Arteria Dahlan Minta Kajati Berbahasa Sunda Ditindak Tegas, Ledia Hanifa Bilang: Meuni Lebay Kitu

Heboh ungkapan Arteria Dahlan, anggota Komisi III DPR RI yang meminta salah satu Kajati ditindak tegas dengan diganti atau bisa diartikan diberhentikan karena berbahasa Sunda saat rapat telah menuai polemik dan kritik. Termasuk dari sesama anggota DPR RI. Kali ini kritik datang dari Ledia Hanifa Amaliah, anggota Komisi X DPR RI.

“Meuni lebay kitu si Oom Arteria Dahlan teh.. serius kalo kata saya mah, eta teh lebay, berlebihan…”

Anggota dewan dari dapil Kota Bandung dan Kota Cimahi ini sangat menyayangkan aksi ucap Arteria yang menurutnya berlebihan bahkan cenderung menyakitkan masyarakat utamanya warga suku Sunda.

Ledia kemudian menjelaskan bahwa kewajiban berbahasa Indonesia memang tercantum di dalam Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Perpres No 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Dicari, Pemimpin Berkarakter dan Kuat!

Jakarta (11/10) -- Kebijakan Pemerintah yang menaikkan harga Premium namun membatalkannya satu jam kemudian, menggambarkan lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Indonesia memerlukan pemimpin yang kuat dan berkarakter, bukan pemimpin yang mencla-mencle.

"Untuk mengelola 260 juta rakyat dengan kekayaan alam yang luar biasa, tentu bukan urusan yang mudah. Diperlukan kepemimpinan yang kuat. Cirinya adalah ketegasan," kata Anggota DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera kepada INDOPOS di Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Efek Ahok, Banteng Kocar-kacir, Megawati Shock

Dakwah Media - Sejumlah pasangan calon (paslon) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kalah dalam Pilkada serentak yang digelar 15 Februari 2017. 

Dari 101 pilkada, kemungkinan 47 pasang calon sekaligus di 47 Pilkada, PDIP mengalami kekalahan. 

Rontoknya suara PDIP ini dinilai tidak terlepas dari efek negatif Ahok yang menjadi terdakwa penista agama.

Selain itu berbagai kebijakan Ahok semasa menjabat Gubernur DKI yang tidak pro rakyat (penggusuran, skandal off budget, sengkarut reklamasi dan perilaku sombong) menjadi pusat perhatian rakyat.