Jakarta (23/01) — Perencanaan pembangunan di desa diharapkan agar berbasis data desa yang presisi. Data yang presisi ini penting agar pembangunan itu nantinya bisa memberikan efek yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi di desa. Harapan ini disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Achmad Syaikhu.
“Anggaran pemerintah mengucur banyak ke desa. Rata-rata Rp 960 juta-Rp 1 miliar. Sayangnya, penambahan jumlah anggaran kepada desa ini tidak menimbulkan efek yang signifikan terhadpa perkembangan ekonomi di desa. Persoalannya ternyata dalam proses perencanaan di desa,” katanya saat membuka Webinar Nasional, Sabtu (23/01/2021).
Webinar itu bertema Menciptakan Desa Sebagai Pusat Pertumbuhan dan Ekosistem Baru EKonomi Bangsa. Kegiatan virtual ini diadakan oleh Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader (BPJE) DPP PKS. Webinar nasional kedua ini menghadirkan sejumlah pembicara.
Yakni Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Dr (HC) Drs H Abdul Halim Iskandar MPd, Ketua BPJE DPP PKS Rofik Hananto SE, Pendiri Gerakan Desa Emas Dr Aries Mufti, Wakil Ketua BPJE Riza Zacharias, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Desa (BPPD) DPP PKS Syahrul Aidi Maazat dan Wakil Bendahara Umum DPP PKS Deni Trisnahadi.
Syaikhu mengatakan, per Januari 2021 di Indonesia terdapat 74.961 desa. Ini menjadi sesuatu yang sangat startegis untuk diberdayakan. Jika semua desa itu menjadi desa emas maka akan tercipta peradaban yang besar dan kokoh di NKRI.
“Besarnya anggaran kepada desa-desa ini kalau dikelola dengan baik maka masyarakat akan lebih berdaya dan lebih sejahtera. Sayangnya kita terus mengandalkan APBN dan APBD. Padahal potensi di desa sangat luar biasa sehingga mestinya tidak hanya mengandalkan APBN dan APBD,” katanya.
Persoalannya, kata Syaikhu, ternyata dalam proses perencanaan di desa itu hantam kromo saja. Dari pusat pokoknya desa harus begini, tanpa melihat potensi spesifik desa itu. Perencanaan itu belum didasarkan pada data desa yang presisi.
“Ada 57,7 persen data desa yang tidak akurat. Dampaknya luar biasa. Salah satunya dalam perencanaan di desa. Misalnya desa pertanian tetapi dalam perencanaannya untuk industri. Desa dengan potensi wisata malah dibuat untuk pertanian. Ini tidak sesuai dengan potensi desanya,” katanya.
Jadi terkait data presisi desa-desa itu sangat penting dan perlu segera diwujudkan. Syaikhu sudah menyampaikan hal itu kepada Menteri Desa agar mulai membuat perencanaan desa dengan membangun data desa yang presisi. Dan didapat jawaban akan diwujudkan di tahun 2022.
“Kami PKS insya Allah siap membantu dan siap berkontribusi apa yang bisa diberikan kader-kader di pedesaan. Kami siap mengikuti memberdayakan desa-desa di seluruh Indonesia. Saya juga sudah mewajbkan kepada para pejabat publik, anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ntuk memiliki desa binaan,” katanya.
Sementara itu Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Dr (HC) Drs H Abdul Halim Iskandar MPs mengatakan, jika setiap desa fokus dalam melaksanakan pada pembangunan berbasis data dan fakta, kemudian perencanaan juga didasarkan pada data yang akurat maka akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.
“Kami akui sampai hari ini perencanaan pembangunan di desa masih berdasarkan berdasarkan keinginan, belum berdasarkan kebutuhan dan permasalahan. Karena itu SDG’s desa atau arah kebijakan pembangunan desa akan memberikan arah. Kemudian pendataannya dilakukan secara maksimal dan mikro maka setiap desa akan mengetahui berbagai permasalahan secara spesifik,” katanya.
Dia menambahkan, tahun 2021 ini dilakukan pemutakhiran data dengan paradigma baru SDG’s desa dan sudah diujicobakan di beberapa tempat dengan validitas yang lumayan tinggi. Dan di tahun 2022 diharapkan akan bisa dilaporkan lebih detail.
Sumber :
