Legislator PKS Minta Guru Swasta Lebih Diperhatikan dan Perguruan Tinggi Disetarakan

Brebes — Anggota DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta tiga Kementerian untuk berkoordinasi dalam hal perhatian kepada guru swasta. Tiga kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan Kementerian pendidikan tinggi ristek dan sains (Kemendiktisaintek).

Sektor Pendidikan Tinggi Penuh Masalah, Aleg PKS: Menteri Nadiem Harus Lebih Sering ‘Turun Gunung’

Jakarta (11/05) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, Nadiem Anwar Makarim untuk lebih sering ‘turun gunung’ ke kampus-kampus agar mendapatkan informasi lebih detail terkait permasalahan terkini yang mendera sektor Pendidikan tinggi di tanah air.

“Terkadang permasalahan di lapangan tidak dapat tergambar dari data-data teknis yang disampaikan oleh pejabat di bawah, maka pemimpin perlu turun langsung untuk melihatnya,” ujar Fikri di Jakarta, Rabu (10/05).

Guru Honorer Kirim Surat Cinta ke Nadiem, Aleg PKS: Akan Kami Sampaikan dan Terus Suarakan

Jakarta (17/02) — Sejumlah guru yang terhimpun pada komunitas guru honorer mengirimkan surat cinta kepada Menteri Nadiem Makarim. Surat tersebut disampaikan melalui Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI untuk dapat diteruskan kepada Menteri, Kamis (16/02/2023).

Para Guru mengungkapkan keluh kesah yang mereka alami, tentang nasib mereka yang belum mendapat kepastian, juga menagih komitmen menteri.

Dalam suratnya, Rantau Al Islami, Ketua FH PGRI Kabupaten Bondowoso menyebutkan bahwa guru honorer negeri dan swasta juga PTT se Jawa Timur mengalami berbagai persoalan. Persoalan tersebut diantaranya honorarium yang terlambat berbulan-bulan. Ada juga yang tidak digaji.

Madrasah Terus Berprestasi, HNW Minta Nomenklaturnya Masuk di RUU Sisdiknas

Jakarta (09/04) — Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua MPR-RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menerima aspirasi dari warga di Tebet Jakarta Selatan soal eksistensi Madrasah. Mereka berharap agar Pemerintah mementingkan Madrasah yang mereka nilai telah banyak berjasa untuk pendidikan warga.

Hal tersebut disampaikan tokoh-tokoh masyarakat Tebet kepada HNW saat gelar acara serap aspirasi, pemberian santunan dan buka puasa warga, kaum dhuafa dan yatim piatu di Tebet Jakarta Selatan, Jumat(08/04/2022).

Wakil Ketua Komisi X FPKS: Asesmen Nasional Jangan Seperti Survey Pilpres

Tegal (28/07) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) RI, Nadiem Makariem untuk meninjau ulang survey lingkungan belajar kepada guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari program Asesmen Nasional (AN) yang dinilai lebih bermuatan politis dan SARA.

“Alih-alih memberi gambaran lengkap terhadap kondisi lingkungan belajar terhadap peserta didik kita, survey ini malah seperti survey jelang pilpres,” kritik Fikri di Semarang, Rabu (28/07).

Draft Peta Jalan Pendidikan kok Mengkudeta Agama?

Setahun sudah banyak dari kita 'Di Rumah Aja' akibat pandemi Covid-19 melanda dunia. 12 Maret mendatang genap setahun bagi saya menjalani Belajar Dari Rumah (BDR). Selama setahun itu pula banyak hal kita jalani. Banyak hal baru dalam kurun waktu itu.

Teranyar kita mungkin semakin terbiasa mendengar dua istilah ini yaitu kudeta dan dosa.

Jika kudeta identik dengan partai Demokrat, dosa identik dengan Mendikbud. Bukan berarti Mendikbud banyak dosa. Tapi belakangan pendiri Gojek ini mengatakan bahwa ada 3 dosa yang masih ada di ranah pendidikan.

Pakta Integritas Mahasiswa UI, Aleg PKS: Jangan Berlawanan dengan Tujuan Kampus Merdeka

Jakarta (11/09) — Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Fikri Faqih menilai Pakta Integritas bagi mahasiswa baru di kampus Universitas Indonesia (UI) sebaiknya tidak bertentangan dengan tujuan kampus merdeka yang digagas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI.

“Secara diksi kampus merdeka memberi kemerdekaan bagi intelektual kampus menentukan pola pembelajaran yang sesuai, termasuk kemerdekaan untuk berpendapat dan berserikat,” katanya di Jakarta, Jumat (11/09).

Tunjangan Guru Dipotong, CSR Malah Dapat Dana Gajah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto : Ria/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp 20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan milik Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelatihan guru.

“Setelah kemarin marak guru yang protes karena tunjangannya disetop, sekarang anggaran gajah malah dikasih buat melatih guru, tapi melalui perusahaan besar, ini ironi,” kritiknya dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (23/7/2020).

Hanya Berbilang Bulan, Kesiapan UN Terakhir Harus Tetap Maksimal

UN 2020 ditegaskan Mendikbud menjadi Ujian Nasional terakhir sebelum berganti menjadi evaluasi bermodel asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan saat siswa berada di tengah jenjang pendidikan, yakni di kelas IV, VIII, dan XI. 

Meski merupakan ujian “penutupan” anggota Komisi X Ledia Hanifa meminta pemerintah tetap mempersiapkan Ujian Nasional ini secara sungguh-sungguh.

“Selama ini Ujian Nasional, Baik Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) Serta Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) masih belum berjalan mulus, ada saja hambatannya. Makanya meski UN 2020 ini merupakan ujian nasional terakhir, saya berharap persiapannya tetap diupayakan secara maksimal,”