Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengusulkan kepada Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji menjadikan haji sebagai diplomasi lembut (soft diplomacy) Indonesia di mata dunia internasional.
Hidayat Nur Wahid menyampaikan usulan ini saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR dengan Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek, dan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan membahas evaluasi pelaksanaan ibadah haji tahun 2014 dan persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2015 di Gedung DPR, Selasa (27/1),
Hidayat mengemukakan, usulannya itu didasarkan pada pandangan positif masyarakat internasional terhadap jamaah haji Indonesia.
“Jamaah haji telah menjadi ikon positif Indonesia di dunia. Jamaah kita terkenal tertib dan santun. Kemenag diharapkan memainkan peran penting agar sikap jamaah haji Indonesia tetap santun dan tertib,” pinta Hidayat
Menurut politisi PKS ini, diplomasi haji bisa merubah diplomasi TKI yang selama ini dikenal kurang baik. Apalagi faktanya visa umrah dan haji jauh lebih banyak dibanding visa untuk TKI.
Kepada Menhub Ignatius Jonan, Hidayat mengusulkan, Kemenhub mempertimbangkan maskapai selain Garuda Indonesia sebagai salah satu pesawat pengangkut ibadah haji.
“Saya kira dengan melibatkan maskapai selain Garuda dapat menekan biaya perjalanan ibadah haji dan memperpendek lama tinggal di Saudi Arabia,” ujar Hidayat, yang juga Wakil Ketua MPR ini.
Terkait pelayanan kesehatan, Hidayat meminta Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan kesehatan dengan cermat sebelum keberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi, sehingga saat melakukan ibadah haji diharapkan jamaah dapat lebih sehat.
Hidayat juga mempersoalkan kehalalan vaksin haji yang banyak dikeluhkan jamaah haji lantaran mengandung unsur gelatin babi.
“Kalau Malaysia bisa menyediakan vaksin yang tidak mengandung unsur babi, kenapa kita tidak bisa?” tanya Hidayat kepada Menteri Kesehatan Nila Djuwita Moeloek.
Dalam kesempatan itu Hidayat juga memandang perlu adanya survei kepuasan jamaah haji, sebagaimana pernah dilakukan di era Surya Dharma Ali
“Saya kira survei itu bisa dilakukan kembali bahkan dengan melibatkan semua pihak yang terlibat haji. Ini untuk peningkatan kinerja pelayanan haji ke depan,” pungkas Hidayat.
Sumber :
