Jakarta (11/04) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menyampaikan keprihatinan sekaligus penyesalan mendalam atas tidak dicantumkannya klausul kemerdekaan Palestina dalam kesepakatan 10 poin gencatan senjata antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel.
Sebagaimana diketahui, kesepakatan gencatan senjata yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel muncul di tengah eskalasi konflik militer di kawasan Timur Tengah.
Proposal 10 poin yang diajukan Iran mencakup sejumlah isu strategis seperti :
- penghentian total perang terhadap kelompok perlawanan di Irak, Lebanon, dan Yaman;
- penghentian perang terhadap Iran secara total dan permanen tanpa batas waktu;
- mengakhiri seluruh konflik di kawasan secara keseluruhan;
- penarikan seluruh pasukan AS dari kawasan;
- menetapkan protokol dan ketentuan untuk menjamin kebebasan dan keamanan navigasi di Selat Hormuz;
- pembayaran penuh kompensasi biaya rekonstruksi ke Iran;
- komitmen penuh untuk mencabut sanksi dan resolusi terhadap Iran;
- pencairan dana Iran dan aset beku yang dimilikinya oleh Amerika Serikat;
- penerimaan bahwa Iran dapat memperkaya uranium untuk program nuklirnya;
- serta gencatan senjata segera berlaku di semua lini setelah syarat-syarat di atas disetujui.
“Absennya isu Palestina dalam kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan konflik Timur Tengah belum disentuh secara serius. Gencatan senjata Iran versus AS–Israel ini tentu patut diapresiasi sebagai langkah meredakan ketegangan.
Namun sangat disayangkan karena tidak memasukkan klausul kemerdekaan Palestina, yang justru merupakan inti konflik di kawasan tersebut,” ungkap Kang Aher saat diwawancara.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menegaskan bahwa selama persoalan Palestina tidak menjadi prioritas dalam setiap kesepakatan internasional, maka perdamaian yang tercipta hanya bersifat sementara dan rentan kembali memicu konflik.
“Palestina adalah kunci perdamaian Timur Tengah. Mengabaikan kemerdekaan Palestina sama saja menunda solusi jangka panjang dan membiarkan ketidakadilan terus berlangsung,” ujar Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 Dapil Jawa Barat 2 mendorong Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif dalam diplomasi global, memastikan bahwa setiap inisiatif perdamaian dunia tidak mengesampingkan hak-hak rakyat Palestina.
Fraksi PKS DPR RI berkomitmen untuk terus memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian dunia, termasuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari perjuangan global melawan penjajahan.
“Indonesia harus tetap konsisten menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina, sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945 yang menolak segala bentuk penjajahan di atas dunia,” demikian tutup Kang Aher.
Sumber :
