Pemerintah Dinilai Santai Saat Covid-19 Belum Mewabah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Jaka/Man

Pemerintah Indonesia dinilai masih santai ketika virus Corona (Covid-19) belum masuk ke Tanah Air, seperti yakin negeri ini tak akan terjangkit Covid 19. 

Akhirnya, ketika virus ini meluas ke seluruh penjuru negeri, Pemerintah kalang kabut menghadapinya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memberi penilaian demikian saat dimintai komentarnya lewat Whatsapp, Jumat (27/3/2020). 

Ketika virus Corona masuk kali petama di Depok, Jawa Barat, virus langsung menjadi wabah yang meluas ke seluruh negeri.

DPRD: Gubernur Anies Hadirkan Solusi Dan Sentuhan Cinta Untuk Tenaga Medis

Jakarta – Langkah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang memfasilitasi tenaga medis dengan menyiapkan penginapan mendapatkan dukungan dari banyak kalangan.

“Apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Gubernur, memberikan solusi, memberikan sentuhan cinta, dan memastikan bahwa Pemprov DKI memberikan dukungan penuh kepada para pejuang di garda terdepan para dokter dan tenaga medis,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (27/3).

Bukan hanya itu, sepucuk surat diberikan Anies kepada tenaga medis juga menjadi sorotan karena isinya sangat menyentuh perasaan.

Rofik Hananto Minta Pemerintah Segera Pertimbangkan Langkah ‘Lockdown’

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto. 

Foto : Dok/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Rofik Hananto meminta Pemerintah untuk segera mempertimbahkan langkah lockdown, mengingat wabah virus Corona (Covid-19) ini terus meluas dan memakan banyak korban. 

Pada Rabu (25/3/2020) jumlah pasien positif terinfeksi virus Covid-19 disebut bertambah menjadi 790 orang. 

Dari jumlah itu, korban meninggal mencapai 58 orang, dengan jumlah yang sembuh 31 orang.

Dari 790 kasus positif Covid-19, sebagian besar tersebar di Pulau Jawa dengan 709 kasus positif; Banten 67 kasus, DKI Jakarta 463 kasus, Jawa Barat 73 kasus, Jawa Tengah 38 kasus, DIY 17 kasus dan Jawa Timur 51 kasus. 

Dua Gereja di Poso Minta Penyemprotan Disinfektan Relawan PKS

PKS Poso Semprot DIsinfektan di Gereja /

 Foto : PKS Sulteng

Poso, PKS Jateng Online - Gerakan Nasional Tanggap Bencana (Genta) PKS Sulawesi Tengah melakukan penyemprotan disinfektan di Gereja Ofra Desa Tambaro dan Gereja Imanuel di Desa Sintuwu Lemba, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso, Rabu (25/3).

Sekretaris BP3 DPW PKS Sulawesi Tengah Wahidin Paar menceritakan bahwa seorang pendeta tiba-tiba secara khusus menghubunginya untuk menanyakan terkait proses penyemprotan disinfektan setelah melihat postingannya tentang kegiatan relawan PKS Poso di akun Facebook miliknya

"Pak pendeta bertanya, bisakah dilakukan itu (penyemprotan) di Gereja kami ?. Dan kami bilang bisa," Ujar Wahidin. "Terus Pak Pendeta tanya lagi. Apakah berbayar? Saya bilang, gratis pak. Yang penting sabar menunggu karena pagi kami masih menyemprot beberapa masjid dan sekolah," Tambahnya.

Wahidin menerangkan bahwa Relawan PKS melakukan aksi sosial tidak hanya kepada kelompok atau agama tertentu saja.

Komisi I Apresiasi Upaya Menhan Tanggulangi Covid - 19

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. 

Foto : Hanum/Man

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengapresiasi keberhasilan Menteri Pertahanan, TNI dan semua stakeholder yang telah berhasil menggelar operasi Bantuan Kemanusiaan (Humanitarian Aid) guna membawa alat-alat kesehatan dari Tiongkok untuk membantu Indonesia melawan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Tanah Air.

