Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melancarkan opini terkait putusan praperadilan kasus pemberian keringan pajak kepada Bank Central Asia (BCA) yang ditersangkakan kepada mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo.
Lebih dari sekadar perang opini, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan lebih baik lembaga antirasuah itu introspeksi ke internal.
"Karena (kekalahan) ini bukan yang pertama. Introspeksi itu lebih-lebih karena Hadi Poernomo inilah pimpinan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang melakukan audit kepada pimpinan KPK dan hasil audit itu sudah ada," katanya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (27/5), lansir Berita Satu.
Setelah tiga kali mengalami kekalahan praperadilan, Fahri menganggap inilah momentum KPK untuk berkaca diri. Terlebih KPK telah memiliki ketua baru dan panitia seleksi sembilan srikandi.
"Apalagi (malah) menyerang pengadilan dengan opini yang selama ini kita tahu dominan menguasai media," imbuhnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan selama ini opini yang dilancarkan KPK berhasil melemahkan lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan dan kepolisian.
Sebaliknya, pihak yang mencoba melawannya justru mendapatkan citra buruk. "Ini tidak baik bagi hukum kita. Jangan menyeret hukum ke pinggir jalan dong," tambahnya.
Kekalah KPK dalam sidang praperadilan yang diajukan Hadi Poernomo melengkapi kekalahan KPK untuk ketiga kalinya. Dalam dua sidang praperadilan sebelumnya, KPK kalah dalam gugatan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dan mantan Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan.
Sumber
