Dakwah Media - Sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kalah dalam Pilkada serentak yang digelar 15 Februari 2017.
Dari 101 pilkada, kemungkinan 47 pasang calon sekaligus di 47 Pilkada, PDIP mengalami kekalahan.
Rontoknya suara PDIP ini dinilai tidak terlepas dari efek negatif Ahok yang menjadi terdakwa penista agama.
Selain itu berbagai kebijakan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI yang tidak pro rakyat (penggusuran, skandal off budget, sengkarut reklamasi dan perilaku sombong) menjadi pusat perhatian rakyat.
Sejumlah kalangan menyebut kekalahan sejumlah pasangan calo (paslon) kepala daerah yang diusung PDIP dan partai pengusungnya, karena efek dari Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, petahana gubernur DKI Jakarta yang menjadi terdakwa penista agama. Dari 101 pilkada, kemungkinan 47 pasang calon sekaligus di 47 Pilkada tersebut PDIP mengalami kekalahan.
Fenomena rontoknya suara PDIP dinilai para pengamat tidak terlepas dari effek negatif Ahok yang menjalar sampai kedaerah-daerah lainnya. Beberapa kebijakan dan perilaku buruk Ahok sebagai orang nomor satu di ibukota negara menjadi pusat perhatian rakyat.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Zaki Mubarak mengatakan, di daerah yang sentimen Islamnya kuat maka bisa jadi ada Ahok efek, yang membuat pemilih muslim tidak mau mendukung calon yang diiusung PDIP.
Selain itu, PDIP gagal melakukan desentralisasi dalam hal menyerap aspirasi siapa yang akan diusung sebagai kepala daerah karena DPP terlalu dominan. Efeknya, muncul sejumlah resistensi dari grass root (akar rumput) di daerah yang menolak.
“Faktor Ahok juga ada di Pilkada Banten, sehingga menjadi problem serius bagi PDIP untuk melakukan mobilisasi kelompok-kelompok muslim di Bawah,” ujarnya.
Mega Shocked
Sementara itu, Presidium Forum Lintas Generasi Pro Demokrasi, Andrianto mengemukakan, Megawati shocked berat, Pilgub Banten terancam kandas, dan Jakarta gagal 1 putaran.
“Kalau Banten tidak berubah, yang menang sesungguhnya mantan Presiden SBY. Wahidin itu jelas kader Demokrat. Sementara untuk Jakarta Mega terpaksa usung Ahok karena gak punya kader yang mumpuni. Kadernya kelas Trimedya, Hasto bahkan Puan yang kelas jebot atau tidak menarik,” kata Andrianto.
Andrianto mengemukakan, publik bisa memahami kecemasan kader-kader PDIP melihat hasil kontestasi pilkada serentak 2017, terutama Banten dan Jakarta.
“Jika sampai gagal menguasai Banten dan Jakarta, maka dari 5 provinsi (minus Yogyarakat) di Jawa, praktis PDIP hanya menguasai Jawa Tengah. Kondisi ini benar-benar tidak menguntungkan PDIP mengingat Pemilu dan Pilpres tinggal 2 tahun lagi,” paparnya.
Dihubungi terpisah pengamat politik Subadri Sainan mengatakan, Ahok efek sangat kuat imbasnya terhadap beberapa ketua umum partai politik besar dinegeri ini, salah satunya Megawati, ketua umum PDIP.
“Mereka yang nyata-nyata melindungi, membela dan apalagi mendukung Ahok seperti PDIP pasti kocar-kacir dan makin tenggelam. Kepercayaan Rakyat terhadap PDIP beserta tokoh-tokoh vokal pendukung Ahok rontok,” papar Subadri.
Menurutnya, berbagai pihak meyakini, jika PDIP tidak segera sadar diri kemungkinan besar yang terjadi suara PDIP di 2019 mendatang hanya akan berkisar 10% yang sebelumnya di 2014 berkisar 19% suara nasional.
Faktor Agama
Zaki menegaskan, faktor agama masih menjadi pilihan bagi seseorang untuk menjadi kepala daerah. Apalagi jika isu yang diangkat soal penodaan agama. Karena di Amerika Serikat pun yang sangat liberal dan maju, agama masih menjadi faktor penting dalam electoral atau pemilihan. Oleh karena itu di Indonesia jika ingin survive harus peka terhadap agama.
“Jadi parpol di Indonesia, termasuk PDIP, untuk bisa survival dalam electoral (pilkada, pilpres dan pileg) harus memiliki sensitivitas terkait isu-isu keagamaan,” tegasnya.
Sesuai Target
Terpisah kader PDIP, Arteria Dahlan mengatakan, dalam kompetisi tentunya ada yang menang dan ada yang kalah. Pihaknya juga sudah mencermati dalam menentukan strategi pemenangan. Namun PDIP tetap bersyukur karena sejumlah paslon yang diusung telah diatas target untuk menguasai 60 persen daerah.
“Walaupun kita kecolongan untuk Bangka Belitung dan Gorontalo. Untuk Banten kita masih menunggu hasil real count KPU berdasarkan dokumen C1 yang ditetapkan KPU Provinsi,” ujar Arteria yang dihubungi Harian Terbit, Minggu (19/2/2017).
Arteria mengakui, Pilkada serentak memang luar biasa hebatnya, seluruh kompetitor selalu menjadikan calon-calon yang diusung PDIP menjadi saingan terberat sehingga di banyak tempat sering dijadikan “musuh bersama”.
“Kondisi sekarang ini bagi kami juga menjadi bagian dari pematangan dan kedewasaan berpolitik. Secara kuantitatif di Pilkada serentak sangat memuaskan dan diatas target,” paparnya.
Berikut Paslon PDIP yang Kalah
Pilgub:
- Babel, Banten, Gorontalo, Jakarta 2 putaran.
Pilwako:
- Payakumbuh, Pekanbaru, Tasikmalaya, Salatiga, Kendari, Kupang, Ambon, Kota Jogja selisih suara sangt tipis.
Pilbub:
- Tapteng, Kampar, Muaro Jambi, Pringsewu, Mesuji, Bekasi, Cilacap, Hulu Sungai Utara, Barito Kuala, Kep Sangihe, Banggai Kepulauan, Kolaka Utara, Buton, Lembata, Maluku Tenggara Barat, Halmahera Tengah, Sarmi, Kep Yapen, Jayapura.
Data Belum Masuk:
- Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Aceh Tenggara, Bener Meriah, Kota Langsa, Aceh Barat Daya, Aceh Utara, Bireun, Kota Lhoksumawe, Nagan Raya, Pidie, Bengkulu Tengah, Boalemo (calon diskualifikasi), Tolikara, Dogiyai, Tambraw. [bi24h]
Sumber :
