JAKARTA — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan transparansi dan edukasi ke publik tentang kriteria rekening dormant yang akan diblokir.
"Pertama, transparansi dan edukasi publik. Kriteria rekening dormant harus dijelaskan secara terbuka. Berapa lama tanpa transaksi? Aktivitas apa yang dianggap cukup agar rekening tetap aktif? Masyarakat berhak tahu agar bisa menghindari pemblokiran," ujarnya.
Menurut Anggota Komisi III DPR RI itu, jangan sampai niat baik untuk memberantas penyalahgunaan rekening pasif untuk kejahatan keuangan berakhir membuat jutaan rakyat tidak bersalah merasa terhukum.
"Kami mendukung upaya menjaga integritas sistem keuangan dan mencegah kejahatan seperti pencucian uang. Tapi, kebijakan ini jangan dijalankan membabi buta tanpa komunikasi yang memadai.Jangan sampai rakyat yang menabung dengan susah payah malah dihukum. Jangan biarkan rakyat babak belur oleh kebijakan yang tidak berpihak,” tegas Kholid dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis (31/7/2025).
Politisi muda PKS ini juga menekankan pada mekanisme peringatan yang adil. Pemblokiran tidak boleh dilakukan dengan tiba-tiba. Bank wajib mengirim notifikasi berulang melalui SMS, email, atau surat fisik karena tidak semua warga akrab dengan layanan perbankan digital.
Selanjutnya, jika sudah terblokir, harus ada jalur pemulihan yang sederhana, murah, dan cepat. Terutama bagi rakyat kecil yang sangat bergantung pada tabungan untuk kebutuhan sehari-hari.
"Bayangkan seorang ibu menabung bertahun-tahun untuk sekolah anaknya, lalu mendapati rekeningnya diblokir tanpa pemberitahuan dan tanpa solusi. Ini bukan hanya menyakitkan, tapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap sistem," kata Kholid.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa negara harus hadir bukan hanya sebagai penjaga sistem, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberdaya rakyat. Sistem keuangan yang kuat harus aman dari kejahatan, efisien, dan inklusif—bukan eksklusif.
Kholid juga menyerukan agar semua kebijakan publik yang menyentuh akses keuangan rakyat wajib mengedepankan prinsip fairness, inklusivitas, dan keadilan sosial.
"Jangan biarkan rakyat merasa seperti penyusup di sistem keuangannya sendiri. Kita butuh sistem keuangan yang bersih, kuat, tapi juga berperikemanusiaan dan berpihak," pungkasnya.
Sumber :
