JAKARTA – Wakil Ketua BKSAP DPR RI Rofi Munawar minta polemik terkait pelarangan produk Israel dihentikan.
Sebab, menurut Rofi, salah satu rekomendasi Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (KTT LB OKI) tersebut sudah jelas dan tidak multitafsir.
Pemerintah Indonesia sebaiknya lebih produktif untuk segera menjalankan hasil rekomendasi KTT LB OKI dalam bentuk kebijakan yang implementatif sebagai wujud komitmen mendukung Palestina.
“Komitmen pemerintah itulah yang akan menjadi contoh bagi negara-negara lainnya melihat kesungguhan Indonesia mendukung Kedaulatan Palestina,”
Diketahui, KTT LB OKI, salah satunya menghasilkan Deklarasi Jakarta yang menitik-beratkan pada seruan kepada masyarakat internasional untuk memboikot produk-produk Israel yang dihasilkan di wilayah pemukiman (pendudukan) ilegal Israel.
Menurut Rofi, pelarangan tersebut dapat diawali dengan melakukan inventarisasi produk-produk Israel yang secara faktual dibuat di wilayah pendudukan dan telah masuk ke Indonesia. Secara simultan, pemerintah melakukan langkah substitusi produk, penguatan dan sosialisasi regulasi yang maksimal kepada masyarakat.
Namun demikian, jika semua hal itu tidak dilakukan, maka sulit untuk berharap terjadi penghentian proses produksi produk-produk Israel di wilayah pendudukan.
“Tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk Israel memiliki kontribusi dalam proses pendudukan Israel di wilayah Palestina,” jelas Legislator PKS dari Dapil Jawa Timur VII ini.
Rofi berharap, polemik atas isi Resolusi KTT LB OKI nomor 16 ini dapat diakhiri. Pemerintah, menurut Rofi, harus bekerja keras agar resolusi tersebut mampu menjadi agenda publik yang dilakukan secara terorganisir di seluruh Negara OKI.
“Karena usaha menentang penjajahan di dalam sejarahnya, pada akhirnya karena kemampuan melepaskan diri dari produk-produk jajahan tersebut,” jelas Rofi.
Diketahui, seruan OKI mengenai boikot produk tersebut muncul di akhir pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT LB) OKI, di Jakarta, Senin (7/3), yang dihadiri oleh perwakilan-perwakilan dari 57 negara.
Belakangan, muncul pernyataan yang kontraproduktif dari beberapa pihak yang menjelaskan bahwa kebijakan boikot tersebut hanyalah untuk kebijakan Israel, bukan produk-produk berupa barang di wilayah pendudukan Israel.
Sumber :
