Anggota Komisi E DPRD DKI Dwi Rio Sambodo membenarkan adanya rumah
sakit (RS) swasta yang mengundurkan diri dari program Kartu Jakarta
Sehat (KJS). Setidaknya ada 16 RS yang mengundurkan diri sehingga
program Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terancam gagal.
Menurut
Dwi, mereka mundur karena tidak setuju dengan penerapan standar harga
yang diterapkan dalam KJS. Pihak RS menilai standar harga KJS terlalu
rendah sehingga mereka merugi.
“16 RS tersebut merasa keberatan dengan tarif harga versi INA-CBG nya Askes,” kata Dwi, Sabtu (18/5).
Dwi mengungkapkan, baru dua yang menyampaikan pemutusan hubungan kerjasama. Keduanya yakni RS Thamrin dan RS Admira.
Masalah
ini, sambung Dwi, harus segera diselesaikan sebelum semakin banyak RS
yang mundur dari program KJS. Ia mendorong agar pemerintah daerah
memanggil pihak-pihak terkait termasuk Menteri Kesehatan (Kemenkes)
Nafsiah Mboi segera turun tangan.
Dwi berharap Dinas Kesehatan DKI
Jakarta bisa meyakinkan pihak RS untuk menerima standar tarif KJS.
Pasalnya, KJS adalah bentuk pelayanan publik dan tidak profit oriented.
“Dinkes
sebagai pihak berwenang pengelola izin, evaluasi dan pembinaan RS
diharapkan untuk memberikan penekanan kepada rumah sakit tersebut.
Karena bagaimanapun juga RS memiliki fungsi sosial yang harus ditegakkan
sesuai amanat undang-undang,” papar politisi PDIP itu.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas kesehatan DKI Jakarta Dien Ermawati membenarkan adanya 16 RS yang angkat dari program KJS.
“Yang
mundur 16 RS karena pembayaran klaim kecil dan ada pembatasan alkes
(alat kesehatan, red),” ucap Mien melalui pesan pendek. (dil/jpnn)16 rumah sakit yang mengundurkan diri dari program KJS:
- RS Thamrin
- RS Admira
- RS Bunda Suci
- RS Mulya Sari
- RS Satya Negara
- RS Paru Firdaus
- RS Islam Sukapura
- RS Husada
- RS Sumber Waras
- RS Sukmul
- Port Medical
- RS Puri Mandiri Kedoya
- RS Tria Dipa
- RS JMC
- RS Mediros
- RS Restu Mulya
