 |
| Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono. |
PONOROGO — Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono, melakukan pengawasan langsung sebagai Anggota DPR RI ke sejumlah titik penyaluran bantuan pangan (Banpang) di Ngawi dan Ponorogo. Lokasi yang dipilih merupakan titik-titik dengan jumlah penerima terbanyak di tiap kecamatan.
“Hari ini saya memantau langsung dan berdialog dengan para penerima bantuan pangan. Saya menanyakan harga beras di warung kecil dan pasar rakyat. Ternyata, lambannya penyaluran Banpang membuat harga beras tetap tinggi.
Di tiga titik di Kecamatan Karanganyar dan Mantingan, Ngawi, warga menyebut harga beras masih berkisar Rp13.000–Rp15.000 per kilogram, padahal biasanya mereka membeli dengan harga Rp11.000–Rp12.000,” ujar pria yang akrab disapa Riyono Caping ini di Ponorogo, Jawa Timur, Jumat (1/8/2025).
Hasil kunjungan menunjukkan pentingnya penyaluran bantuan secara tepat waktu. Saat ini, bantuan diberikan sekaligus dua bulan sebanyak 20 kg. Namun, masyarakat berharap pembagian tetap dilakukan bulanan, 10 kg per bulan, dimulai awal tahun atau paling lambat Maret.
“Dari dialog dengan warga, secara kualitas, beras masih baik. Kemasan juga utuh. Namun, perlu sedikit perbaikan pada ukuran kemasan dan informasi kualitas yang tercantum, agar penerima memahami dengan jelas bantuan yang diterima,” tambah Riyono.
Pemantauan dilakukan di enam titik desa terpencil, termasuk kawasan hutan di Ngawi dan pelosok Ponorogo yang memerlukan waktu tempuh lebih dari satu jam dari pusat kota. Mayoritas penerima Banpang adalah petani, buruh tani, janda, serta warga lanjut usia yang kurang mampu.
Warga dan perangkat desa juga menyampaikan masukan terkait waktu penyaluran dan akurasi data penerima. Meski data sudah diperbaiki di tingkat desa, sering kali kembali tidak berubah saat diteruskan ke pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan perlunya pembaruan data yang lebih teliti.
“Selain persoalan data, harga beras di tingkat paling bawah masih tinggi, yakni Rp13.000–Rp15.000 per kilogram untuk kualitas biasa. Manajemen Banpang perlu diperbaiki agar penyaluran berikutnya lebih presisi.” pungkas Riyono.
Sumber :