"Tidak ada kata terlambat, upaya semua pihak kita apresiasi termasuk Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, semua langkah untuk mengatasi musibah pandemi virus Covid-19 yang berasal dari Tiongkok, semoga bisa kita tanggulangi juga dengan alat-alat bantuan dari Tiongkok,” jelas Kharis lewat keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan bahwa Komisi I DPR RI sepenuhnya mendukung semua langkah lanjutan terkait pelibatan dua mitra Komisi I DPR yaitu TNI dan BIN yang masuk dalam gugus tugas penanggulangan Covid-19. 

Ketika Kaos Kampanye Digugat

Mardani Ali Sera memberi bantuan
untuk pencegahan Covid 19

Saudara, mari cermati postingan dari @ferrykoto netizen yang kritis di bawah ini. 

Lalu setujukah Anda 2 cuitannya dibawah ini dikaitkan dengan kelangkaan masker akibat virus Corona yang angker?

"Waktu musim Pileg semua partai sanggup bagi2 kaos merk partai dan caleg."

"Padahal harga kaos tak lebih murah dari selembar masker."

Hmm...rupanya sedang menggugat pembagian kaos kampanye saat Pileg.

Menggelitik untuk menelisik, sejauh mana partai-partai politik peduli pada masyarakat yang banyak terkapar akibat virus pembuat onar. Namun sejauh pencarian ternyata memang tak mudah menemukan partai di negeri ini yang memberitakan tentang kiprah Anggota Dewan berbagi masker yang tetiba jadi barang buruan.

Corona Mewabah, Pangan Harus Dipastikan Tersedia

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. 

Foto : Istimewa/Man

Pemerintah didesak memastikan ketersediaan pangan di tengah wabah Corona (Covid-19) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. 

Perlu ada regulasi sampingan yang pro rakyat. Pasalnya, Kementerian Perdagangan melaporkan akan memperbesar kran impor bawang putih. 

Bahkan, Menko Perekonomian menyerukan untuk mengeluarkan semua persetujuan impor bahan pokok, seperti gula, beras, dan komoditas lainnya.

Demikian diungkap Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin dalam keterangan persnya, Jumat (20/3/2020). “Ini, kok, tidak sejalan dengan keyakinan menteri pertanian yang menepis stok pangan saat ini dalam kondisi menipis, sehingga masyarakat tak perlu khawatir terjadinya kekurangan pasokan serta kenaikan harga barang. Di sisi lain, semua kran impor pangan dibuka,” tegas Hamid.

Paripurna Pilwagub Ditunda, PKS Apresiasi Pimpinan DPRD DKI

Jakarta – Keluarnya surat pimpinan DPRD DKI Jakarta tentang penundaan rapat paripurna pemilihan wagub DKI Jakarta mendapatkan apresiasi dari Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta. 

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani, Sabtu (21/3/2020) di Jakarta.

Menurut pria yang akrab disapa Bang Yani ini, keputusan yang diambil pimpinan DPRD DKI Jakarta sudah tepat. 

Hal ini dikarenakan status DKI Jakarta yang saat ini sedang menghadapi wabah virus covid-19. “Keputusan ini sudah sesuai arahan Presiden RI dan juga Gubernur DKI Jakarta terkait penangan wabah korona,” jelas Politisi PKS dua periode ini.

Alih Fungsi Wisma Atlet Kemayoran Jadi RS Khusus Covid-19 Lebih Realistis

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati.
Foto : Andri/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang langkah pemerintah untuk memfungsikan Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, menjadi Rumah Sakit Khusus Corona (Covid-19) lebih realistis daripada membangun Rumah Sakit baru. 

Menurutnya, Wisma Atlet Kemayoran sudah siap pakai dan memiliki ruangan cukup banyak.

“Namun harus dipastikan bahwa semua ruang steril dan layak untuk ruang perawatan.

