Tampilkan postingan dengan label Lukman Hakim Saifuddin. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lukman Hakim Saifuddin. Tampilkan semua postingan

Rabu, 19 Desember 2018

HNW Akui Peran Habib Dalam Perjuangan Bangsa

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengucapkan selamat Milad ke-90 bagi Rabithah Alawiyah (RA). Organisasi ini berdiri pada 27 Desember 1928 sebagai wadah yang menghimpun para habib. 

Ucapan itu disampaikan saat dirinya memberi sambutan dalam acara syukuran 90 Tahun RA yang digelar pada Minggu malam, 16 Desember 2018, di Hotel Aston TB Simatupang, Jakarta.

Kehadiran organisasi ini diakui telah memberi banyak kontribusi bagi perjalanan Indonesia. HNW menyebut kehadiran RA dengan beragam aktivitas menunjukan organisasi yang menghimpun keturunan Arab itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia. 

Senin, 17 Desember 2018

Hidayat Dukung Rabithah Alawiyah Lanjutkan Peran-peran Kebangsaannya di Era Global


Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Hidayat Nur Wahid, nampak hadir dalam peringatan 90 tahun berdirinya organisasi Rabithah Alawiyah (RA), Ahad lalu (16/12). 

Hidayat mengapresiasi segala kontribusi para Habib pada saat-saat menjelang dan sesudah kemerdekaan Indonesia. 

Hidayat pun juga berharap upaya mendukung kebaikan bangsa tersebut terus dilanjutkan di era global ini.

Rabu, 23 Mei 2018

Hidayat-PKS: 200 Nama Mubalig Bukan Fatwa, Tak Mengikat



Wakil Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid meminta pada menteri agama untuk segera berkonsultasi dengan ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah, dan MUI terkait daftar 200 mubalig. 

Upaya ini perlu dibahas apakah memang lebih banyak manfaat atau mudaratnya.
"Yang saya dengar bahwa nama-nama itu diusulkan oleh ormas-ormas Islam yang besar yang ada di Indonesia dan juga masjid-masjid besar yang ada di Indonesia," kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Selasa 22 Mei 2018.

Senin, 10 Juli 2017

Ketua Fraksi PKS: Pemerintah Seharusnya Apresiasi Rohis Bukan Curigai



Jakarta (10/7) -- Banyak pihak menyayangkan pernyataan Menteri Agama, Lukman Hakim Saefudin, yang meminta pihak sekolah untuk mengawasi Kerohanian Islam (rohis) di sekolah-sekolah. 

Pernyataan itu dinilai tidak arif, karena seharusnya pemerintah justru mengapresiasi rohis atas kiprahnya selama ini. 

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menilai pernyataan itu (jika benar) tidak arif dan tidak mendidik khususnya bagi para aktivis rohis.

Sabtu, 01 April 2017

Hidayat: Tidak Perlu Adanya Pemisahan Antara Politik dan Agama


Jakarta (30/3) - Hidayat Nur Wahid menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menginginkan tidak mencampuradukkan antara politik dan agama. Dalam tanggapannya tersebut, ada lima hal yang disampaikan oleh Hidayat Nur Wahid.
Pertama, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke Barus, Sumatra Utara, untuk meresmikan Barus sebagai titik nol penyebaran agama Islam di Indonesia. Karena dengan itu, presiden Joko Widodo mengoreksi buku-buku sejarah masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13.

Kamis, 28 Januari 2016

Hidayat Minta Kemenag Siapkan Beberapa Opsi BPIH 2016


JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menyiapkan beberapa opsi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437 H/ 2016 M. 
Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi dan perubahan asumsi, antara lain terkait belum pastinya jumlah kuota jemaah haji Indonesia, terjadinya penurunan harga minyak dunia, serta kurs dolar yang masih dinamis.

Minggu, 22 Februari 2015

HNW Usulkan Haji Sebagai Soft Diplomacy


Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji menjadikan haji sebagai diplomasi lembut (soft diplomacy) Indonesia di mata dunia internasional.
Hidayat Nur Wahid menyampaikan usulan ini saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan membahas evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2015 di Gedung DPR, Selasa (27/1),

Minggu, 26 Oktober 2014

[Kabinet Kerja] Inilah 14 Nama Menteri Dari Partai Politik


Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla telah mengumumkan nama-nama menteri yang tergabung dalam Kabinet Kerja, di Istana Negara, Minggu, 26 Oktober 2014 pukul 17.17 WIB.
Sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik sementara 20 orang lainnya datang dari kalangan profesional.
Pukul 17.30 WIB, Jokowi memanggil 34 menteri satu per satu.
Berdasarkan latar belakangnya, sebanyak 14 menteri berasal dari partai politik. Ada 4 menteri dari PDI P, 4 menteri dari PKB, 3 orang dari NasDem, 2 menteri Hanura, dan 1 orang dari PPP.

Berikut adalah nama-nama menteri yang berasal dari parpol :

Inilah Susunan Lengkap 'Kabinet Kerja' Jokowi-JK 2014-2019


JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan susunan kabinetnya di halaman Istana Negara, Minggu (26/10/14) pukul 17.30 WIB. Kabinet ini diberi nama Kabinet Kerja. Pengumuman ini dilakukan pada hari keenam setelah Jokowi-JK dilantik.

Dalam mengumumkan kabinet, Jokowi didampingi Wapres JK, Ibu Negara Iriana dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Jokowi juga memanggil dan memperkenalkan 34 menterinya satu per satu.
Berikut susunan kabinet selengkapnya: