Sragen – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, Tugiman B. Semita, menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sragen saat melakukan kunjungan kerja bersama jajaran Komisi A ke daerah tersebut pada Rabu (29/10/2025).
Dalam pertemuan yang digelar di Pandapa Kabupaten Sragen itu, rombongan diterima langsung oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Tugiman menilai, laporan Bupati terkait kendala pelayanan publik, terutama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dindukcapil), harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia menyebut, masalah mesin pencetak KTP yang tidak berfungsi maksimal merupakan bentuk hambatan terhadap hak dasar masyarakat dalam mendapatkan dokumen kependudukan.
“Kita berbicara tentang pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ketika alat rusak dan pelayanan terhambat, dampaknya bukan hanya administratif, tapi juga sosial dan ekonomi. Ini perlu segera direspons dengan langkah nyata,” ujar Tugiman.
Selain persoalan administrasi kependudukan, Tugiman juga menyoroti keberadaan 2.175 pegawai paruh waktu yang masih menunggu kepastian status dan kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan tidak ada kesenjangan hak antara tenaga paruh waktu dan ASN yang bekerja penuh waktu.
“Mereka adalah bagian dari roda pemerintahan yang ikut memastikan pelayanan publik berjalan. Maka, kejelasan status dan kesejahteraan mereka juga harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Tugiman juga menyinggung sengketa lahan yang masih terjadi di sejumlah sekolah dan program rumah layak huni. Ia menilai, persoalan aset dan lahan seperti ini kerap menghambat pelaksanaan program publik dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Kami mendorong agar penyelesaian dilakukan secara komprehensif. CSR bisa menjadi alternatif, tapi tetap harus ada kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari,” katanya.
Menanggapi capaian nilai SPM Kabupaten Sragen sebesar 98,50 dengan peringkat ke-10 nasional, Tugiman memberikan apresiasi sekaligus dorongan agar capaian tersebut tidak berhenti di angka statistik semata.
“Nilai yang baik harus diikuti dengan implementasi yang nyata di lapangan. Masyarakat harus benar-benar merasakan peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor trantibumlinmas dan pelayanan dasar lainnya,” ujar legislator asal Komisi A itu.
Lebih lanjut, Tugiman mendukung rencana Pemkab Sragen menambah unit kendaraan pemadam kebakaran (damkar) sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Ia juga menilai pengembangan sektor pariwisata perlu menjadi strategi penting untuk memperkuat ekonomi daerah, selama dilakukan dengan sinergi lintas wilayah.
“Sragen punya potensi luar biasa, seperti Sangiran dan Kampung Batik. Tapi potensi itu perlu dikemas dengan kolaborasi antarwilayah agar dampak ekonominya bisa meluas,” tuturnya.
Tugiman menegaskan, kunjungan Komisi A ke Sragen bukan sekadar agenda seremonial, melainkan upaya nyata untuk memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap temuan, kendala, maupun capaian di daerah dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan di Jawa Tengah secara keseluruhan,” pungkasnya.
Sumber :