Dan sebaiknya gedung ini difokuskan untuk perawatan isolasi pasien saja bukan untuk pasien yang sudah berat kondisinya,” kata Mufida, sapaan akrabnya, dalam rilisnya kepada Parlementaria, Jumat (20/3/2020).

Disinfektan untuk Masjid, PKS Tetap Bergerak

Seiring dengan seruan untuk melakukan sterilisasi fasilitas-fasilitas umum, Masjid adalah salah satu fasilitas umum yang paling disorot oleh umat Islam. 

Karena Masjid adalah bagian dari pusat berkumpulnya umat Islam baik saat sholat berjamaah ataupun saat-saat tertentu seperti halnya kajian Islami.

Dari pekan lalu masjid-masjid dihimbau untuk mulai menggulung karpetnya sebagai upaya dalam pencegahan terhadap wabah virus Corona yang cukup merepotkan dalam bulan ini.

Perlu diketahui Virus Corona masuk ke Indonesia termasuk lebih lambat dibandingkan dengan negara lain yaitu di akhir Pebruari dan di pertengahan Maret membuat Pemerintah Indonesia lebih waspada. 

Per 19 Maret di Indonesia korbannya sudah diangka 309 orang dan yang meninggal sebanyak 25 orang. Pemerintah pusat hingga daerah mengeluarkan himbauan dan aturan agar penyebaran virusnya bisa ditekan. 

Quatly Kunjungi Desa Terdampak Kebijakan Pencegahan Corona

Quatly A Alkatiri Berdialog dengan perangkat Desa Ponggok/ 

Foto : Dokumen Pribadi Quatly A Alkatiri

Klaten, PKS Jateng Online - Memantau perkembangan situasi terkait penyebaran virus Covid-19 (virus corona), Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Quatly Abdulkadir Alkatiri berkunjung ke Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Klaten, Kamis (19/3).

Quatly Melakukan pengecekan untuk memastikan ditutupnya tempat wisata serta diliburkannya sekolah sebagai upaya pencegahan menyebarnya virus corona sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Dalam kunjungannya Quatly berdialog dengan Kepala Desa Ponggok Junaedi Mulyono, terkait kesiapan Desa menghadapi situasi yang terjadi. Mengingat Desa Ponggok merupakan Desa yang mendapatkan pemasukan sangat besar dari sektor wisata. Junaedi menyebutkan bahwa situasi ini berdampak pada laju perekonomian di Desanya.

Legislator Minta Pemerintah Stop Izin Ekspor Konsentrat Tambang

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah segera menghentikan izin ekspor konsentrat tambang. 

Pasalnya, hal itu bertentangan dengan Pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). 

Regulasi itu mengamanatkan setiap perusahaan tambang harus melakukan pengolahan dan pemurnian hasil tambang di dalam negeri sebelum diekspor.

“Hal ini ditetapkan sebagai upaya memberi nilai tambah produk ekspor sekaligus membuka lapangan kerja baru di dalam negeri. Pemerintah harus berani menghentikan ekspor konsentrat tambang.

Sebab semua sudah diatur dalam undang-undang dan Peraturan Pemerintah, termasuk soal jangka waktu kompensasi penerapan kebijakan ini,” tegas Mulyanto dalam siaran persnya kepada Parlementaria, Selasa (17/3/2020).

Permintaan Kopi Arabika Dunia Semakin Tinggi

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. Runi/Man

Permintaan atas jenis kopi arabika terus meningkat di dunia dibandingkan jenis robusta. Jenis arabika sangat difavoritkan penikmat kopi dunia. Harganya pun jauh lebih tinggi daripada robusta. 

Melihat fakta konsumsi kopi dunia meningkat, Kementerian Pertanian (Kementan) pun merilis penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus bagi para petani kopi sebesar Rp 3,96 triliun.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mendukung penyaluran KUR ini, seraya mengawasi penyalurannya dengan ketat. "Saya sangat mendukung untuk membantu peningkatan kualitas dan perlindungan biji kopi lokal," tulisnya dalam kepada Parlementaria, Senin (16/3/2020).

