Jakarta (10/08) — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. KH. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si apresiasi langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang meminta pemerintah daerah untuk menjadikan isu demografi sebagai prioritas strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang.
Isu demografi seperti struktur usia penduduk, bonus demografi, persebaran populasi, urbanisasi, dan dinamika kependudukan lainnya memiliki dampak besar terhadap arah kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.
“Bonus demografi saat ini merupakan peluang emasbagi bangsa kita yang hanya akan datang satu kali dalam sejarah bangsa.
Pemerintah daerah harus menyambutnya dengan kebijakan yang tepat, berbasis data kependudukan, serta terintegrasi dalam RPJMD dan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.” Ungkap Kang Aher melalui pernyataan tertulisnya.
Lebih jauh, mantan Gubernur Provinsi Jawa Barat dua periode ini menekankan bahwa tanpa perhatian serius terhadap data dan dinamika demografi, daerah akan kesulitan dalam merancang kebijakan publik yang efektif, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga pengendalian urbanisasi.
“Kalau tidak dikelola dengan baik, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Kita bisa menghadapi ledakan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan jika perencanaan tidak matang sejak sekarang.” Tegas Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI ini.
Terakhir Anggota F-PKS DPR RI Periode 2024-2029 daerah pemilihan Jawa Barat 2 mendorong Kemendagri untuk terus memperkuat kapasitas perencanaan daerah dalam hal analisis dan pemanfaatan data demografi secara real-time dan berbasis teknologi.
Dalam hal ini, Komisi II DPR RI membidangi urusan kependudukan dan pemerintahan dalam negeri siap mengawal kebijakan demografi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat, Fraksi PKS di Komisi II DPR RI akan terus berkomitmen dan mengawal pembangunan berbasis demografi harus menjadi arus utama dalam penyusunan kebijakan. Ini bukan isu teknis, tapi menyangkut masa depan bangsa.” Demikian tutup Kang Aher.
Sumber :
