Jakarta (15/01) — Pada Hari Aspirasi yang diadakan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sejumlah anggota Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri (FGHBSN) menyampaikan aspirasi mereka kepada Anggota Komisi X FPKS DPR RI.
Para anggota menyampaikan keluhan mereka mengenai Rekrutmen guru honorer lewat skema Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK) dan rekrutmen guru ASN 2021. Forum Guru mengeluhkan skema PPPK dan ASN 2021, di mana para guru yang sudah bersertifikasi tetap harus bersaing dengan golongan lainnya.
Merespon aspirasi para guru, Sekretaris Fraksi PKS DPR RI, Ledia Hanifa, menyatakan bahwa salah satu masalah yang masih harus diatasi adalah komunikasi yang kurang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Ada problem, yaitu komunikasi yang buruk antara pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya intensif P3K ini di dorong ke pemerintah daerah, namun sejak awal pemerintah daerah sudah mempunyai APBD di mana tidak membahas PPPK.” Ucap Anggota Komisi X Fraksi PKS itu.
Selain itu, Wakil Ketua Komisi X FPKS DPR RI, Fikri Faqih juga menyampaikan pendapatnya mengenai isu Rekrutmen guru honorer ini.
“Kita akan menjembatani aspirasi guru kepada pemerintah melalui forum-forum. Tanggal 18 kita akan mengadakan rapat gabungan dengan Kemendikbud sebagai tidak lanjut dari hasil RDP tanggal 24 November 2020 yang lalu terkait tenaga honorer yang telah lulus PPPK.”
Anggota Komisi X FPKS DPR RI, Sakinah Aljufri, juga menambahkan bahwa Fraksi PKS akan berusaha sebaik mungkin untuk memperjuangkan nasib pada guru honorer.
“Masalah honorer blm ada tuntas. Masih hanya janji dari pemerintah saja. Seperti K2 yang masih belum tuntas, sekarang muncul lagi PPPK yang SK nya belum turun. Kita akan berusaha semaksimal mungkin demi guru honorer bersertifikat.”
Forum guru mengharapkan bahwa pemerintah menuntaskan terlebih dahulu permasalahan honorer khususnya di sekolah negeri, sebelum membuka rekrutmen untuk honorer swasta dan sebagainya.
“Para guru honorer yang telah bersertifikat dan telah memiliki pengalaman kerja seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang golongan yang lain.” Ucap Ketua Umum FGHBSN, Rizki Safari Rakhmat.
Sumber :
