Jakarta (22/11) — Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, ST, kembali menghadirkan suara kritis namun konstruktif yang menyoroti kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana, khususnya di wilayah Maluku.
Pada rapat yang digelar Kamis (20/11/2025), Saadiah memulai intervensinya dengan memberikan apresiasi atas capaian Kementerian PU. Ia mencatat bahwa realisasi penyerapan Anggaran Tanggap Darurat tahun 2025 telah mencapai 74,4%, sebuah capaian yang menurutnya menunjukkan komitmen pemerintah dalam menangani berbagai kejadian bencana di seluruh Indonesia.
Namun perhatian Saadiah tertuju pada langkah strategis yang sebelumnya disampaikan Menteri, yaitu rencana membuka call center khusus tanggap bencana.
Bagi Saadiah, ini merupakan langkah progresif yang bisa mempercepat respons dan koordinasi, sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri bahwa terdapat tiga pilar utama dalam tanggap darurat, yakni Kesiapan Infrastruktur, Komando yang Terpadu dan Pelayanan Publik yang Manusiawi dan Berkelanjutan.
“Ini sangat penting, karena Indonesia adalah negara yang sangat rawan bencana. Kita butuh sistem yang cepat dan manusiawi,” tegas Saadiah.
Soroti Maluku: Longsor, Banjir, dan Minimnya Peralatan Penunjang
Saadiah kemudian membawa persoalan ke konteks daerah pemilihannya, Provinsi Maluku, yang setiap tahun menghadapi tantangan serius ketika musim penghujan tiba. Di berbagai daerah, longsor dan banjir menjadi langganan. Permasalahan tidak berhenti pada bencana itu sendiri, tetapi juga pada ketersediaan sarana dan peralatan penunjang untuk penanganan darurat.
Ia menyampaikan keluhan masyarakat dan laporan dari balai terkait: Kekurangan Excavator, Kekurangan Stock Bronjong untuk penahan tebing, Beberapa material tanggap darurat sudah habis di gudang.
Saadiah menyampaikan bahwa pada beberapa kejadian sebelumnya, balai di Maluku sangat responsif. Dalam waktu kurang dari 24 jam, bantuan peralatan dikirimkan ke lokasi bencana.
“Namun hari ini, kepala balai menyampaikan bahwa bronjong sudah tidak tersedia di gudang. Ini artinya, ketika terjadi bencana besar, kita berpotensi mengalami kelambatan penanganan,” ujarnya.
Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius
Di akhir penyampaian, Saadiah menegaskan bahwa kebutuhan sarana penanggulangan bencana perlu menjadi perhatian serius, tidak hanya di Maluku tetapi juga di daerah rawan bencana lainnya.
“Kita berharap Kementerian memberi perhatian lebih untuk daerah-daerah yang sering mengalami longsor dan banjir. Ketersediaan peralatan dasar seperti bronjong atau excavator sangat penting untuk penyelamatan dan pemulihan awal,” tutupnya.
Sumber :
