Habib Aboe: Semoga Putusan MK Tidak Timbulkan Keresahan

Jakarta (30/05) — Beredarnya bocoran putusan MK yang disampaikan Deny Indrayana menjadi bahan pertanyaan peserta sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Kabupaten Banjar (29/05/2023). Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR sekaligus Sekjen DPP PKS, Aboebakar Alhabsy menyampaikan harapannya bahwa putusan MK akan membawa kebaikan untuk masyarakat.

“Saya yakin keputusan MK akan membawa kebaikan buat bangsa dan negara. Kita berharap apa yang diputuskan tidak tidak membawa keresahan ditengah masyarakat,” paparnya memberikan penjelasan kepada peserta sosialisasi.

Lima Argumentasi Hak Angket Pengaktifan Kembali Ahok

Jakarta (14/2) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Almuzzammil Yusuf menegaskan ada 5 (lima) argumentasi Hak Angket tentang Pengaktifan Kembali Basuki Tjahya Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Pengaktifan Kembali ini diduga kuat melanggar Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014, khususnya Pasal 83 ayat 1,2, dan 3, serta Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 70 ayat 3 dan 4, dan Peraturan KPU No.12 Tahun 2016 Pasal 61 A Ayat 3,4, dan 5.

Standar Ganda Tuduhan Kriminalisasi

"Saya senang editorial @mediaindonesia di @Metro_TV hari ini. 

#Kriminalisasi," cuit @Fahrihamzah, Senin (9/3/2015).

Berikut Editorial Media Indonesia di MetroTV, Senin (9/3/2015):

"Standar Ganda Tuduhan Kriminalisasi"

NEGARA ini menganut kesetaraan di muka hukum, equality before the law. Pantang ada standar ganda dalam penegakan hukum.