Selasa, 24 Oktober 2023

Wakil Ketua MPR: Santri dan Pesantren Berperan Penting dalam Pembangunan Nasional




Jakarta (24/10) — Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menjelaskan pentingnya peran santri dan pesantren dalam proses pembangunan nasional dan penyelenggaraan negara.

Hal ini disampaikannya dalam acara Seminar Refleksi Hari Santri dan Launching Lomba Baca Kitab Kuning Fraksi PKS Tahun 2023 di Jakarta, pada Selasa (24/10).

Menurut pria yang akrab disapa HNW ini, santri dan pesantren memiliki posisi strategis dalam memajukan pendidikan dan sosial budaya di Indonesia.

“Pesantren bukan hanya tempat pendidikan agama, melainkan juga sekolah yang mencetak santri-santri unggul yang menjadi motor penggerak pembangunan negara,” ungkap HNW.

Lebih lanjut, ia menekankan peran kunci pesantren dalam membentuk karakter dan nilai-nilai positif yang sangat diperlukan dalam kepemimpinan dan pemerintahan.

“Pesantren adalah lumbung intelektual dan spiritual yang mendidik generasi muda untuk menjadi pemimpin yang memiliki moralitas tinggi dan kompetensi dalam berbagai bidang”, tegasnya.

HNW juga memaparkan bahwa nilai-nilai yang ditanamkan di pesantren, seperti kedisiplinan, kejujuran, dan rasa sosial, sangat relevan dalam menjaga stabilitas negara.

“Kita melihat bagaimana santri yang dilatih di pesantren sering kali menjadi pemimpin yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam melayani masyarakat dan negara,” jelasnya lagi.

Dalam konteks pembangunan nasional, Hidayat Nur Wahid menyoroti peran pesantren dalam memajukan sektor pendidikan.

“Pesantren telah berkontribusi besar dalam pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh lembaga pendidikan formal,” katanya.

Tidak hanya dalam bidang pendidikan, Hidayat Nur Wahid pun menyoroti kontribusi santri pembentukan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan konstitusi dan nilai agama.

“Komunitas santri, khususnya di parlemen, telah memberikan kontribusi intelektual yang signifikan dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Santri seringkali mendalami pemahaman tentang ajaran Islam dan mencari keterkaitan antara Islam dengan masalah sosial dan politik kontemporer. 

Melalui pemahaman tersebut, komunitas santri dapat memberikan wawasan yang berharga kepada para pembuat kebijakan, termasuk mewarnai kebijakan-kebijakan negara. Contoh-contohnya dapat terlihat dalam UU Sisdiknas, UU Pesantren, dan sebagainya,” pungkas HNW.

Sumber :