Anggota Baleg FPKS: Tidak Ada Urgensi untuk Meneruskan RUU HIP

Jakarta (27/11) — Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto, menegaskan sebaiknya RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak dimasukkan kembali ke dalam prolegnas prioritas 2021. Menurut Anggota Baleg ini, DPR harus mempertimbangkan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat, agar tidak menimbulkan kegaduhan baru.

Mulyanto mengatakan tidak ada urgensinya untuk meneruskan RUU HIP. Masyarakat yang menjadi dasar empirik-sosiologis pembentukan perundangan banyak yang menolak. Termasuk juga Pemerintah.

Ketua Fraksi PKS: Munas ke- V PKS Beri Pesan Kuat Totalitas Melayani Rakyat saat Pandemi dan Resesi Ekonomi

Bandung (27/11) — Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini mengucapkan selamat Musyawarah Nasional ke-5 Partai Keadilan Sejahtera kepada seluruh pimpinan, fungsionaris, dan kader PKS di seluruh Indonesia. Munas PKS kali ini akan diselenggarakan pada 26-29 November di Bandung secara online dan offline dengan protokol kesehatan yang ketat.

Munas ke-5 PKS mengangkat tema “Bersama Melayani Rakyat” akan merumuskan arah kebijakan PKS selama lima tahun ke depan serta peresmian Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS masa khidmat 2020-2025. 

Bagi Jazuli Juwaini tema yang diangkat pada Munas ke-5 PKS ini memberi pesan kuat kepada seluruh anggota Fraksi PKS pusat hingga daerah untuk totalitas dalam melayani rakyat.

Pemprov DKI Terus Cetak Prestasi, Wakil Ketua DPRD: Saya Bangga Dengan Gubernur Anies

Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali dinobatkan sebagai Pemda berkualifikasi informatif oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia. Momen istimewa itu dibagikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui laman Facebook pribadinya yang sontak menjadi perbincangan hangat oleh warganet.

Wakil Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi pun turut memberikan apresiasinya atas pencapaian Pemprov DKI ini.

Panja Penguatan Ekraf Dorong Pemerintah Terbitkan PP dari UU 24 Tahun 2019

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih. 

Foto: Oji/Man

Panja Penguatan Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI mendorong pemerintah melalui Kemenparekraf/Baparekraf RI untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual sebagai amanat Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekraf.

"Melalui Panja Penguatan Ekraf ini, Komisi X DPR RI hadir untuk memperkuat kembali ekraf. Salah satunya dengan mendorong pemerintah untuk menerbitkan PP tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual," ungkap Ketua Panja Penguatan Ekraf Abdul Fikri Faqih.

Pelestarian Batik dari Pemkot Pekalongan Diapresiasi 24/11/2020 06:46 Humas Fraksi PKS

Pekalongan (23/11) — Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengapresiasi upaya Pemerintah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam memberikan perlindungan dan kelestarian batik sebagai salah satu ciri khas kota tersebut. Batik pun kemudian menjadi salah satu bagian dari potensi sektor ekonomi kreatif (ekraf).

“Terlepas dari dampak pandemi yang sangat dirasakan oleh para pelaku batik, namun kami melihat upaya Pemerintah Kota Pekalongan untuk melestarikan atau melindungi batik sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang sudah diakui dunia melalui UNESCO,” ujar Ledia usai mengunjungi beberapa sentra batik di Pekalongan, Jawa Tengah, bersama Tim Kunspek Panja Ekonomi Kreatif Komisi X DPR RI, Jumat (20/11/2020).

Sekjen PKS Ungkap Bakal Ada Kejutan di Munas V PKS

Jakarta (23/11) – Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi memberikan bocoran terkait acara Musyawarah Nasional V PKS mendatang.

“Saya ingin sedikit kasih bocoran sedikit, Munas ini cukup spektakuler dan tampilannya sangat fresh meskipun digelar semi virtual,” ungkap Habib Aboe saat Konferensi Pers di DPP PKS Jakarta Selatan, Senin (23/11/2020)

Kepengurusan Baru DPP PKS 2020-2025 Sah Terdaftar di Kemenkumham

Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi 

beserta jajaran menerima SK Kemenkumham 

tentang pengesahan AD ART dan Kepengurusan 

Masa Bakti 2020-2025, Rabu (18/11/2020). 

(Donny/PKSFoto)

JAKARTA -- Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy bersama jajaran mendatangi Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham untuk mengambil pengesahan Kepengurusan PKS 2020-2025.

Habib Aboe menyebutkan PKS menerapkan prinsip Good Party Governance dengan terus menaati peraturan perundangan termasuk saat perubahan kepengurusan dan AD/ART sebagai hasil Musyawarah Majelis Syura PKS.