JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan saat ini MPR RI sedang mematangkan konsep pendirian Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly yang digagas MPR RI sebagai wadah berhimpunnya MPR dari berbagai negara yang memiliki sistem yang sama termasuk negara-negara berpenduduk muslim di dunia.
Melalui forum tersebut, MPR RI berusaha mendorong terwujudnya tatanan dunia Islam dan Barat yang harmonis dan berkeadaban.
"Tantangan yang dihadapi negara berpenduduk muslim sangat besar. Dari mulai konflik internal, kesenjangan ekonomi antar umat, kemiskinan, ketertinggalan pembangunan, pengabaian hak asasi manusia terutama terkait hak komunitas Muslim, hak perempuan, dan hak pekerja. Berbagai tantangan tersebut perlu disikapi serius.
Penyelesaiannya menuntut partisipasi semua pihak dengan melibatkan kerjasama lintas negara, lintas sektor, dan lintas lembaga pemerintahan maupun lembaga non-pemerintahan. Disinilah letak urgensi perlunya hadir Majelis Syuro Dunia untuk perdamaian atau World Consultative Assembly for Peace ," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Selasa (23/6/20).
Turut serta dalam Rapim para Wakil Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani dan Fadel Muhammad serta Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono.
Mantan Ketua DPR RI ini menambahkan, agar pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly bisa dideklarasikan pada Agustus 2021, MPR RI akan membentuk Tim Khusus yang dipimpin Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
Salah satu tugasnya yakni melakukan komunikasi lebih lanjut dengan negara-negara Islam dan negara-negara Barat yang memiliki kesamaan pandangan tentang perlunya parlemen negara berpenduduk muslim terlibat lebih jauh dalam mewujudkan tatanan dunia yang harmonis dan berkeadaban.
"Nantinya, Majelis tersebut akan fokus pada beberapa isu tertentu, antara lain perdamaian, keamanan, demokrasi, HAM dan toleransi. Indonesia dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia, sudah memberikan contoh bahwa demokrasi bisa berjalan baik tanpa perlu ada kekerasan.
Begitupun dengan toleransi yang tumbuh subur di negeri ini. Semangat inilah yang ingin kita bagi ke berbagai negara lainnya. Sambil kita juga belajar tentang berbagai hal dari berbagai negara," tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menuturkan, Tim Khusus MPR RI akan memfasilitasi diskursus publik tentang pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly. Dorongan dan fasilitasi itu dilakukan dengan mengadakan diskusi, seminar dan workshop dengan mengundang para tokoh ahli dan praktisi hubungan internasional.
"Diskursus yang mengemuka akan dikembangkan lebih luas ke publik untuk mendapat respon lebih jauh. Tim Khusus juga akan melakukan kajian akademik lebih mendalam yang hasilnya dapat dijadikan kerangka dasar serta anggaran dasar/anggaran rumah tangga pembentukan Majelis Syuro Dunia atau World Consultative Assembly," urai Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, kehadiran Majelis Syuro Dunia akan semakin melengkapi berbagai forum kerjasama internasional yang sudah ada, seperti OKI, PUIC, maupun Liga Muslim Dunia.
Mengingat begitu kompleksnya hubungan antar negara juga begitu luasnya persoalan kehidupan manusia, maka mengandalkan satu organisasi internasional saja tidaklah cukup. Diperlukan perluasan institusi untuk meningkatkan kerja sama antar negara atau lembaga-lembaga negara.
"Dengan munculnya beberapa organisasi internasional, maka ketersediaan ruang untuk menghasilkan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerja sama antar negara, khususnya dalam menghasilkan keuntungan besar bagi seluruh bangsa akan semakin luas.
Saluran komunikasi antar pemerintahan juga akan semakin kaya alternatif, sehingga ketika masalah muncul maka ide-ide dapat dengan mudah disatukan," pungkas Bamsoet. (*)
Sumber :
