Usai Jadikan PPP Kelinci Percobaan, Kini Menkumham Kebingungan Hadapi GOLKAR

Perlakuan berbeda yang di lakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terhadap PPP dan partai Golongan Karya (Golkar) memberikan sinyal bahwa menteri yang juga politisi PDIP itu di landa kebingungan dalam tentukan sikap.

Diketahui bahwa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah dijadikan kelinci percobaan oleh pemerintahan Jokowi dalam melakukan intervensi terhadap konflik internal partai. Saat itu, Menkumham yang baru sehari dilantik langsung mengeluarkan SK pengesahan pengurus PPP versi Romi. Ajaib !

[Konflik PPP] Kubu Romi Kalah di PTUN

JAKARTA - Kuasa hukum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Humphrey R Djemat membenarkan adanya keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan hasil Muktamar Jakarta.

Dia menyampaikan dalam keputusan itu PTUN meminta penundaan keputusan Menkum HAM No M.HH-07.AH.11.01 tahun 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan dewan pimpinan pusat (DPP) PPP yang ditetapkan Jakarta pada 28 Oktober 2014 oleh PPP kubu Romahurmuziy atau biasa disapa Romi.

Terungkap, KIH Obral 3.600 Kursi Jabatan Bagi Pengkhianat KMP

Muktamar VIII PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Sabtu dini hari (1/11), mengungkap upaya skandal suap jabatan, kekuasaan, dan harta, yang melibatkan Sekjen DPP PPP, Romahurumuziy.
Ketua DPW PPP Sulawesi Utara Ja'far Al-Katiri secara mengejutkan mengungkap sempat ditawari menjadi duta besar di salah satu negara di Timur Tengah oleh orang suruhan Romahurmuziy.

"Bung Ja'far tolong masuk dalam barisan kami. Saya jaminkan Anda dubes di Timur Tengah. Kalau tidak, masih ada 3.600 jabatan kepresidenan baru yang Anda dapat ambil salah satu jabatan itu," kata Ja'far saat menyampaikan pandangan umum dari setiap perwakilan DPW Sulawesi Utara di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu dini hari (1/11).

Hasil Voting Paripurna DPR: 226 Pilih Pilkada Melalui DPRD, 135 Pilih Pilkada Langsung

DPR RI melaksanakan rapat paripurna hingga Jum’at dini hari (26/9/2014). Setelah melalui pembahasan yang alot mengenai RUU Pilkada, akhirnya DPR RI melakukan voting. Hasilnya, mayoritas anggota DPR yang hadir pada saat paripurna mendukung agar pilkada dilaksanakan melalui DPRD.

Dalam voting tersebut terdapat 2 opsi, yaitu Pilkada Lewat DPRD atau Pilkada Langsung. Voting dihadiri oleh 361 orang anggota DPR. Hasilnya, 226 anggota DPR mendukung pilkada lewat DPRD, dan 135 anggota DPR mendukung pilkada langsung.

Berikut ini rincian hasil votingnya:

Koalisi Jokowi Kembali Gigit Jari

Pergerakan parlemen dalam pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah menghasilkan sebuah opsi menarik. Pilkada melalui mekanisme DPRD.

Mekanisme ini beresiko, rakyat tak lagi memilih pemimpinnya melalui pemilihan langsung. Wakil mereka di DPRD lah yang akan melakukannya.

Pilihan politik ini semakin menunjukkan koalisi Jokowi-JK di parlemen tak punya suara. Habis dihajar Koalisi Merah Putih. Hanya bisa gigit jari.

Dalam berbagai momentum politik di parlemen, koalisi Jokowi tak bisa banyak bersuara.

Sebut saja soal pimpinan Panitia Khusus Tata Tertib DPR RI yang disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih (KMP), partai pendukung Prabowo-Hatta dalam Pemilu Presiden 2014 lalu.