Jakarta (24/10) — Anggota Fraksi PKS DPR RI, Muh Haris, menyerukan pentingnya mempercepat program hilirisasi komoditas pertambangan dan perkebunan guna meningkatkan nilai tambah produk nasional dan memperkuat perekonomian Indonesia.
Ia menegaskan bahwa hilirisasi harus menjadi fokus utama dalam strategi pembangunan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah I ini menyoroti keberhasilan hilirisasi nikel yang telah meningkatkan nilai ekspor secara signifikan.
“Nilai ekspor produk turunan nikel melonjak dari USD 2,9 miliar pada 2020 menjadi USD 34,4 miliar pada 2023 berkat kebijakan hilirisasi dan pembangunan smelter.
Kebijakan ini juga berkontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor pertambangan, yang mencapai sekitar Rp 1.800 triliun selama 10 tahun terakhir,” ujarnya.
Selain di sektor pertambangan, Muh Haris juga menekankan pentingnya hilirisasi di sektor perkebunan. Sebagai produsen kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan minyak sawit mentah (CPO) menjadi produk seperti biodiesel dan oleokimia.
“Program B30, yang menggunakan 30% campuran biodiesel berbasis sawit, telah berhasil mendorong permintaan domestik, mengurangi impor bahan bakar fosil, dan memperkuat kemandirian energi,” pungkasnya.
Namun, Haris juga mengakui adanya tantangan dalam implementasi hilirisasi, termasuk isu lingkungan. Limbah dari industri smelter di Sulawesi, misalnya, telah menimbulkan masalah pencemaran air dan tanah. Oleh karena itu, Muh Haris mendorong penguatan kebijakan lingkungan dan praktik industri yang lebih berkelanjutan.
“Hilirisasi harus dijalankan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial. Kebijakan yang ketat dalam pengelolaan limbah dan keterlibatan masyarakat lokal harus menjadi prioritas,” ujarnya di Komplek Gedung DPR/MPR/DPD RI Senayan, Jakarta (24/10).
Haris juga menyoroti perlunya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghindari tumpang tindih peraturan yang sering menghambat investasi. Ketidakpastian terkait izin lingkungan dan kebijakan ekspor kerap menjadi hambatan dalam optimalisasi hilirisasi. Untuk itu, DPR akan terus mendorong adanya kebijakan yang konsisten dan berpihak pada kepentingan nasional.
Sebagai bagian dari Komisi XII yang membidangi energi dan sumber daya mineral, Lingkungan Hidup dan Investasi, Muh Haris berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang mendukung hilirisasi, termasuk peningkatan alokasi anggaran untuk infrastruktur, transfer teknologi, dan pendidikan vokasi di bidang industri pengolahan.
Muh Haris optimis bahwa hilirisasi dapat membawa Indonesia menjadi negara dengan industri berbasis nilai tambah yang kuat dan menjadikan ekonomi nasional lebih tangguh dalam menghadapi tantangan global.
Sumber :
