Ingin Semakin Dekat dengan Masyarakat, PKS Gelar TOP Tingkat Provinsi

Bandung, pks.jabar.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terus bergerak membangun kedekatan dengan masyarakat. 

Salah satu caranya dengan menyelenggarakan Training Orientasi Partai (TOP) Tingkat Provinsi Jawa Barat. 

Hal tersebut disampaikan Hadian Febrianto, S.Si., ketua panitia penyelenggara TOP, pada Jumat (27/5), di Bandung, Jawa Barat.

Anggota Dewan PKS Dorong Disperindag Penuhi Empat Syarat untuk OPM Ramadan

Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mengemukakan empat syarat yang harus dipenuhi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Barat ketika menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) di bulan Ramadhan. 

Hal tersebut disampaikannya saat dihubungi via telepon pada Rabu (25/5).

“Saya sudah memantau pelaksanaan OPM dari tahun sebelumnya. Saya langsung datang ke lokasi. Tahun ini kita mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan perbaikan. Setidaknya ada empat hal yang harus dilakukan,” bukanya.

PKS Ikhtiar Ciptakan Kader Perempuan Pelopor di Masyarakat

JAKARTA - Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK) DPP PKS Wirianingsih mengharapkan lahirnya banyak perempuan PKS yang menjadi pelopor dari pusat hingga daerah. 
Mereka dapat memainkan peran sebagai solution maker atas beragam persoalan di masyarakat.

Harapan itu diungkapkan Wirianingsih dalam kegiatan Training for Trainer (TFT) Diklat Pelopor dan Rumah Keluarga Indonesia Wilayah Dakwah Banten Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar) di Hotel Balairung, Jakarta Timur, Kamis (26/5/2016).

Panglima TNI Ajak Seluruh Komponen Berantas Atribut Komunis

Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajak seluruh komponen bangsa, baik prajurit TNI, Polri, mahasiswa, dan masyarakat untuk bekerja sama memberantas penyebaran atribut berlambang PKI sampai akarnya.

"Berdasarkan Tap MPRS No. 25 Tahun 1966 dan UUD 1945 No. 27 Tahun 1999 bahwa PKI merupakan kelompok komunis yang dilarang di Indonesia," 

kata Panglima TNI saat mengunjungi Markas Koarmatim dalam rangka memberikan pengarahan kepada para Perwira Koarmatim yang berlangsung di Gedung Panti Tjahaya Armatim (PTA), Ujung Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

3 Isu Krusial dalam Pembahasan RUU Pengampunan Pajak

JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Ecky Awal Mucharam menekankan ada tiga isu krusial dalam pembahasan RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang saat ini sedang dalam pembahasan oleh Panja.

Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam di Kompleks DPR-RI Senayan Jakarta, Selasa (24/5).

“Pertama, soal reformasi perpajakan yang harus dilakukan bersamaan dengan Tax Amnesty. Pengalaman negara-negara lain menunjukan Tax Amnesty yang dilakukan tanpa reformasi perpajakan selalu gagal, dan kunci keberhasilan mereka yang berhasil karena Tax Amnesty-nya didahului oleh reformasi perpajakan,” jelas Ecky.

Abdul Hadi Jamin Aleg PKS Jabar Jaga Amanah dalam Kunjungan Kerja

Bandung, jabar.pks.id – Pekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan pernyataan tentang potensi kerugian negara akibat kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Menanggapi hal tersebut, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menjamin bahwa anggota DPRD Jawa Barat dari FPKS benar-benar menjaga amanah dalam melakukan kunker.

PKS Akan Bangun Koalisi Strategis Dengan Partai Lain

Musyawarah Ke-IV Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghasilkan beberapa rekomendasi yang salah satunya adalah menegaskan sikap partai itu sebagai oposisi atau berada di luar pemerintahan.

"PKS tetap konsisten berada di luar pemerintahan dan tetap berada di Koalisi Merah Putih (KMP)," kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (22/5).