Menurut Hamid, tanaman kopi arabika hanya cocok ditanam di dataran tinggi (lebih dari 600 meter di atas permukaan laut). Ini jadi tantangan tersendiri bagi pemerintah. "Hingga saat ini belum ada pengembangan dan penelitian yang menghasilkan jenis kopi arabika di daerah dataran rendah," jelas Hamid.

Pemerintah Agar Cukupi Kebutuhan APD Petugas Medis

Jakarta (16/3)- Pemerintah pusat maupun daerah diminta untuk memenuhi kecukupan Alat Pelindung Diri (APD) bagi petugas medis dan paramedis di seluruh fasilitas kesehatan yang dimiliki pemerintah. 

Demikian disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DKI Jakarta, Dedi Supriadi, Senin (16/3).

“Membahayakan sekali sementara petugas berusaha menolong orang dengan gejala terinfeksi virus Covid-19 tapi mereka tidak terlindungi dengan baik,” ujar Anggota DPRD DKI dari Dapil Jakarta Selatan ini.

Ia mensinyalir APD bagi petugas medis dan paramedis masih kurang jumlahnya mengingat pertambahan jumlah pasien terinfeksi dan orang dalam pengawasan (ODP) bertambah dengan cepat mencapai 117 positif dengan sebagian besar dirawat di rumah sakit yang ada di Jakarta.

Cegah Persebaran COVID-19, Dedi Supriadi Minta Pemprov DKI Liburkan Sekolah dan TK

Jakarta (14/1) – Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Dedi Supriadi meminta Pemerintah Provinsi meliburkan siswa/i sekolah dan taman kanak-kanak hingga dirasa kondisi Jakarta khususnya dan Indonesia lebih aman dari paparan virus corona atau COVID-19.

Ia juga menganjurkan agar kegiatan belajar mengajar (KBM) di kampus-kampus dengan model tatap muka di kelas dihentikan sementara diganti dengan KBM via daring.

Hal tersebut disampaikan Dedi, Sabtu (14/3) terkait meningkatnya jumlah orang dalam pengawasan infeksi virus corona di Jakarta.

Dedi Supriadi yang juga Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta mengapresiasi langkah-langkah Pemprov yang mengumumkan jumlah ODP, lokasi persebaran dan juga langkah pembatasan kegiatan bahkan penutupan lokasi rekreasi untuk sementara waktu.

Apresiasi Kinerja Anies, Achmad Yani Sarankan Jakarta di-Lockdown

Jakarta (15/3) – Anggota DPRD DKI Jakarta Achmad Yani mengapresiasi kinerja Gubernur Anies dalam penanganan virus Covid-19 di DKI Jakarta. 

Menurutnya, Anies sangat memahami keresahan sebagian besar warga Jakarta. Hal ini dikatakan Achmad Yani di Jakarta, Ahad (15/3/2020).

Namun menurut Yani, selama Anies belum melakukan Lockdown Jakarta atau menutup pergerakan keluar masuk warga Jakarta, maka resiko penyebaran virus corona di Jakarta masih sangat tinggi.

Hal ini, menurutnya, dikarenakan rata-rata ada lebih dari 2 juta orang yang masuk dan keluar Jakarta setiap harinya.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Gelar Sarasehan dan Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kota Surakarta

Wakil Ketua Komisi I DPR RI (Kiri, Memegang Handphone) 

Gelar Sarasehan dan Silaturahmi Tokoh Masyarakat 

Kota Surakarta / Foto : Didik H / PKSFoto Solo

Surakarta, PKS Jateng Online - Abdul Kharis Almasyhari, Wakil Ketua Komisi I DPR RI yang juga Pengurus DPP PKS menggelar sarasehan dan silaturahmi bersama tokoh masyarakat Kota Surakarta. Bertempat di Hotel Sahid Jaya pada Ahad, (8/3)

Acara sarasehan yang diikuti seratusan tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang ini juga dihadiri Ketua DPD PKS Surakarta, Abdul Ghofar Ismail serta Ketua MPW PKS Provinsi Jawa Tengah yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Quatly Alkatiri.

