Sabtu, 29 Juli 2017

Aher: PKH Paling Berhasil Mengentaskan Kemiskinan



Bandung (27/7) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Sosial menggelar acara pertemuan tahunan atau Annual Summit Program Keluarga Harapan (PKH) Jabar 2017 di Sasana Budaya Ganesa (Sabuga), Jl. Tamansari Kota Bandung, Rabu (26/7/17).

Hadir sebanyak 2.200 pedamping dan 282 operator PKH dari seluruh Jawa Barat dalam acara ini.

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) berkesempatan untuk mengendarai sepeda motor bersama ribuan pendamping dan operator PKH. 

Jumat, 28 Juli 2017

Muhammadiyah Minta PKS Terus Konsisten Jaga Suara Umat Islam


SEMARANG, PKS Jateng Online – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diminta untuk terus konsisten menjaga dan mengawal aspirasi suara umat Islam. 

Pesan tersebut disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Tengah, Tafsir saat menerima kunjungan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Jateng dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari fraksi PKS, Kamis (28/7/2017) kemarin di Gedung Dakwah Muhamamdiyah Jateng, Jalan Singosari Raya, Kota Semarang.

Rabu, 26 Juli 2017

PKS Harap Kemenangan Jabar Lengkapi Kemenangan DKI dan Banten


thumbnail

Jakarta (26/7) – Wakil Ketua PKS Wilayah Dakwah (Wilda) Banten, Jakarta, dan Jawa Barat (Banjabar) Achmad Ru’yat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kader PKS atas kemenangan Anies-Sandi dalam Pilkada DKI 2017.

Menurut Wakil Walikota Bogor periode 2009-2014 ini, kemenangan PKS di DKI Jakarta melengkapi kemenangan PKS, setelah sebelumnya kemenangan di Provinsi Banten.

PKS Akan Usung Deddy Mizwar-Ahmad Syaiku di Pilgub Jabar



Bandung (25/7) - Partai Keadilan Sejahtera mengisyaratkan akan mengusung Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dengan Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar, tahun depan. 

Pengusungan ini kemungkinan menegaskan koalisi PKS dengan Gerindra.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman mengatakan, sudah hampir pasti keputusan koalisi ini akan dilakukan partainya.

Senin, 24 Juli 2017

Menteri Pertanian Minta Maaf Pada PKS di Raker DPR



Jakarta (25/07) – Rapat Kerja DPR RI Komisi IV bersama Kementerian Pertanian diwarnai permintaan maaf Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada PKS. 

Setelah mendengarkan pendapat dan masukan dari anggota DPR dari Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin, Amran meminta maaf pada PKS dan menjelaskan bahwa kementerian pertanian tidak pernah punya maksud untuk mengaitkan PKS pada pusaran polemik kasus penggerebekan gudang beras di Bekasi milik PT. Indo Beras Unggul (IBU), anak usaha Tiga Pilar Sejahtera Tbk. 

PKS Lampung Umumkan Dukung Mustafa Maju Pilgub 2018



Bandar Lampung (25/7) - Jelang Pilgub Lampung 2018 mendatang, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lampung secara resmi mengumumkan mengusung Mustafa sebagai calon gubernur.

Berdasarkan SK Rekomendasi Nomor 22/SKEP/DPP-PKS/1438 tanggal 16 Juni 2017 yang ditandatangani Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal Mustafa Kamal.

"Keputusan tersebut telah keluar pada 16 Juli lalu, namun tidak dipublikasikan segera karena harus disampaikan dulu ke pihak internal," kata Ketua DPP PKS Wilda Sumbagsel Gufron Aziz Fuadi saat menggelar konferensi pers di kantor DPW PKS Lampung, Senin (24/7/2017).

Ahmad Heryawan Raih Dua Penghargaan Hari Anak


PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat dua juara kategori provinsi ramah anak. Secara simbolis, dua penghargaan tersebut diberikan saat rangkaian peringatan hari anak di Pekanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (22/7/2017) malam. 

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan dua kategori juara yang disabet Jawa Barat adalah sekolah layak anak tingkat SMA dan forum anak terbaik terbaik di Indonesia. 

"Alhamdulillah kita dinobatkan sebagai provinsi terbaik dalam forum anak. Jadi seluruh provinsi membuat forum anak, dan Jawa Barat menjadi forum terbaik di Indonesia," tutur Ahmad Heryawan (Aher) ketika diwawancara. 

