Para pegawai yang bekerja di dinas perizinan daerah perlu diberikan insentif khusus.
Selain untuk mengapresiasi kinerja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai hal itu juga untuk mencegah terjadinya korupsi.
Dinas perizinan di daerah selalu menjadi lahan subur korupsi.
Mardani menyampaikan hal ini saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kreja Reses Komisi II DPR RI dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, Kamis (01/11/2018).
Mardani menilai, kejujuran bekerja dalam melayani pengajuan perizinan sangat dijunjung tinggi di kantor DPMPTSP Kalbar.
“Ada usulan beri insentif khusus untuk mereka yang bekerja di dinas perizinan. Tapi insentif itu sampai sekarang belum ada. Saya setuju perlu ada insentif untuk mencegah korupsi,” kata Mardani usai pertemuan. Seperti dijelaskan Kepala DPMPTSP Kalbar Junaidi, kantornya sudah melibatkan KPK untuk mensupervisi dan melakukan pencegahan korupsi dalam memberikan layanan perizinan.
“Yang paling menonjol adalah kejujuran Kepala Dinasnya Junaidi dan KPK juga sangat membantu, sehingga kesadaran antikorupsi begitu tinggi. Dan salah satu tempat suburnya korupsi ada di dinas perizinan,” ucap legislator PKS tersebut. Kepala dinasnya, sambung Mardani, tidak saja berkampanye antikorupsi dengan memasang banyak baner di sudut-sudut ruangan, tapi memang dipraktikkan sendiri secara transparan.
“Bahkan kepala dinasnya kalau ingin bertemu siapa pun yang terkait dengan perizinan, selalu mengajak stafnya untuk mendampingi. Itu budaya kerja yang baik. Semua orang perlu mengurus izin. Tapi ketika bekerja dengan benar, maka investasi dan ekonomi akan berkembang, rakyat pun akan mendapatkan manfaatnya," tutup Mardani. (mh/sf)
Sumber :
