Jakarta. Direktur Institut Ekonomi Politik Soekarno Hatta (IEPSH) Muhamad Hatta Taliwang mengatakan, di balik kisruh APBD DKI tahun 2015 antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dengan DPRD DKI Jakarta, terdapat kepentingan kelompok-kelompok tertentu seperti proyek raksasa Giant Sea Wall.
“Proyek Giant Sea Wall itu proyek raksasa dan besar. Ada analisis Ahok ribut di wilayah kecil untuk mengamankan wilayah yang sesungguhnya, yaitu Giant Sea Wall,” kata Hatta saat ditemui di kompleks gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/3/2015).
Dari informasi yang didapat, e-Budgetting yang disampaikan Ahok ke Kemendagri tercantum nama proyek Giant Sea Wall, padahal dalam pembahasan sebelumnya antara DPRD dan Pemprov DKI, anggaran tersebut sama sekali tidak tercantum.
“Itulah substansi yang disembunyikan. Mereka melibatkan pengusaha besar, pemilik modal besar, konspirasi kapitalis besar. Nah e-budgetting itu dalam sisi lain. Itulah cara pemilik modal besar meneropong mana-mana wilayah basah dari anggaran. Itu karena makin sulitnya bisnis di dunia sekarang, sampai APBD-APBD yang strategis pun mereka ingin tahu. Nah caranya, itu melalui mekanisme e-budgeting itu. Bisa diakses oleh mereka, para kapitalis global ini. Termasuklah di dalam kaitan proyek-proyek besar yang raksasa ini,” katanya.
Lebih lanjut Hatta mengatakan, dalam e-Budgeting itu semua terdapat rinciannya, seperti juga hal-nya proyek monorel.
“Ini siapa pihak asingnya. Ada Cina, ada Jepang, ada konsorsium dari Filipina, macam-macam ini justru luput dari daya kritis kita,” kata Hatta.
“Bahayanya dari proyek giant sea wall adalah kita tidak bisa mendeteksi kapal-kapal yang akan merapat nanti. Apalagi kalau nanti di monopoli oleh kelompok-kelompok tertentu,” tambahnya.
Dirinya menyebutkan, penyelundupan yang melalui pantai-pantai, spesialis penyelundupan uang palsu, narkotika dan senjata bisa dengan sangat mudah terjadi jika melalui Giant Sea Wall.
“Kalau mereka menusuk lewat bawah, dasar, bisa saja Jakarta, ibukota negara yang strategis ini, katakanlah diletakkan bom disana, maka kita tersandera semua. Negara ini tersandera. Jadi tidak bisa hak eksklusif seperti itu kita biarkan. Konflik yang kecil ini dijadikan arena tempur sementara yang raksasa ini terabaikan,” kata Hatta.
Sumber :
Link Terkait :
Ahok, monyet dan reklamasi Teluk Jakarta
Proyek Giant Sea Wall senilai Rp 500 triliun sedang berlangsung di Teluk Jakarta. Satu perusahaan bahkan sudah memasarkan hunian di pulau buatan yang akan dibuat. Inikah contoh kesekian tentang bagaimana uang, ambisi, dan kekuasaan kembali bersekutu seperti halnya proyek Pantai Indah Kapuk dan Ciputra di zaman Orde Baru ?
Monyet-monyet tak akan berkurang. Saya akan lebih banyak menanam bakau, ketapang … Jika kelak kerusakan lingkungan terbukti, saya siap dihadapkan ke meja hijau. Saya mempertaruhkan segalanya: nama baik, moral, bank guarantee.
Kata-kata itu diucapkan oleh Ciputra menjawab pertanyaan wartawan majalah Tempo tentang dampak buruk proyek reklamasi Pantai Indah Kapuk atau PIK. Itulah proyek bisnis hunian elite di bibir pesisir Jakarta yang meluncur dengan garansi tak akan merusak lingkungan, dan Ciputra adalah penggagas dan pemilik proyek.
Selengkapnya .....