Kamis, 20 Juli 2017

Interupsi Paripurna, FPKS Ingin RI Kutuk Tindakan Israel


Image result for Interupsi Paripurna, FPKS Ingin RI Kutuk Tindakan Israel

Jakarta (20/7) -- Anggota FPKS DPR RI Rofi Munawar mendesak pemerintah bersikap terkait penutupan Masjidil Aqsa oleh Israel kepada Palestina. 

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSP) itu lewat interupsi dalam Sidang Paripurna ke-32 di Gedung Nusantra II, Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7/2017).

Rofi menyebut sampai saat ini Indonesia belum menyatakan sikap secara resmi terhadap persoalan tersebut. Padahal, seperti diketahui Indonesia merupakan salah satu negara yang jelas mendukung kedaulatan Palestina.

PKS : Pemerintah Tidak Hormati Lembaga Peradilan


Jakarta (20/7) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menilai Perpu Ormas No.2 Tahun 2017 sebagai langkah mundur demokrasi di Indonesia. 

Menurutnya, Pemerintah tidak menghormati proses peradilan dalam menangani pelanggaran ormas, lebih memilih cara singkat dan subyektif yang bakal merugikan banyak pihak.

“Seharusnya Pemerintah laksanakan UU Ormas No. 17 tahun 2013 yang merupakan produk Reformasi. Bukan membuat Perpu yang dipaksakan. Perpu Ormas ini dibuat di Era Reformasi tapi cita rasa Orde Baru. Tidak sejalan dengan Hak berserikat berkumpul dan menyatakan pendapat yang dijamin Konstitusi.” Kata Ketua Bidang Polhukam DPP PKS ini di Jakarta, 19 Juli 2017

PKS: Bahaya Kalau Ormas Dibubarkan Tanpa Pengadilan


Image result for Bahaya Kalau Ormas Dibubarkan Tanpa Pengadilan
Jakarta - Presiden PKS Sohibul Iman mengkritik diterbitkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas. Menurutnya, bila ormas bisa dibubarkan tanpa ada proses pengadilan, itu justru akan berbahaya.

"Saya kira kita perlu melihatnya isi Perppu-nya, misal pembubaran tanpa melalui pengadilan ini yang akan berbahaya sekali karena interpretasinya berbeda," kata Sohibul di DPP PAN, Jl Senopati Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017).

Sebab, menurut Sohibul, ormas didirikan secara legal dan berbadan hukum. Jadi, jika ormas ingin dibubarkan, perlu ada proses yang berpayung hukum juga.

Rabu, 19 Juli 2017

Kesembilankalinya, Aher Terima Penghargaan Pembina K3 Dari Menakertrans



Jakarta (20/7) - Untuk kesembilan kalinya, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) menerima Penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). 

Penghargaan ini Aher terima selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2009. 

Penghargaan ini diberikan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Hanif Dhakiri kepada 17 gubernur atau yang mewakilinya pada Malam Anugerah K3 Tahun 2017 di ruang Birawa Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (19/7/2017).

PKS: Kejelasan Kepemimpinan DPR Genting dan Mendesak


Jakarta (19/7) - Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring mengatakan saat ini kejelasan kepemimpinan dalam lembaga legislatif genting dan mendesak. 

Hal tersebut setelah ditetapkannya ketua DPR-RI, Setya Novanto sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP-elektonik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Menurut saya ini yang genting, DPR ini harus ada posisi yang jelas, menurut saya harus segera, fraksi-fraksi harus berkumpul, pimpinan-pimpinan DPR harus berkumpul untuk menyelesaikan hal ini," kata dia saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Rabu (19/7).

Selasa, 18 Juli 2017

Sejumlah Tokoh Parpol Hadiri Halal Bihalal di DPP PKS



thumbnail
Jakarta - Sejumah tokoh partai politik menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi Idulfitri 1438 H yang digelar oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pantauan Liputan6.com di DPP PKS, Minggu (26/7/2017), beberapa tokoh partai politik yang hadir diantaranya Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, Sekjen PAN Eddy Soeparno, Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama.

Selain itu, Ketua DPP Partai Kebangitan Bangsa (PKB) Lukman Edy, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Tomafi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang.

