Kepengurusan Baru DPP PKS 2020-2025 Sah Terdaftar di Kemenkumham

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi 

beserta jajaran menerima SK Kemenkumham 

tentang pengesahan AD ART dan Kepengurusan 

Masa Bakti 2020-2025, Rabu (18/11/2020). 

(Donny/PKSFoto)

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bersama jajaran mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk mengambil pengesahan Kepengurusan PKS 2020-2025.

Habib Aboe menyebutkan PKS menerapkan prinsip Good Party Governance dengan terus menaati peraturan perundangan termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS.

Pencopotan Kalapas Wajibkan Baca Alquran, Ini Respons PKS

Anggota Komisi DPR RI Komisi III Al Muzzammil Yusuf menanggapi kabar penerapan syarat pembebasan berupa wajib baca Alquran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat.

Ia mendukung syarat tersebut karena mampu merangsang narapidana untuk belajar agama Islam. 

Muzammil membantah jika penerapan syarat itu malah menciptakan ketidaknyamanan di kalangan narapidana.

"Saya tidak percaya kalau syarat mampu membaca Alquran itu membikin keonaran di tengah penghuni lapas yang Muslimin," katanya pada wartawan, Senin (24/6) malam.

Jadwal lengkap Pilkada serentak 2015-2018

Jadwal lengkap Pilkada serentak 2015-2018 – Pemerintah dan DPR RI mencapai kesepakatan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Kesepakatan terbaru itu menyangkut jadwal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung dan serentak.

Semula telah dijadwalkan tiga gelombang penyelenggaraan Pilkada serentak pada 2015 dan 2018 untuk kepala daerah yang habis masa jabatannya pada kurun waktu itu, untuk kemudian melakukan Pilkada nasional serentak pada 2020. (Wajib baca juga: Daftar lengkap Dati I dan II yang masuk jadwal Pilkada serentak 2015)

"Banyak Orang Bilang KMP dalam Dua Bulan Pecah, Pecah Nggak Sekarang? Nggak Pecah!"

Aburizal Bakrie mengatakan Koalisi Merah Putih (KMP) hendak menggulirkan hak angket terhadap pemerintah terkait keputusan Menkum HAM Yasonna Laoly di sengketa PPP dan Golkar. Hak angket itu akan digulirkan pekan ini.

"Serius. Senin (23/3) sudah mulai. Mungkin Rabu (25/3) atau Kamis (26/3), nggak tahu saya digulirkannya kapan. Tapi jelas kan sudah lebih dari dua fraksi, lebih dari 25 orang," kata Ical saat berbincang santai di kediamannya, Jl Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).

PKS Dukung KMP Lawan Begal Politik

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini mengatakan PKS tetap kompak mendukung keputusan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR terkait manuver Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam kisruh partai politik. 

Menteri asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu dinilai sudah melakukan begal politik dengan mendukung salah satu kubu yang bertikai.

Usai Jadikan PPP Kelinci Percobaan, Kini Menkumham Kebingungan Hadapi GOLKAR

Perlakuan berbeda yang di lakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap PPP dan partai Golongan Karya (Golkar) memberikan sinyal bahwa menteri yang juga politisi PDIP itu di landa kebingungan dalam tentukan sikap.

Diketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintahan Jokowi dalam melakukan intervensi terhadap konflik internal partai. Saat itu, Menkumham yang baru sehari dilantik langsung mengeluarkan SK pengesahan pengurus PPP versi Romi. Ajaib !

Hasil Voting Paripurna DPR: 226 Pilih Pilkada Melalui DPRD, 135 Pilih Pilkada Langsung

DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada Langsung. Voting dihadiri oleh 361 orang anggota DPR. Hasilnya, 226 anggota DPR mendukung pilkada lewat DPRD, dan 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung.

Berikut ini rincian hasil votingnya: