sekolah negeri di kawasan mereka.
“Tentunya itu kita apresiasi, karena bagaimana pun juga jika ada blank spot (tidak ada sekolah) maka anak-anak tidak bisa bersekolah atau tidak bisa mengenyam pendidikan, terutama pendidikan di sekolah negeri.
Tentu bagi mereka itu sesuatu yang memberatkan ya, karena anak-anak berprestasi mereka tidak terfasilitasi masuk sekolah negeri,” jelasnya.
Selain itu, ungkap Susi, warga Paguyuban Cinambo pun mengutarakan pada Komisi D DPRD Kota Bandung, karena anak-anak mereka harus sekolah di luar kawasan Cinambo, maka biaya akomodasi atau ongkos transportasi yang di keluarkan cukup besar.
“Jadi mereka sangat berharap sekali, Pemkot Bandung membuat sekolah negeri baru di daerah Cinambo,” ujarnya.
Susi mengapresiasi Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Disdik Kota Bandung yang sudah membangun sekolah-sekolah negeri baru. Meskipun belum terpenuhi semua keinginan masyarakat, tetapi sekolah-sekolah baru yang sudah dibangun ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kota Bandung serius menangani masalah tersebut.
Sumber :