Dalam kesempatan itu hadir pula pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan - Sandiaga Uno serta beberapa petinggi PKS. Di antaranya Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nurwahid dan Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini.

Dalam sambutannya, Presiden PKS Sohibul Iman berharap halal bihalal yang digelar partainya bisa membawa kebaikan dan kerukunan antarparpol.

"Halal bihalal ini tradisi, sebagai tuan rumah saya berharap mudah-mudahan halal bihalal kita kali ini membawa keberkahan," kata Sohibul Iman.
Sumber :

Jumat, 14 Juli 2017

Habib Salim Tekankan Pentingnya Pelayanan Masyarakat bagi Pemimpin Daerah


Tegal (13/7) - Ketua Majelis Syuro PKS Habib Salim Segaf Al Jufri memberikan pesan tentang pentingnya seorang pemimpin daerah yang bisa mengayomi masyarakat. 

Hal tersebut dikatakan saat menghadiri undangan acara halal bi halal pengajian rutin Jumat Kliwon di Pondok Pesantren At-Tauhidiyyah, Cikura, Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. 

Kedatangan Habib Salim Segaf Al-jufri langsung di sambut Pengasuh Pondok At-Tauhidiyah KH. Ahmad Saidi bersama para santrinya. Habib Salim yang hadir bersama Gubernur Terpilih DKI Jakarta Anies Baswedan, didaulat memberikan ceramah di depan ribuan jamaah pengajian. 

Poin Krusial Perppu Ormas versi PKS


Jakarta (14/7) -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf menyampaikan poin-poin krusial Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Ormas Nomor 17 Tahun 2003. Menurut Muzzammil Perppu ini berpotensi kuat mengembalikan pemerintah Indonesia menjadi rezim otoriter.

“Pertama, Perppu ini berpotensi membungkam ormas yang kritis terhadap kebijakan penyelenggara negara/pemerintah yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) DPP PKS ini di Jakarta, Jumat (13/7/2017).
Sebagai contoh, kata Muzzammil, jika pemerintah, sebagai penyelenggara negara menaikan harga bahan pokok atau BBM, hakim memutus perkara yang tidak adil, gubernur menggusur semena-mena warganya kemudian ormas menyampaikan perlawanan melalui pernyataan sikap atau aspirasi sehingga menimbulkan rasa kebencian publik kepada penyelenggara negara maka ormas tersebut dapat dibubarkan dan dipidanakan.

PKS dan Hak Angket KPK



Jakarta - Panitia khusus (Pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui rapat tertutup 7 April lalu telah memiliki pimpinan dan anggota dari berbagai perwakilan Fraksi DPR. 

Sebanyak tujuh fraksi di DPR telah mengirimkan nama-nama perwakilannya. Hanya Fraksi PKS, PKB dan Demokrat yang tidak mengirimkan perwakilannya karena menolak Pansus angket KPK.

Melalui angket DPR, Komisi anti rasuah akan diselidiki prosedur penyidikan terkait rekaman penyidikan Miryam S. Haryani, salah satu tersangka yang ditetapkan KPK atas korupsi e-KTP, juga atas indikasi adanya ketidakpatuhan KPK dalam penggunaan anggaran, dan pembocoran dokumen dalam pengusutan kasus korupsi. Ada kekhawatiran dari sebagian masyarakat dan saya sendiri angket KPK ini menjadi indikasi penggembosan jihad melawan korupsi oleh pihak-pihak tertentu.

PKS Buka Lebar Pintu Koalisi di Pilkada Serentak 2018

PKS Buka Lebar Pintu Koalisi di Pilkada Serentak 2018
Yogyakarta - Sebanyak 171 daerah akan mengikuti Pilkada serentak 2018. KPU RI telah menetapkan tanggal pencoblosan yaitu pada tanggal 27 Juni 2018.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku telah ancang-ancang atau bersiap-siap untuk ikut dalam Pilkada serentak tersebut. PKS menyatakan siap untuk berkoalisi dengan partai manapun.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa PKS sudah berpengalaman berkoalisi karena merupakan partai yang eksis dan bisa diterima. PKS saat ini masih proses melakukan survei untuk mengkaji siapa calon-calon pemimpin daerah yang akan didukung nantinya.

