Lumbung Beras PKS Bandung : Bersama Mengumpulkan dan Bersama Menyalurkan

Ahad (6/02) - Bidang Kesos DPD PKS Kota Bandung mengadakan workshop untuk seluruh anggota Kesos perwakilan DPC se-Kota Bandung di aula DPD PKS Kota Bandung.

Program Lumbung Beras ini bertujuan untuk membantu warga Kota Bandung yang terkena dan terdampak Covid-19. Seperti yang kita tahu bahwa pandemic ini bukan hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga pada sosial dan ekonomi. 

Oleh sebab itu, Kesos DPD PKS Kota Bandung mengadakan workshop untuk merapihkan kembali pasukan dan juga membentuk strategi agar pengumpulan dan juga pembagian lumbung beras ini tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan.

Legislator PKS: Pertumbuhan Ekonomi 2021 Belum Memuaskan

Jakarta (10/02) — Pertumbuhan ekonomi Triwulan IV-2021 dan secara kumulatif tahun 2021 yang diumumkan oleh BPS menurut anggota DPR RI Komisi XI Anis Byarwati masih jauh dari kata memuaskan.

“Perbandingan ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y), sedangkan secara kumulatif perekonomian Indonesia tahun 2021 hanya tumbuh sebesar 3,69 persen”.

Masuk PPKM Level 3, Aleg PKS Kembali Berikan Bantuan Paket ‘Booster Cinta’

Jakarta – Anggota Legislatif PKS DPRD DKI Jakarta Israyani juga DPR RI Hidayat Nur Wahid kembali berikan bantuan Paket ‘Booster Cinta’ dalam bentuk vitamin dan buah-buahan untuk warga yang sedang sakit dan isolasi mandiri (isoman) seiring dengan naiknya angka aktif covid-19 dan kembali PPKM Level 3 diberlakukan di ibu kota.

Jazuli Juwaini Penuhi Janji kepada Relawan PKS Lombok Barat yang Rumahnya Hanyut Terbawa Banjir

Rabu, 9 Februari 2022, Ketua Fraksi PKS DPR-RI Jazuli Juwaini memenuhi janji kepada kader PKS untuk bantu membangunkan kembali rumahnya yang hanyut dibawa banjir Lombok beberapa bulan lalu. 

Dalam penyerahan bantuan dana tunai ini ia didampingi langsung oleh Anggota Fraksi PKS DPR-RI Dapil NTB Suryadi Jaya Purnama, Sekertaris Umum DPD PKS Lombok Barat Akhyar Rosyidi, Anggota Fraksi PKS Lombok Barat Dapil Batulayar-Gunungsari Zulhpami, serta beberapa Pengurus DPD PKS Lombok Barat dan DPC PKS Batulayar dan Gunungsari.

Apresiasi Penetapan Waktu Pilpres dan Pileg, PKS Minta Semua Pihak Taat Konstitusi

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy 

memberikan keterangan media usai penutupan Rakernas PKS, 

Rabu (2/2) (Donny/PKSFoto)

Jakarta-- Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi memberi apresiasi terhadap penetapan jadwal Pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Anggota Legislatif 2024. Habib Aboe mengatakan, PKS meminta semua pihak untuk menghormati konsitusi.

"Memberikan apresiasi terhadap keputusan Pemerintah Bersama DPR untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Anggota Legislatif pada 14 Februari 2024. 

Kami mengharapkan semua pihak menghormati keputusan tersebut sebagai keputusan yang terbaik untuk masa depan demokrasi kita," ucap Aboe dalam konferensi pers bersama awak media dalam penutupan Rakernas, Rabu (2/2/2022).

Habib Aboe mengatakan, hasil Musyawarah Majelis Syura VI PKS diantaranya meminta semua pihak untuk menaati konstitusi terkait jadwal Pemilu 2024.

Pembentukan 5 RUU Provinsi, Fraksi PKS: Kami Sepakat

Jakarta (07/02) — Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Al Muzzammil Yusuf, menyampaikan pandangan Fraksi PKS yang sepakat dengan pengaturan pada lima RUU Provinsi tersebut menekankan pada penegasan alas hukum, batas wilayah, strategi peningkatan potensi sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat, pelestarian alam, karakteristik suku bangsa dan budaya, serta perlindungan dan pengakuan Masyarakat Hukum Adat, pada Sidang Baleg DPR RI, Senin (07/02).

Dedi Supriadi: DPRD Apresiasi Pemprov Ajukan Raperda Penyandang Disabilitas

Jakarta – Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi DKI Jakarta Dedi Supriadi mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersebut.

DPRD DKI Jakarta pada Senin (7/2/2022) menggelar Rapat Paripurna DPRD yang agendanya penyampaian Raperda Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas oleh eksekutif.