Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai, kondisi Perpustakaan Daerah Kota Ambon saat ini masih kurang representatif.
Selain ruang perpustakaan yang tidak terlalu luas, koleksi maupun referensi buku yang ada kurang memadai dan tidak lengkap.
Ia menduga, hal itu yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minat baca atau orang yang datang ke Perpustakaan Kota Ambon masih sedikit.
“Ini mungkin salah satu sebabnya, tingkat kunjungan ke perpustakaan ini masih sedikit karena ruangan untuk membacanya masih sangat kecil,” ungkap Fikri saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X DPR RI meninjau Perpustakaan Daerah Kota Ambon di Kota Ambon, Provinsi Maluku, Jumat (16/2/2019).
Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengusulkan agar referensi atau koleksi buku-buku yang ada di Perpustakaan Kota Ambon lebih bervariasi dan bacaan-bacaan untuk pelajar bisa ditingkatkan. Terutama buku-buku bacaan yang mendukung pencanangan Ambon sebagai Kota Musik Dunia.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyangkut dengan perpustakaan memberikan isyarat agar perpustakaan mendapat perhatian khusus. Perpustakaan tingkat daerah yang masih belum memadai membutuhkan dukungan pemerintah pusat melalui program dan pengembangan jangka panjang.
“Kita akan meminta Perpustakaan Nasional RI untuk lebih memperhatikan perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerah, karena perpustakaan inilah yang menjadi jendela pengetahuan di daerah yang perlu diperhatikan serius,” komitmen legislator dapil Jawa Tengah itu.
Fikri menambahkan, upaya meningkatkan minat baca dan tingkat literasi secara nasional, salah satunya di Ambon, perlu mendapat perhatian serius oleh pemerintah. “Kota Ambon ini perlu mendapat perhatian supaya memiliki gedung serta sarana dan prasarana perpustakaan yang memadai dan representatif, sehingga menumbuhkan minat baca masyarakat,” ungkap Fikri.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati (F-PDI Perjuangan) menilai bahwa Perpustakaan Kota Ambon masih belum memenuhi standar dan perlu mendapat perhatian pemerintah. Ia melihat bangunan perpustakaan sangat sempit dan minim ruangan. Area-area membaca juga kurang representatif. Tidak ada pustakawan dan tim pengelola juga menjadi masalah Perpustakan Kota Ambon.
“Kami sedikit kaget dan heran, karena seharusnya sudah ada pustakawan dan tim pengelola yang siap. Namun disampaikan bahwa (mereka) masih belum menemukan tenaga-tenaga tersebut,” heran legislator dapil DI Yogyakarta ini. Diketahui Provinsi Maluku hanya memiliki 1 Perpustakaan Umum Provinsi dan 11 Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota. (skr/sf)
Sumber :