Senin, 10 Juli 2017

Ketua Fraksi PKS: Polisi Harus Segera Tangkap Penganiaya Ahli IT ITB Hermansyah



Jakarta (10/7) - Insiden penganiayaan Ahli IT ITB Hermansyah mendapatkan perhatian luas masyarakat. Banyak spekulasi berkembang terkait motif penganiayaan di media sosial.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menyampaikan keprihatinan mendalam untuk Pak Hermansyah dan keluarga serta meminta aparat Kepolisian segera menangkap pelaku dan mengungkap motifnya agar tidak berkembang spekulasi yang macam-macam.

Ketua Fraksi PKS: Pemerintah Seharusnya Apresiasi Rohis Bukan Curigai



Jakarta (10/7) -- Banyak pihak menyayangkan pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin, yang meminta pihak sekolah untuk mengawasi Kerohanian Islam (rohis) di sekolah-sekolah. 

Pernyataan itu dinilai tidak arif, karena seharusnya pemerintah justru mengapresiasi rohis atas kiprahnya selama ini. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pernyataan itu (jika benar) tidak arif dan tidak mendidik khususnya bagi para aktivis rohis.

Minggu, 09 Juli 2017

KPK Akan Panggil Semua Politikus yang Disebut Terima Dana E-KTP



Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menargetkan pemeriksaan terhadap para politikus yang diduga terkait dengan megakorupsi proyek e-KTP tuntas pada pekan ini. 

Mulai hari ini, Senin, 10 Juli 2017, secara maraton penyidik kembali memanggil sejumlah anggota dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mangkir dari panggilan pemeriksaan sebelumnya. 

“Kami berharap mereka yang dipanggil memahami kewajiban hukum untuk hadir sebagai saksi,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, melalui pesan pendek, Ahad, 9 Juli 2017.

Ini Hal Penting Dari Kunjungan DPR ke Dieng


Image result for Ini Hal Penting Dari Kunjungan DPR ke Dieng

Jakarta (5/7) - Wakil ketua Komisi VIII DPR RI, Iskan Qolba Lubis menerangkan pentingnya kunkingan kerja spesifik komisi VIII ke lokasi Kawah Sileri Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Menurutnya, kunjungan kerja yang telah dilaksanakan itu penting, demi melakukan pengawasan terkait dampak fisik dan non fisik terjadinya bencana di kawasan wisata itu. 

“Perlu dilihat apa saja dampak yang bisa saja timbul dari terjadinya bencana itu, baik secara fisik maupun non fisik. Serta apa saja kebijakan yang perlu dibuat pemerintah pusat untuk mengantisipasi kejadian serupa di kemudian hari pada wilayah lain,” katanya, di Jakarta, Rabu (5/7).

Aher Ingin Halal Bihalal Bangun Motivasi Baru Dalam Pelayanan Masyarakat



Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) usai bermusafahah mengatakan, tradisi halal bihalal setiap tahunnya ini akan mampu membanguan optimisme dan motivasi baru khususnya dalam pembangunan di Jabar dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

"Dengan halal bihalal ini kita bisa bertemu bersilaturahim maaf-memaafkan dan bisa membangun optimisme dan motivasi baru. Saya juga ingin ini berdampak substantif dengan menghasilkan karya-karya baru," kata Aher.

Senin, 03 Juli 2017

Fraksi PKS Terima Banyak Masukan Agar Polri Lebih Bijaksana


Jakarta (3/7) - Film pendek "Aku Adalah Kau Yang lain" yang memenangkan kontes Police Movie Festival ke-4 masih menyisakan polemik meski laman twitter Divisi Humas Mabes Polri @divhumaspolri telah menarik/menghapus link film tersebut.

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini, menerima banyak masukan dari alim ulama dan masyarakat selama halal bi halal Idhul Fitri kemarin perihal film tersebut. 

Pasca Lebaran, Aher Himbau Masyarakat Tetap Bangun Desanya


Bandung (3/7) - Isu meledaknya angka migrasi masyarakat desa ke kota pasca lebaran, sering kali hadir setiap tahunnya. 

Sanak famili yang merasa dirinya memiliki kehidupan yang lebih baik setelah pindah ke kota, tak sungkan mengajak saudara, atau tetangganya di desa untuk mengikuti jejak langkahnya mengadu nasib ke kota.

Migrasi menjadi salah satu persoalan dalam proses pengendalian populasi, fenomena arus balik setiap tahun selalu diikuti pergerakan tenaga kerja menuju Kota.