Jakarta (07/05) — BNPP RI melaksanakan forum perencanaan tata ruang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan untuk mempercepat kepastian pemanfaatan lahan di eks wilayah sengketa batas. Fokus utama penataan meliputi Pulau Sebatik dan Simantipal guna menangani dampak sosial-ekonomi masyarakat serta menguatkan pertahanan melalui pembangunan pos lintas batas.
Pemerintah juga merencanakan skema kompensasi bagi lahan terdampak pembangunan infrastruktur dasar di kawasan strategis tersebut. (19/04/2026)
Mengomentari hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, mendukung langkah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP RI) dalam melaksanakan forum perencanaan tata ruang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.
Forum tersebut menjadi langkah strategis dalam mempercepat kepastian pemanfaatan lahan, khususnya di wilayah eks sengketa batas yang selama ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan hambatan pembangunan.
“Penataan tata ruang di kawasan perbatasan sangat penting untuk memastikan kejelasan status lahan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial,” ungkap Aher saat diwawancarai.
Lebih jauh, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menilai bahwa fokus utama penataan tersebut mencakup kawasan Pulau Sebatik dan Simantipal yang memiliki posisi strategis, baik dari sisi pertahanan maupun kesejahteraan masyarakat.
Penataan komprehensif dinilai akan membantu mengatasi berbagai persoalan sosial-ekonomi yang selama ini dihadapi masyarakat perbatasan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan aspek pertahanan negara melalui pembangunan infrastruktur strategis, termasuk pos lintas batas negara (PLBN) yang representatif dan modern.
“Keberadaan pos lintas batas yang memadai tentu tidak hanya dapat memperkuat kedaulatan negara, tetapi juga akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan tersebut,” tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir, Anggota Fraksi PKS DPR RI periode 2024–2029 Dapil Jawa Barat II ini menyambut baik rencana pemerintah dalam menyiapkan skema kompensasi bagi masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.
Menurutnya, pendekatan yang adil dan humanis sangat diperlukan agar proses pembangunan berjalan lancar dan mendapat dukungan masyarakat.
“Pembangunan harus tetap mengedepankan keadilan sosial. Kompensasi yang layak akan memastikan masyarakat tidak dirugikan, sekaligus menjadi bagian dari solusi dalam percepatan pembangunan kawasan strategis perbatasan,” demikian tutup Aher.
Sumber :
