Fraksi PKS Gelar Seminar Internasional: Asia Pasifik Dalam Dinamika Politik Regional

Jakarta (10/10) -- Fraksi PKS DPR RI menggelar Seminar Internasional dengan tema "Asia Pasifik Dalam Dinamika Politik Regional" di Kantor Fraksi PKS Gedung Nusantara I Lantai 3, pada Selasa (10/10). 

Seminar ini menghadirkan sederet pembicara baik dari dalam maupun luar negeri, yaitu Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu Dr. Desra Percaya, Pakar Politik Regional dari Malaysia Prof. Ahmad Tarmizi Ramli, Guru Besar Ilmu Hukum dan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Prof. Syaiful Bakhri, dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq (2011-2016).

PKS Merotasi Sejumlah Alat Kelangkapan Dewan di DPR

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR merotasi sejumlah alat kelengkapan dewannya, termasuk pimpinan komisi di dalamnya. 

Rotasi tersebut isunya adalah untuk "membersihkan" loyalis Anis Matta, Presiden PKS sebelum Sohibul Iman.

Namun, Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwani membantah isu tersebut. Menurut dia, rotasi di fraksinya tak lain untuk menambah pengalaman seluruh anggotanya.

Regulasi UU Penyiaran Perlu Diperbaiki

JAKARTA – Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini berkomitmen untuk mengadvokasi perbaikan regulasi dalam Revisi RUU Penyiaran yang saat ini masuk dalam Prioritas Prolegnas 2016.

“Selama bisa melahirkan kemashlahatan (kemanfaatan) besar, sebisa mungkin kita akan masukkan aspirasi dalam pembahasan RUU Penyiaran. Karena kita ingin PKS terdepan dalam persoalan bangsa seperti ini,” 

DPR Minta Pemerintah Lakukan Tiga Langkah Darurat Tangani Pengungsi Rohingya

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq merasa prihatin atas eksodus warga Muslim Rohingya dari Myanmar ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. 

Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi, bukan berarti Pemerintah boleh menelantarkan pengungsi yang terancam jiwanya. 

 Atas nama kemanusiaan, Pemerintah RI harus bisa membantu mencarikan solusi. 

Inilah Susunan dan Keanggotaan FPKS DPR RI Periode 2014 - 2019

Berikut ini Susunan dan Keanggotaan FPKS DPR RI PERIODE 2014 - 2019 

Dalam Alat Kelengkapan DPR RI Masa Persidangan I Tahun 2014 - 2019;

KOMISI I :

1 Drs. Mahfud Siddiq, M. Si. A-105

2 H. Ahmad Zainuddin. Lc. A-95

3 Dr.Sukamta A-113

4 DR. H. M. Gamari Soetrisno A-109

Kekaguman Jurnalis di acara Konsolidasi PKS untuk Pilpres

Prabowo hadir dalam acara Konsolidasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang mengumpulkan seluruh pengurus dan pimpinan setingkat DPP dan DPW perwakilan dari seluruh Indonesia, Selasa (27/5/2014).

Acara yang digelar di Hotel Kartika Chandra Jakarta itu, berlangsung sangat baik, meriah sekali, akrab, penuh nuansa kekeluargaan dan mengesankan. Prabowo juga kelihatan sangat senang disitu.

Komisi I Minta Pemerintah Tegas Terhadap Telkomsel dan Indosat

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring mengancam akan menutup Telkomsel dan Indosat jika terbukti berperan dalam penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia.

Ancaman Tifatul ini mendapat dukungan dari Komisi I DPR, yang membidangi masalah telekomunikasi. Komisi I memang berharap pemerintah bisa bertindak secara tegas terkait isu penyadapan ini.

"Jika terbukti operator (Telkomsel dan Indosat) berkolaborasi harus dapat sanksi tegas. Tapi sampai saat ini saya belum dapat klarifikasi tentang hal itu," 

kata Ketua Komisi I DPR Mahfud Sidiq kepada Okezone di Jakarta, Selasa (18/2/2014).

Presiden PAS Malaysia Doakan Kemenangan PKS Pada Pemilu 2014

JAKARTA - Presiden Parti Islam Se-Malaysia (PAS), Dato’ Seri Abdul Hadi bin Awang, berkunjung ke kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), didampingi sejumlah pengurus partai, yakni Syed Azman bin Syed Ahmad Nawawi-Pengerusi Antarabangsa PAS, Ahmad Samsuri bin Mokhtar- Setiausaha Politik Presiden PAS, dan Mohammad Faiz bin Md Nawi-Setiausaha Antarabangsa PAS.

Kunjungan Presiden dan pengurus PAS ini diterima langsung oleh Presiden PKS Anis Matta, Sekjen PKS Taufiq Ridho, serta pengurus DPP PKS yaitu Ketua PEDK Jazuli Juwaini, Wasekjen Mahfudz Sidik, Wasekjen Aboe Bakar, M. Nasir Jamil.

PKS Desak SBY Tarik Dubes Di Mesir

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI asal PKS Mahfudz Siddiq meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk segera menarik Duta Besar RI berkuasa penuh di Mesir, terkait situasi yang berkembang di negara itu.
Mahfudz mengatakan penarikan duta besar meskipun hanya beberapa hari merupakan sinyal sikap Indonesia, dan memberikan dampak politik yang besar untuk mengawal nilai-nilai demokrasi yang kini diusung sebagai dasar bernegara oleh sebagian besar bangsa-bangsa di dunia.

Ia menyebutkan, posisi duta besar RI di Kairo, Mesir sangat dihormati dan punya bobot politik yang kuat.
“Dubes RI bahkan dijadikan dean of ambassador atau semacam penghulu para dubes, selain menjadi observer bagi Liga Arab,” tegas Mahfudz dalam rilis yang diterima Seruu.com, Jumat (16/8/2013).
Pemerintah Indonesia kata Mahfudz tidak perlu membenturkan usulan menarik dubes dengan urusan perlindungan WNI di negeri warisan para nabi tersebut.

Inilah Wajah Baru Fraksi PKS di DPR RI

Di pengujung masa kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melakukan rotasi antar-komisi anggotanya. 

Rotasi ini dilakukan untuk tujuan tertentu, mengawal isu, atau sekadar menyegarkan anggota fraksi tersebut. 

Sebelumnya diberitakan, dua politisi PKS Fahri Hamzah dan Nasir Djamil dirotasi ke Komisi III. 

Adapun Fahri dan Nasir sebenarnya bukanlah orang baru di Komisi III yang bermitra kerja dengan Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. 

Keduanya sempat menduduki posisi Wakil Ketua Komisi III dan pernah memberikan pernyataan keras mengkritik KPK.

Dana PKS dari mana ?

KPK terperangah aset mobil 2 dinas PKS senilai 21 M ? Hmm.. Pintu masuk bagus untuk mengenal PKS.

Info tambahan, PKS juga punya kantor milik sendiri di beberapa provinsi dan kabupaten/kota. Jika dinilai tentu total lebih dari 21 M

Untuk operasional, PKS juga memberi tunjangan finansial bagi sejumlah pengurus yang full-time, baik DPP, DPW dan DPD.

Biaya operasional bulanan DPP misalnya 1 sd 1.5 M per-bulan, membiayai seluruh Bidang, Badan dan Departemen-2 serta rumah-tangga.

Untuk ukuran DPD di kabupaten/kota, biaya operasional bulanan mereka antara 50 sd 100 juta. Sementara untuk DPW sekitar 100 sd 200 juta.

Jadi untuk hitung biaya operasional total bulanan, jumlahkan saja DPP + 33 DPW + hampir 500 DPD. Pastinya sangat besar.