“Badan ini harus dibentuk selambat-lambatnya satu tahun setelah disahkannya UU, yang berarti memiliki tenggat pada 17 Oktober 2015. Tapi sampai 2016 ini, kita belum melihat kesungguhan pemerintah menyelesaikan amanat tersebut,” kata Ledia di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2).
BPKH ini menjadi urgen sebab selama ini Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tidak kompeten (inefisien) dalam mengelola keuangan haji. Oleh karena itu, BPKH diperlukan sebagai upaya untuk mengelola keuangan haji menjadi lebih rapi, profesional, akuntabel, amanah, dan bermanfaat luas bagi masyarakat.
“Uang haji itu bukan uang negara, dia adalah uang umat yang dititipkan kepada negara. Tetap harus dikelola secara amanah, profesional, akuntabel. Karena itu selaiknya dikelola secara khusus dalam badan khusus yang terpisah dari lembaga yang menjadi penyelenggara,” jelas Legislator PKS dari dapil Jawa Barat I ini.
Inefesiensi tersebut dapat terlihat dari cara Kemenag menyimpan dana haji dengan menempatkan uang rupiah dari masyarakat ke deposito dalam bentuk US Dollar. Deposito US Dollar inilah yang akan ditukarkan ke dalam bentuk Saudi Arabia Riyal (SAR). Padahal, menurut Ledia, lebih efisien jika menempatkan uang rupiah masyarakat tersebut langsung ke dalam deposito SAR agar dapat melakukan pembayaran account to account.
Oleh karena itu, Ledia berharap dengan adanya BPKH ini pengelolaan dana umat dapat lebih bisa dikembangkan melalui sebuah model keleluasaan investasi yang aman dan amanah. Sehingga, memberikan manfaat besar bagi penitip dana secara khusus, dan masyarakat secara umum.
“Dengan investasi yang bisa dilakukan oleh BPKH akan ada manfaat yang diterima setiap jamaah yang sudah menyetor dana, yang akan dimasukkan dalam rekening virtual yang mereka miliki. Harapannya setelah menitip dana, katakanlah 10, 15 atau bahkan 20 tahun, mereka berangkat haji tanpa membayar lagi bahkan bisa mendapat bagi hasil,” jelas Ledia
Tak hanya itu, pengelolaan yang profesional, aman dan amanah dari BPKH juga akan memastikan agar dana haji dipakai sesuai peruntukan.
“Kita sama berharap tak ada lagi dana dipakai untuk kegiatan-kegiatan terkait operasional kementerian agama atau kegiatan yang sudah dianggarkan oleh APBN. Juga terpakainya uang jamaah yang belum berangkat tanpa mereka sendiri mengizinkan dan mendapatkan manfaatnya,” jelas Ledia.Sumber :