Dalam sambutannya, Ketua DPD PKS Surakarta menyampaikan apresiasinya kepada tokoh masyarakat yang menyatakan diri bergabung sebagai anggota dan mendaftarkan dirinya mendapatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PKS saat acara tersebut berlangsung. 

Penyaluran KUR Untuk Petani Kopi Perlu Diawasi

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin. 

Foto : Runi/Man

Rencana Pemerintah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk para petani kopi perlu diawasi secara ketat. 

Mekanisme penyalurannya harus diperjelas, agar para petani kopi di daerah dapat dengan mudah mengakses bantuan KUR tersebut. Moral hazard harus ditekan.

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin menyampaikan hal ini dalam wawancaranya dengan Parlementaria, Kamis (12/3), lewat jaringan Whatsapp. 

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) akan menyalurkan KUR untuk tahun 2020 ini sebesar Rp 3,96 triliun bagi petani kopi dengan bunga 6 persen tanpa agunan. Penyaluran KUR ini didasari meningkatnya konsumsi kopi di dalam maupun luar negri yang ditandai dengan merebaknya kedai-kedai kopi.

Anggota Dewan Ajak Masyarakat Gunakan QRIS

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati 

saat melakukan sosialisasi bertajuk 

Penguatan Gerakan Non Tunai 

Sebagai Alat Transaksi Modern, 

di Cipayung, Jakarta Timur, 

Selasa (10/3/2020). Foto : Ist/Man

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, secara global dunia sedang menuju transaksi non tunai. 

Untuk itu ia mengajak masyarakat untuk menggunakan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). 

QRIS adalah standar nasional QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bersama industri pembayaran baik bank, atau non-bank yang digunakan untuk transaksi pembayaran retail di Indonesia.

“Selain lebih mudah, pembayaran dengan menggunakan QRIS ini lebih aman dan terhindar dari peredaran uang palsu,” tegas Anis melakukan sosialisasi bertajuk Penguatan Gerakan Non Tunai Sebagai Alat Transaksi Modern, di Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2020). 

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (12/3/2020), sosialisasi itu diikuti 200 peserta yang terdiri dari tokoh masyarakat, pelaku UMKM dan masyarakat.

Presiden PKS Keluarkan Instruksi Pencegahan Corona, Agenda Partai yang Melibatkan Massa Dibatalkan

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

Mohamad Sohibul Iman

Jakarta - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengeluarkan Instruksi Presiden Pencegahan Penyebaran Virus Corona yang ditujukan kepada pengurus, anggota dan pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera pada Jumat (13/3/2020).

Sohibul Iman menyebut, instruksi ini dikeluarkan merespons perkembangan situasi penyebaran COVID-19 (virus Corona) secara global dan nasional saat ini.

"Dan untuk memastikan seluruh pengurus, anggota dan pejabat publik Partai Keadilan Sejahtera bersikap secara tepat dan proporsional serta berpartisipasi aktif mencegah penyebaran COVID-19 (virus Corona)," terang Sohibul Iman di kantor DPP PKS, Sabtu (14/3/2020).

Dalam Instruksinya, Sohibul Iman mengeluarkan tiga arahan penting untuk pencegahan penyebaran virus Corona.

Kemesraan Kader PKS Solok-Bandung

Sialturahim Kader PKS Solok

Berita hangat ini perlu diangkat, ketika rombongan pejabat struktural PKS dari tiga kota di Sumatra Barat menyengaja bertandang ke DPD PKS Kota Bandung. 

Ada apa gerangan?

Hmm...jika dikaitkan dengan bait dendang lagu ini, 

"Bareh Solok tanak di dandang. Di pagatok ulam pario. Bunyi kulek cando badendang. 

