Jakarta – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur Anies Baswedan dan ahli hidrologi Universitas Indonesia (UI) Firdaus Ali saling berdiskusi untuk mengatasi banjir. Dia menyebut penanganan banjir adalah program prioritas daerah.
“Saya kira keduanya harusnya berkomunikasi untuk mencari solusi yang terbaik yang merupakan kombinasi antara keduanya. Ya karena itu salah satu kegiatan strategis daerah,” kata anggota Fraksi PKS DPRD DKI, Abdul Aziz kepada wartawan, Senin (19/10/2020).
Aziz mengatakan penanganan banjir seperti naturalisasi atau normalisasi sungai harus disesuaikan dengan struktur tanah. Dia menyebut perlu ada kajian untuk penerapan program itu.
“Menurut saya harus dilihat sikon dan struktur tanah dan lain-lain. Dibuat kajian dulu daerah mana yang cocok dengan naturalisasi dan daerah mana yang cocok dengan gorong-gorong dan lain-lain,” sebutnya.
Aziz menegaskan penanganan banjir di Ibu Kota harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Sehingga bisa mempertahankan kelestarian lingkungan.
“Sehingga keputusan yang dibuat bukan berdasarkan kemauan tapi berdasarkan ilmu pengetahuan dengan demikian kita punya dasar yang kuat untuk mempertahankan kelestarian lingkungan. Intinya harus ada kombinasi antara naturalisasi dan normalisasi,” tuturnya.
Diketahui, ahli hidrologi dari Universitas Indonesia, Firdaus Ali, menyinggung soal konsep banjir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan pada saat rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Banjir DPRD DKI Jakarta rapat bersama beberapa ahli untuk memberikan masukan soal penanganan banjir.
“(Anies mengatakan) melawan sunatullah kalau air dialirkan gorong-gorong ke laut. Karena yang desain gorong-gorong salah satunya saya.
Dihadirkan narasi baru, naturalisasi, saya lihat rekaman YouTube, ini penyesatan,” ucap Firdaus dalam rapat bersama dengan Pansus Banjir DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Pernyataan Anies tersebut disampaikan dalam kampanye Pilgub DKI 2017. Saat itu, Anies menentang penggusuran permukiman warga untuk program normalisasi sungai yang dilakukan dalam rangka mengatasi banjir di Jakarta.
Menurut Firdaus, ada perbedaan konsep antara naturalisasi dan normalisasi. Naturalisasi tidak berfungsi untuk pengendalian banjir.
“Bukan naturalisasi yang bagus, bukan normalisasi terbaik. Ini menempatkan hal salah, kopiah ditempatkan di dengkul, sepatu ditaruh di kepala,” katanya.
“Normalisasi itu fungsinya untuk pengendalian banjir. Begitu hujan turun, secepat mungkin dialirkan ke hilir karena tidak punya ruang untuk menahan dia,” ucap Firdaus.
Sumber :
