 |
Anggota komisi VI DPR RI Nevi Zuairina.
Foto : Azka/Man
|
Ia mendorong pemerintah untuk merealisasikan Bantuan Langsung (BL)-Sembako kepada masyarakat yang terdampak agar dapat bertahan hidup dalam mengikuti arahan pemerintah.
Dalam rilis yang diterima Parlementaria, ia mengungkapkan bahwa komunikasi pemerintah yang tidak seragam telah menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat kecil.
Pada akhirnya menurutnya masyarakat sendiri memunculkan sikap ekstrim baik yang sangat ketakutan hingga yang cuek seolah tidak terjadi apapun terlebih kepada pekerja yang digaji harian, ibu-ibu, dan anak-anak.
Pada akhirnya menurutnya masyarakat sendiri memunculkan sikap ekstrim baik yang sangat ketakutan hingga yang cuek seolah tidak terjadi apapun terlebih kepada pekerja yang digaji harian, ibu-ibu, dan anak-anak.
“Hal ini tentu akan menimbulkan masalah baru berupa tergerusnya rasa aman akibat faktor psikologis. Saya sangat merasakan perubahan yang lebih buruk ketimbang faktor ekonomi akibat wabah ini.
Sebaiknya pemerintah mempercepat realisasi penangggulangan bencana ini berupa Bantuan Langsung (BL) - Sembako. Karena ini sangat efektif dan tidak akan mungkin berubah fungsi," ujar Nevi.
Politisi Fraksi PKS ini menyarankan, dalam merealisasikan BL bukan berupa uang tunai atau yang kerap disebut BLT. Merujuk kepada Negara Turki, dimana pemerintahnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan, menyalurkan bahan pangan pokok cukup hingga 2 pekan tiap orangnya.
Sistem distribusi logistik di Turki sangat efektif dan efisien karena menggandeng banyak lembaga dan yang paling penting adalah database penduduknya sangat akurat.
Sistem distribusi logistik di Turki sangat efektif dan efisien karena menggandeng banyak lembaga dan yang paling penting adalah database penduduknya sangat akurat.
Nevi mengatakan, Saluran BL-Sembako sumber utamanya harus dari APBN. Dana masyarakat hanya backup distribusi saja. Anggaran cadangan Pilkada yang dialihkan sesuai hasil rapat DPR RI dengan pemerintah termasuk penyelenggara pilkada (KPU) yang sudah ditandatangani pekan ini menjadi angin baik bagi pemerintah daerah yang sudah mulai kebingungan terkait masalah aturan.
Selain itu, Anggota DPR ini meminta, sebaiknya anggaran yang tadinya dialokasikan sebagai pembangunan Ibu Kota Negara yang baru, di alihkan juga untuk penanganan wabah ini.
Bila ini terealisasi, Ia sangat yakin bahwa upaya penanganan wabah ini dapat dilaksanakan meskipun kebijakan itu adalah lockdown yang mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan seluruh warganya akan makanan selama 14 hari.
Bila ini terealisasi, Ia sangat yakin bahwa upaya penanganan wabah ini dapat dilaksanakan meskipun kebijakan itu adalah lockdown yang mewajibkan pemerintah memenuhi kebutuhan seluruh warganya akan makanan selama 14 hari.
"Saya mendorong, agar Bapak Presiden mencabut opsi darurat sipil yang sudah menuai kontra dari seluruh pihak baik mulai masyarakat, politisi hingga akademisi.
Kita semua berdo'a bahwa wabah ini dapat segera hilang. Tapi upaya regulasi dari pemerintah pusat ini sangat strategis yang membuat kedamaian bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan malah membuat kerisauan", tutup politisi dapil Sumatera Barat I ini. (er/es)
Sumber :
