Bandung, jabar.pks.id – Pekan lalu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengeluarkan pernyataan tentang potensi kerugian negara akibat kunjungan kerja (kunker) fiktif yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Menanggapi hal tersebut, Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc., sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, menjamin bahwa anggota DPRD Jawa Barat dari FPKS benar-benar menjaga amanah dalam melakukan kunker.
“Anggota DPRD Jawa Barat dari fraksi PKS, kalau berangkat, ya, berangkat. Kalau tidak, ya, tidak. Kami jamin, semua aleg PKS di DPRD Jawa Barat tidak ada penyelewengan dalam kunjungan kerja,” ujarnya, pada Senin (16/5), di kantor DPRD Jawa Barat.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban, sambungnya, aleg PKS DPRD Jawa Barat akan mengembalikan biaya kunjungan kerja yang tidak terpakai. Misalnya, ada kunjungan kerja selama lima hari. Karena sebab tertentu, ada aleg PKS DPRD Jawa Barat yang harus pulang di hari ke tiga. Maka biaya kunker dua hari sisanya itu akan dikembalikan.
“Ketika aleg PKS DPRD Jawa Barat harus pulang lebih awal saat melakukan kunjungan kerja, maka uang perjalanan yang tidak digunakan itu akan dikembalikan. Itu kita jamin,” tegasnya.
Aleg PKS dari dapil Karawang dan Purwakarta itu juga mendorong untuk memperketat aturan kunjungan kerja, baik yang dilakukan oleh legislatif maupun eksekutif.
“Kalau mau memperbaiki, perbaiki seluruhnya, baik eksekutif maupun legislatif. Perketat aturannya. Perjelas. Ketika ada kunker yang tidak bermanfaat, maka saya setuju untuk diberikan sanksi. Misalnya, anggaran di instansi tersebut dikurangi. Atau bikin pagunya sekaligus. Ketika tidak ada aturannya, maka akan mudah dimainkan,”
pungkasnya. (DLS)
Sumber :
