Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melancarkan opini terkait putusan praperadilan kasus pemberian keringan pajak kepada Bank Central Asia (BCA) yang ditersangkakan kepada mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.
Lebih dari sekadar perang opini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan lebih baik lembaga antirasuah itu introspeksi ke internal.