Dek ditingkah, ehem, si samba lado..." 

Bareh dalam bahasa Minang / Sumatra Barat artinya beras. Mungkinkah ke Bandung ada kaitan dengan perberasan ? 

Kuy cari tahu dulu...

Dikunjungi Pemuda Milenial PKS, Anggota DPR RI Anis Byarwati Minta Persiapkan Diri Pegang Estafet Kepemimpinan

Jakarta 
Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati dikunjungi sejumlah pemuda-pemuda keren milenial dari PKS, dirinya meminta untuk mempersiapkan diri memegang estafet kepempimpinan. 

Pemuda-pemuda milenial ini berasal dari Gerakan Persaudaraan Pemuda Keadilan (Gema Keadilan) DKI Jakarta yang dipimpin Noval Abuzar dan Garuda Keadilan (GK) DKI Jakarta yang digawangi Faris Mujahid, Selasa (3/3/2020) di Rumah Aspirasi Anis Byarwati di Jakarta Timur.

Dalam pertemuan tersebut banyak permasalahan yang disampaikan Anis kepada para pemuda dan solusi-solusinya. Anis menjelaskan dua garis utama kerja Anggota DPR, yaitu masa sidang di mana anggota Dewan bekerja di DPR atau bersama mitra, dan masa reses di mana anggota dewan bekerja bertemu dan dengan konstituen dan mendengarkan aspirasi masyarakat. 

PKS Jateng Restui Pasangan Joko Paloma - Wiwaha Maju Pilkada Sukoharjo

Fikri Faqih (Ke empat dari kanan) beserta jajaran DPW 

merestui Joko Paloma (ke lima dari kiri) dan Wiwahi 

(Ke lima dari kanan) untuk maju dalam 

pilkada Sukoharjo 2020 / Foto : Away

Semarang, PKS Jateng Online
Fikri Faqih selaku ketua umum DPW PKS Jateng merestui Joko Paloma - Wiwaha untuk bertarung pada Pilkada Sukoharjo 2020. 

Fikri Menyebutkan Dorongan perubahan dari masyarakat serta visi pembinaan keumatan menjadi alasan utama PKS Jawa Tengah memberikan restunya pada pasangan calon ini.

Joko "Paloma" Santosa yang merupakan politikus Partai Gerindra tersebut mendeklarasikan untuk maju Pilkada bersama Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Sukoharjo, Wiwaha Aji Santosa, dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sukoharjo 2020.

"Masyarakat butuh sosok pemimpin baru. Pak Joko Paloma dan Pak Wiwaha Insya Allah kami yakini dapat menghadirkan perubahan di Kabupaten Sukoharjo, ini angin segar bagi Masyarakat Sukoharjo," Terang Fikri.

Distribusi KTP-el di Sulsel Masih Bermasalah

Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi. 

Foto : Jaka/mr

Tim Kunjungan Kerja DPR Komisi II DPR RI masih menemukan adanya masalah distribusi blangko KTP-el di Sulawesi Selatan (Sulsel). 

Menurut data, kebutuhan blangko KTP-el yang sudah terekam sekitar 400 ribu lebih, belum ditambah dengan perekaman baru. 

Padahal, sebentar lagi di wilayah ini akan dilaksanakan Pilkada serentak.

"Ini jumlah yang cukup besar sebenarnya, jika dibandingkan dengan 6,3 juta yang sudah dilakukan perekaman.

Apalagi Dirjen Dukcapil sudah mengatakan bahwa blangko KTP-el sudah terpenuhi dan melarang seluruh Disdukcapil menerbitkan Suket sebagai pengganti KTP-el," kata Anggota Komisi II DPR RI Teddy Setiadi di Makassar, Sulsel Senin (2/3/2020).

Menurutnya, persoalan distribusi blangko KTP-el ini juga menyangkut indentitas warga negara berkaitan juga dengan wibawa pemerintah.